YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terus mengoptimalkan ekosistem kampus guna mewujudkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Sebagai langkah konkret, UMY meresmikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) melalui agenda Kick Off dan Pembekalan yang digelar pada Jumat (30/1).
Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menegaskan bahwa kekerasan di kampus tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Menurutnya, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik atau seksual, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, simbolik, serta praktik bullying yang kerap dinormalisasi dalam relasi akademik.
“Sering kali kekerasan dianggap bukan kekerasan karena tidak meninggalkan luka fisik. Padahal, kekerasan verbal dan simbolik justru sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban,” ujar Zuly dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas PPKPT merupakan bagian dari komitmen kebijakan institusional UMY untuk meminimalkan, bahkan mencegah, segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus, baik yang melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun relasi antara pimpinan dan bawahan.
Satgas PPKPT UMY dirancang bekerja secara berjenjang, mulai dari tingkat fakultas hingga universitas.
“Tidak semua persoalan harus ditarik ke tingkat universitas. Melalui pembekalan ini, kami mendorong agar kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan di tingkat fakultas. Sementara itu, kasus yang bersifat kompleks atau melibatkan relasi kuasa akan ditangani di tingkat universitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PPKPT UMY, Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., menjelaskan bahwa Satgas PPKPT dibekali dengan sistem kerja yang jelas, terukur, dan berbasis regulasi. Satgas bekerja berdasarkan keputusan rektor, peraturan penanganan kekerasan, serta buku pedoman teknis yang memuat alur pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga rekomendasi sanksi.
“Setiap laporan akan ditangani secara profesional dan akuntabel. Terdapat tahapan verifikasi agar penanganan benar-benar berpihak pada korban, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum bagi semua pihak,” jelas King.
Ia juga menambahkan bahwa Satgas PPKPT telah menyiapkan mekanisme respons cepat untuk kasus-kasus darurat yang mengancam keselamatan atau berdampak luas. Selain itu, ruang mediasi juga disediakan untuk kasus tertentu dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan korban.
Peluncuran Satgas PPKPT UMY ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta peluncuran buku pedoman PPKPT yang akan didistribusikan ke seluruh fakultas di lingkungan UMY. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UMY dalam membangun budaya kampus yang menolak segala bentuk kekerasan. (ID)
