Tidak Ada Salahnya Kita Belajar dari Iran
Oleh: Agiel Laksamana Putra, Pengurus PCIM Iran dan Pelajar di Iran
Selama aku tinggal di Iran, aku memutuskan untuk membuat konten budaya, tradisi hingga destinasi wisata Iran. Sebagian konten yang aku buat di beberapa akun media sosialku membahas harga bahan pokok, termasuk harga bensin di Iran yang bahkan lebih murah daripada air mineral.
Dari semua konten itu, sebenarnya aku hampir tidak pernah secara langsung membandingkan Iran dengan Indonesia. Kontennya lebih bersifat informatif dan edukatif. Kalaupun ada kritik terhadap kondisi Indonesia, itu bukan dalam konteks adu mana yang lebih baik.
Akun Instagramku sebelumnya yang sudah “syahid” dengan puluhan ribu followers juga memiliki isi konten yang sama. Tidak ada perbedaan berarti dengan konten yang sekarang.
Namun, kalau melihat kolom komentar, memang banyak orang yang akhirnya membandingkan kondisi Iran dan Indonesia. Tapi apakah itu salah?
Menurutku, itu hanyalah perbedaan perspektif dalam melihat bagaimana dua negara ini mengelola sumber daya dan kebijakan ekonominya.
Apa yang Salah Dari Membandingkan Iran dengan Indonesia?
Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng pernah langka dan harganya mahal. Kita juga memiliki cadangan emas yang sangat besar, bahkan salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia. Namun, hasil kekayaan alam itu belum benar-benar dirasakan rakyat secara maksimal dan merata. Banyak yang diekspor keluar negeri, belum lagi persoalan mafia dan kepentingan tertentu di dalamnya.
Memang, jika dibandingkan secara langsung, Indonesia dan Iran memiliki banyak perbedaan: jumlah penduduk, kondisi geografis, sumber daya, hingga sistem politiknya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari mereka.
Banyak yang bilang, “Iran tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia karena penduduk Indonesia jauh lebih banyak. Kalau Iran punya jumlah penduduk seperti Indonesia, mereka juga pasti akan kerepotan.”
Menurutku, argumen itu benar sebagian, tetapi tidak sepenuhnya menjawab persoalan utama.
Jumlah penduduk memang memengaruhi beban negara: subsidi, distribusi, pangan, energi, dan lapangan kerja tentu jauh lebih kompleks di Indonesia. Tetapi inti pembahasannya bukan soal siapa yang lebih mudah mengurus rakyatnya. Yang dibicarakan adalah bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan alamnya dan untuk siapa hasilnya diprioritaskan.
Kalau alasannya hanya karena penduduk banyak, lalu kenapa negara dengan sumber daya alam sebesar Indonesia masih sering mengalami ironi? Sawit melimpah tapi minyak goreng mahal. Negara maritim tapi garam impor. Negara kaya tambang tapi rakyat di sekitar tambang masih miskin.
Artinya, masalah utamanya bukan sekadar jumlah penduduk, tetapi bagaimana sistem pengelolaannya berjalan, siapa yang menguasai, dan siapa yang paling menikmati hasilnya.
Salah satu hal yang bisa dipelajari dari Iran adalah bagaimana negara berusaha menguasai dan mengatur sumber daya alamnya sendiri. Intinya adalah kemandirian dalam pengelolaan aset strategis negara.
Sejak Revolusi Islam 1979, Iran menghadapi banyak tekanan: embargo internasional, pelemahan mata uang, tekanan ekonomi global, hingga ke tekanan militer. Namun di sisi lain, mereka tetap mampu menjaga harga kebutuhan pokok agar relatif terjangkau, bahkan lebih murah dibanding beberapa negara penghasil minyak lainnya. Kalau harga barang pokok lagi naik, subsidi diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Tentu ada banyak faktor yang memengaruhi hal itu, bukan hanya karena pelarangan campur tangan asing semata. Tetapi kebijakan negara yang lebih ketat terhadap penguasaan sumber daya alam memang menjadi salah satu faktor penting.
Sementara di Indonesia, banyak masyarakat merasa pengelolaan sumber daya alam masih terlalu dikuasai kepentingan asing dan elite tertentu, sedangkan rakyat lebih sering menerima dampak kerusakan lingkungannya dibanding manfaat besarnya.
Film Dokumenter yang Membuka Mata
Film dokumenter “Pesta Babi” yang masih viral saat ini juga memperlihatkan sisi gelap pembangunan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Film itu mengangkat konflik masyarakat adat Papua Selatan yang kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek besar seperti perkebunan, food estate, dan investasi skala industri.
Yang paling terasa dari film itu adalah ketimpangan kekuasaan. Pembangunan berjalan atas nama investasi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat sekitar justru harus menghadapi kerusakan lingkungan, hilangnya hutan adat, konflik sosial, bahkan tekanan keamanan.
Ironinya, mereka yang hidup paling dekat dengan kekayaan alam sering menjadi pihak yang paling sedikit menikmati hasilnya.
Film itu juga membuka kesadaran bahwa pembangunan di Indonesia sering kali bersifat ekstraktif: alam diambil sebanyak-banyaknya demi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi manfaat ekonominya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Yang paling untung biasanya para elite politik, pemilik modal, dan oligarki yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Sementara masyarakat lokal hanya menerima janji pembangunan, bantuan sesaat, atau pekerjaan kasar, lalu setelah sumber daya habis mereka ditinggalkan bersama kerusakan alamnya.
Bahkan ketika film ini dibatasi dan beberapa acara nobarnya dibubarkan, justru semakin banyak orang penasaran dan mulai mempertanyakan: "kenapa diskusi soal tanah, lingkungan, dan masyarakat adat terasa begitu sensitif?", dan "kenapa pejabat kita terlalu defensif dengan sebuah film, alih-alih ngajak diskusi?"
Di titik itu, orang mulai sadar bahwa persoalan terbesar kita bukan sekadar kaya atau miskin sumber daya, tetapi siapa yang benar-benar berkuasa atas kekayaan tersebut.
Mengambil Alih Wacana Kemandirian dari Iran
Kalau berbicara tentang kemandirian, pertanyaan lain yang akan muncul adalah: "Tidak bergantung pada kepentingan elit global apakah itu realistis? Kalau dipaksakan bukannya akan chaos? Harga barang naik, inflasi tinggi, investasi kabur, pengangguran meningkat?"
Kekhawatiran ini wajar. Karena memang faktanya, dunia hari ini saling terhubung. Sepertinya tidak ada negara modern yang benar-benar bisa hidup sendirian tanpa hubungan ekonomi internasional.
Yang perlu dipahami, kemandirian bukan berarti menutup diri dari luar. Kemandirian berarti punya posisi tawar, kemampuan mengelola aset strategis nasional sendiri, dan keberanian menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan elit.
Iran mengajarkan kita bahwa Negara harus memperkuat penguasaan terhadap sektor strategis seperti energi, pangan, air; sumber daya alam. Negara harus benar-benar punya kontrol agar kekayaan alam tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi harus benar-benar menyejahterakan rakyat. Jangan sampai sumber daya alam hanya diekspor mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja hanya dinikmati negara lain. Selama ini, kita hanya ekspor mentah, lapangan kerja juga menyerap dari asing.
Kita juga masih punya PR utama: pemberantasan korupsi. Oligarki kita masih bermasalah dan kerapkali bebas membuat ulah. Akibatnya kebocoran kekayaan negara akibat korupsi, mafia, dan kolusi kekuasaan masih merajalela. Belum lagi aparatur penegak hukumnya yang mudah diatur kepentingan kekuasaan.
Lebih lanjut, kita juga harus merubah perspektif tentang pembangunan. Pembangunan harus mulai berpusat pada manusia dan lingkungan, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan yang merusak tanah masyarakat adat, hutan, sungai, dan ruang hidup rakyat pada akhirnya hanya menciptakan ketimpangan baru.
Dan yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat. Karena selama rakyat menganggap semua ini normal, maka perubahan hanya akan berhenti menjadi wacana di media sosial.
Kemandirian bukan tentang memutus hubungan dengan dunia internasional secara total. Tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa bisa berdiri lebih terhormat, lebih berdaulat, dan lebih adil dalam mengelola kekayaannya sendiri.
Jadi, pembahasan ini bukan soal mengagungkan Iran atau menjatuhkan Indonesia. Ini soal keberanian membuka perspektif, melihat kenyataan, lalu belajar bagaimana sebuah negara seharusnya melindungi dan mengelola kekayaannya demi kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang.
