YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah- Bekerjasama dengan JagaSuara, Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah gelar Pelatihan Relawan Pemantau Pilkada 2024. Acara yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh pengurus LPPA seluruh Indonesia pada Selasa (26/11/24).
Sekretaris LPPA PP ‘Aisyiyah, Alimatul Qibtiyah dalam sambutannya menyampaikan peran penting relawan sebagai penjaga proses demokrasi di Indonesia termasuk dalam momen Pilkada Dimana Pilkada 2024 ini adalah Pilkada terbesar karena dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Yang saat ini kita lakukan adalah pelatihan relawan yang adalah penjaga demokrasi, karena kalau tidak ada relawan, yang namanya politik kadang-kadang ada hal-hal yang diluar prosedur sehingga akan berdampak pada kerugian pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya,” ujar Alim.
Lebih lanjut Alim menyampaikan harapannya agar di Pilkada kali ini juga dapat dipraktikkan praktik-praktik baik dengan menjaga profesionalitas dna kejujuran dan agar masyarakat bisa melakukan pemantauan dan menjaga di lokasi pemungutan suara.
Titi Anggraini, anggota LPPA PP ‘Aisyiyah yang juga anggota dewan pembina Perludem menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Indonesia. “Selalu kita tekankan bahwa kita bukan sekedar objek yang dimobilisasi saat pemungutan suara tetapi subyek yang akan menjaga juga suara kita supaya diberikan kepada calon yang benar dalam suatu proses yang benar,” ujar Titi.
Titi menyebut, jika visi misi presiden yang terpilih menentukan kebijakan Indonesia secara nasional, maka Pilkada adalah yang menentukan kepemimpinan dan kebijakan di setiap daerah lima tahun mendatang. Dimana kebijakan ini menurut Titi lebih dekat dengan kepentingan setiap dari kita. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memastikan suara kita tidak disalahgunakan atau diselewengkan.
“Sebab suara kita hanya ada satu, satu orang, satu suara, satu nilai, negara sudah memberikan hari libur kepada warganya selama pemungutan dan penghitungan suara karena krusialnya suara kita, maka menjadi penting bagaimana memastikan suara kita dihitung, tidak dimanipulasi, tidak dicurangi, supaya suara yang berharga betul-betul menjadi sesuatu yang tidak dibelokkan oleh pelanggaran apapun,” tegas Titi.
Pilkada ini disebut Titi bukanlah proses yang asal-asalan. Oleh karena itu penting bagi kita memastikan bisa meluaskan partisipasi lebih inklusif dan substansial, bukan hanya hadir di bilik suara tetapi juga mengawal suara kita.
Hadar Nafis Gumay, Koordinator Koalisi JagaSuara 2024 yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU RI 2012-2017 dalam kesempatan tersebut mendorong partisipasi aktif peserta pelatihan untuk menjadi relawan pemantau Pilkada salah satunya dilakukan melalui JagaSuara. JagaSuara adalah gerakan partisipasi publik untuk bergotong royong memantau proses penghitungan suara termasuk pada Pemilu 2024. Ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan foto dan data perolehan suara dari setiap TPS menggunakan aplikasi mobile dan web.
Mengapa hal ini penting ? Hadar menyampaikan bahwa perkembangan Pilkada di Indonesia mengalami berbagai persoalan seperti penyimpangan, pemanfaatan aparat ASN, persoalan uang, para petugas juga ada persoalan netralitasnya, serta praktik suap. Oleh karena juga cukup banyak persoalan yang munculnya dari para penyelenggara, Hadar mendorong agar jangan sampai ada upaya merusak dan memanipulasi hasil suara rakyat.
“Oleh karenanya kita upayakan agar tidak terjadi penyelewengan, kegiatan JagaSuara juga bisa kita manfaatkan untuk bisa memastikan kemurnian atau asli autentik suara yg diberikan warga tidak diubah-ubah,” terangnya.
Dengan sistem ini, menurut Hadar adalah sistem yang terbuka dimana semua pihak bisa melihat langsung, memberikan bukti yang dikumpulkan masing-masing dan bisa memberikan catatan. “Dengan cara ini kita bisa menciptakan suatu sistem rekapitulsi yang merupakan alternatif dari apa yang diselenggarakan penyelanggara, jika ada perbedaan maka itu justru yang kita cari tahu, tetapi jika sama maka kita akan bisa percaya dengan proses yang berlangsung sehingga legitimasi bisa terbentuk. Intinya kegiatan ini adalah memantau, membantu, menegakkan, membangun pemilihan yang jujur, adil, demokratis.” (Suri)
