YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Younus asal Pakistan, menghadirkan gagasan baru mengenai konsep smart citizen melalui disertasinya yang berjudul “Theorizing the Concept of Smart Citizen: Understanding Its Role in Decision Making Using UMEGA Model”. Gagasan tersebut dipresentasikan dalam ujian terbuka doktoral Ilmu Pemerintahan pada Rabu (20/05) di Amphitheater Pascasarjana UMY.
Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai pengambil keputusan aktif dalam tata kelola pemerintahan digital.
Dalam penelitiannya, Younus menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah konsep kewargaan dari yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan individu menjadi partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Warga negara kini tidak lagi hanya diposisikan sebagai pengguna layanan digital pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses smart governance.
Ia menilai bahwa meskipun implementasi sistem e-government berkembang pesat di berbagai negara, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong dangkal. Penelitian ini juga menyoroti belum adanya definisi tunggal mengenai konsep smart citizen serta masih terbatasnya pemahaman tentang bagaimana warga berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola pemerintahan digital.
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat yang aktif menggunakan layanan e-government di Indonesia dan Malaysia. Responden dipilih dari warga berusia minimal 18 tahun, berpendidikan setidaknya tingkat SMA, dan memiliki pengalaman menggunakan platform layanan digital pemerintah seperti Lapor! di Indonesia maupun MyGov di Malaysia.
“Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik partisipasi digital masyarakat di kedua negara. Malaysia memiliki sistem e-government yang lebih matang dengan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap inisiatif pemerintah digital. Sementara di Indonesia, partisipasi masyarakat mulai berkembang, tetapi masih dibayangi skeptisisme terhadap transparansi dan efektivitas program pemerintah berbasis digital,” jelas Younus.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengaruh sosial, ekspektasi kemudahan penggunaan teknologi, serta tingkat pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku smart citizen.
“Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Malaysia memiliki tingkat pemahaman yang lebih merata mengenai konsep kewargaan digital dibandingkan Indonesia,” imbuhnya.
Melalui disertasinya, Younus menawarkan pengembangan model UMEGA dengan memasukkan pendekatan behavioral nudge theory untuk menjelaskan bagaimana warga mengambil keputusan dalam lingkungan digital. Pendekatan ini dinilai mampu memperluas kajian e-government yang selama ini lebih berfokus pada penggunaan sistem, menjadi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menegaskan bahwa konsep smart citizen bukan sekadar masyarakat yang mampu menggunakan teknologi, tetapi warga yang memiliki kesadaran, partisipasi, dan kemampuan mengambil keputusan secara aktif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
Ujian terbuka doktoral tersebut turut dihadiri sejumlah guru besar Ilmu Pemerintahan dan pimpinan universitas, di antaranya Rektor UMY, Achmad Nurmandi, serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Dyah Mutiarin.
Disertasi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi pemerintahan digital sekaligus memberikan perspektif baru bagi pemerintah dalam membangun ekosistem smart governance yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat. (Jeed)
