Unismuh Makassar Terima SK Pendirian Prodi S-2 Ilmu Pemerintahan

Publish

16 August 2025

Suara Muhammadiyah

Penulis

0
447
Istimewa

Istimewa

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah — Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar resmi mengantongi izin pembukaan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan dari Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tjnggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Izin ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2574/B1/HK.03.00/2025, menandai langkah strategis kampus dalam memperluas layanan pendidikan pascasarjana.

Kabar gembira tersebut disampaikan Wakil Rektor I Unismuh Makassar, Prof Andi Sukri Syamsuri, melakui Grup WhatsApp Unismuh Makassar, Jumat malam, 15 Agustus 2025.

"Alhamdulillah, prodi ini menggenapkan jumlah prodi di Unismuh menjadi 58. Terima kasih atas kepercayaan kemendiktisaintek, dan kerja kolaboratif tim task force Prodi S2 Pemerintahan," tandas Prof Andis, sapaan akrabnya.

Tim Task Force dibentuk berdasarkan SK Rektor Unismuh Makassar Nomor 349 Tahun 1447 H/2025 M. Tim tersebut diketuai oleh Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si., dengan susunan sebagai berikut, Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I.(Sekretaris), Dr Sahabuddin Nanda MM (Bendahara), dengan anggota Dr. Amir Muhiddin, M.Si.; Dr. Junaedi, M.Si.; Dr. Muhammad Yahya, M.Si.; Dr. Handam, S.IP., M.Si.; Rudi Hardi, S.Sos., M.IP.; Nurkhaerah, S.IP., M.IP.; Nursaleh Hartaman, S.IP., M.Si.; Aqmal Reza Amri, S.IP., M.Phill. Turut menjadi pendamping Wahyuddin, S.Pd., M.Pd.

Ketua Tim, Dr. Andi Luhur Prianto, menjelaskan bahwa Prodi S2 Ilmu Pemerintahan Unismuh memiliki orientasi kurikulum pembelajaran pada sustainable governance dan digital governance, yang meneruskan pengembangan dan konsentrasi studi di jenjang program sarjana.

"Isu SDGs telah menjadi arus utama pembangunan yang diinternalisasi dalam kurikulum pembelajaran berbasis tata kelola pemerintahan berkelanjutan. Sementara trend digitalisasi  tata kelola pemerintahan  juga direspon dalam kurikulum pembelajaran," tandas Luhur, yang saat ini merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar

Pilihan konsentrasi studi ini, lanjutnya, merupakan internalisasi academic vision dan market signal program studi Ilmu Pemerintahan, yang semakin memantapkan dan mengakselerasi misi pembelajaran berbasis etos Integrated Green Islamic Futuristic (I-Gift).

Luhur menambahkan, bahwa tantangan utama kedepan adalah bagaimana  diferensiasi pada konsentrasi studi ini bisa diterima dan diminati, terutama pada mitra strategis institusi pemerintahan daerah. 

"Kedepan akan dilakukan desain kurikulum dan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dengan kebutuhan mitra dan pengguna, khususnya pada institusi pemerintah daerah, DPRD, partai politik, BUMN/BUMD serta institusi semi-negara lainnya," tandasnya.

Rektor Unismuh Makassar, Dr. Abdul Rakhim Nanda, mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan menegaskan bahwa pembukaan prodi baru ini sejalan dengan visi Unismuh sebagai Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri.

Ia menambahkan, keberadaan prodi ini juga memperkuat peran Unismuh sebagai pusat keilmuan di kawasan timur Indonesia. 

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi para calon mahasiswa yang ingin mengasah kepemimpinan dan memperdalam wawasan pemerintahan dengan standar akademik yang unggul dan lingkungan yang religius," pungkasnya.


Komentar

Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

SEMARANG , Suara Muhammadiyah – Sabtu (13/9/2025), menjadi momentum bersejarah bagi dakwah Muh....

Suara Muhammadiyah

13 September 2025

Berita

BANDUNG, Suara Muhammadiyah — Sosok Fifit Nurmalasari, mahasiswa prodi Pendidikan Islam Anak U....

Suara Muhammadiyah

20 November 2025

Berita

PALANGKA RAYA, Suara Muhammadiyah - Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah perkuat....

Suara Muhammadiyah

25 January 2025

Berita

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadi....

Suara Muhammadiyah

19 December 2024

Berita

BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadi....

Suara Muhammadiyah

10 June 2024