Ulama Muhammadiyah di Era Influencer
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur
Kita hidup di zaman ketika algoritma sering kali lebih menentukan otoritas dibandingkan dengan sanad keilmuan. Di ruang digital, jumlah pengikut dan intensitas interaksi bisa lebih berpengaruh daripada kedalaman ilmu. Dalam lanskap seperti ini, ulama termasuk ulama Muhammadiyah, berhadapan dengan realitas baru, yaitu mereka tidak lagi berbicara dalam ruang yang steril dari kompetisi. Mereka bersaing dengan influencer religi yang piawai memanfaatkan visual, musik latar, potongan ayat, dan retorika yang menggugah emosi.
Pertanyaannya menjadi relevan dan sekaligus menggelisahkan ialah di era influencer ini, siapa yang lebih didengar apakah ulama Muhammadiyah dengan tradisi tarjih dan pendekatan rasionalnya, atau para dai-influencer yang lincah memainkan emosi publik?
Dalam sejarah Islam di Indonesia, otoritas ulama dibangun melalui proses panjang mulai dari pendidikan formal, pengakuan komunitas, integritas moral, dan kontribusi sosial. Di lingkungan Muhammadiyah, otoritas itu diperkuat oleh sistem kelembagaan seperti Majelis Tarjih dan Tajdid, forum musyawarah, serta tradisi ijtihad kolektif. Fatwa dan pandangan keagamaan tidak lahir dari impuls individu, tetapi melalui proses deliberasi yang mempertimbangkan dalil, konteks, dan kemaslahatan.
Namun, digitalisasi mengubah lanskap itu. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berbasis institusi, melainkan berbasis perhatian. Siapa yang mampu menarik perhatian publik, dialah yang berpotensi memengaruhi persepsi keagamaan. Dalam ekonomi perhatian, kecepatan sering mengalahkan kedalaman. Konten yang sederhana, tegas, bahkan provokatif lebih mudah menyebar dibandingkan dengan penjelasan komprehensif yang penuh nuansa.
Di sinilah ulama Muhammadiyah menghadapi tantangan serius. Tradisi keilmuan yang berhati-hati dan argumentatif sering kali kalah cepat dibandingkan dengan konten singkat yang hitam-putih. Sementara ulama menjelaskan dengan konteks dan syarat, influencer cenderung menyajikan jawaban instan yang memuaskan rasa ingin tahu publik. Dalam dunia yang serba cepat, siapa yang sabar membaca penjelasan panjang ketika satu video singkat terasa cukup?
Salah satu ciri khas dakwah Muhammadiyah adalah rasionalitas. Sejak awal, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid atau pembaruan yang menekankan pemurnian ajaran dan penggunaan akal dalam memahami teks. Pendekatan ini membentuk karakter ulama Muhammadiyah yang argumentatif, sistematis, dan cenderung moderat dalam mengambil posisi.
Namun, rasionalitas sering kali tidak sensasional, tidak selalu dramatis, dan tidak selalu viral. Dalam algoritma media sosial, konten yang memicu emosi seperti marah, takut, bangga lebih mudah tersebar. Sementara itu, konten yang mengajak berpikir kritis sering dianggap “kurang menggugah”.
Akibatnya, terjadi ketimpangan eksposur. Ulama Muhammadiyah mungkin memiliki argumentasi yang lebih kokoh, tetapi tidak selalu memiliki jangkauan digital yang luas. Sementara influencer dengan retorika sederhana dan gaya komunikatif yang atraktif dapat dengan cepat membentuk opini publik, terutama di kalangan generasi muda.
Pertanyaannya bukan sekadar tentang siapa yang lebih benar, tetapi siapa yang lebih hadir. Dalam ruang digital, kehadiran adalah segalanya. Tanpa kehadiran yang konsisten, otoritas mudah tergeser.
Generasi muda hari ini adalah generasi visual dan instan. Mereka terbiasa belajar melalui potongan video, infografik, dan podcast singkat. Pola konsumsi informasi berubah drastis. Kajian panjang di masjid atau ceramah satu jam di aula sekolah semakin jarang menjadi pilihan utama. Jika ulama Muhammadiyah tetap bertahan dengan pola komunikasi lama tanpa adaptasi, jarak dengan generasi muda akan semakin melebar. Bukan karena pesan mereka tidak relevan, tetapi karena medium penyampaiannya tidak sesuai dengan kebiasaan audiens.
Namun, adaptasi bukan berarti mengorbankan substansi. Tantangannya adalah bagaimana mengemas kedalaman keilmuan dalam format yang lebih komunikatif tanpa terjebak pada simplifikasi berlebihan. Ulama Muhammadiyah perlu memikirkan strategi komunikasi baru yaitu dengan memanfaatkan video pendek, diskusi daring, siniar (podcast), dan kolaborasi kreatif tanpa kehilangan integritas ilmiah.
Popularitas dan otoritas tidak selalu sejalan. Seseorang bisa sangat populer, tetapi tidak memiliki kedalaman keilmuan. Sebaliknya, seseorang bisa sangat alim, tetapi kurang dikenal publik. Dalam era influencer, popularitas sering kali dianggap sebagai legitimasi. Jumlah pengikut menjadi simbol kredibilitas.
Di sinilah bahaya laten muncul. Ketika umat lebih memilih mendengar yang populer daripada yang berilmu, kualitas pemahaman agama berisiko menurun. Agama bisa tereduksi menjadi slogan, motivasi instan, atau bahkan komoditas hiburan.
Ulama Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskursus keagamaan. Namun, menjaga kualitas tanpa memperluas jangkauan sama saja dengan berbicara di ruang yang semakin sempit. Diperlukan keseimbangan antara menjaga otoritas ilmiah dan membangun popularitas yang sehat.
Refleksi kritis juga perlu diarahkan ke dalam. Apakah ulama Muhammadiyah terlalu nyaman berbicara di forum-forum internal? Apakah bahasa yang digunakan terlalu akademis sehingga sulit dicerna publik awam? Apakah struktur kelembagaan membuat respons terhadap isu aktual menjadi lambat?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu cenderung afirmatif, maka pembenahan diperlukan. Era digital menuntut kecepatan respons tanpa mengorbankan akurasi. Ketika isu viral muncul, publik menunggu pandangan keagamaan yang jernih. Jika ulama Muhammadiyah terlambat hadir, ruang itu akan diisi oleh pihak lain. Kritik ini bukan untuk merendahkan, tetapi untuk mendorong pembaruan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid. Tajdid tidak hanya berlaku pada pemahaman teks, tetapi juga pada strategi dakwah.
Alih-alih memandang influencer sebagai ancaman, mungkin lebih produktif melihatnya sebagai bagian dari ekosistem dakwah. Tidak semua influencer kurang substansial. Ada pula yang serius belajar dan berupaya menyampaikan pesan secara kreatif. Tantangannya adalah membangun jembatan antara kedalaman ulama dan kelincahan influencer.
Kolaborasi bisa menjadi jalan tengah. Ulama Muhammadiyah dapat hadir dalam format diskusi yang lebih ringan, wawancara digital, atau konten kolaboratif. Dengan demikian, kedalaman ilmu bertemu dengan jangkauan audiens yang luas.
Namun, kolaborasi harus disertai prinsip. Ulama tidak boleh larut dalam logika viralitas yang mengorbankan integritas. Dakwah bukan sekadar mengejar trending topic, tetapi membentuk kesadaran jangka panjang.
Pertanyaan awal mengenai “siapa yang lebih didengar” tidak memiliki jawaban tunggal. Di sebagian kalangan, ulama Muhammadiyah tetap menjadi rujukan utama, terutama dalam isu-isu fikih dan kebijakan keagamaan. Namun, di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial, influencer sering kali lebih dominan.
Ini bukan sekadar soal kalah atau menang, melainkan tentang distribusi perhatian. Ulama Muhammadiyah mungkin memiliki otoritas normatif, tetapi influencer memiliki otoritas atensi. Jika keduanya tidak bertemu, fragmentasi otoritas keagamaan akan semakin tajam.
Dalam jangka panjang, fragmentasi ini bisa melemahkan kohesi umat. Tanpa rujukan bersama yang kredibel, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi polarisasi. Muhammadiyah, dengan tradisi moderat dan rasionalnya, memiliki potensi besar untuk menjadi penyeimbang. Namun, potensi itu hanya efektif jika suaranya cukup terdengar.
Lalu apa yang harus dilakukan ke depan? Pertama, ulama Muhammadiyah perlu memperkuat literasi digital. Bukan hanya sekadar memiliki akun media sosial, tetapi memahami dinamika algoritma, psikologi audiens, dan teknik komunikasi visual. Dakwah hari ini menuntut kompetensi multidisipliner.
Kedua, institusi persyarikatan perlu mendukung produksi konten yang berkualitas. Investasi pada tim kreatif, pelatihan komunikasi digital, dan kolaborasi lintas generasi adalah langkah strategis. Ketiga, kaderisasi ulama muda perlu dipercepat. Generasi baru yang tumbuh bersama teknologi memiliki peluang lebih besar untuk menjembatani tradisi keilmuan dan budaya digital. Mereka bisa menjadi wajah baru ulama Muhammadiyah yang relevan dengan zaman.
Keempat, menjaga integritas ilmiah tetap menjadi prioritas. Adaptasi tidak boleh mengorbankan metodologi tarjih, kedalaman analisis, dan komitmen pada kemaslahatan. Justru di tengah arus simplifikasi, keteguhan pada prinsip menjadi pembeda utama.
Di era influencer, suara yang paling keras belum tentu paling benar, dan yang paling viral belum tentu paling bijak. Ulama Muhammadiyah tidak perlu menjadi sensasional untuk tetap relevan. Namun, mereka perlu memastikan suaranya tidak tenggelam.
Pertanyaan “siapa yang lebih didengar?” seharusnya tidak berakhir pada kompetisi, melainkan pada refleksi. Jika ulama ingin didengar, mereka harus hadir. Jika ingin relevan, mereka harus adaptif. Jika ingin menjaga kualitas umat, mereka harus berani masuk ke ruang-ruang baru tanpa kehilangan jati diri.
Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan. Di era influencer ini, pembaruan itu kembali diuji. Apakah ulama Muhammadiyah mampu menjembatani kedalaman tradisi dengan dinamika zaman? Ataukah mereka akan tertinggal dalam gema algoritma yang tak mengenal sanad?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan siapa yang lebih didengar hari ini, tetapi juga arah otoritas keagamaan umat di masa depan.
