'Aisyiyah dan Disnaker Jabar Dorong Pembentukan Bursa Kerja Khusus di SLB untuk Perluas Akses Kerja bagi Difabel
BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Program INKLUSI 'Aisyiyah Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB) bertema "Meningkatkan Akses Kerja Difabel melalui BKK untuk Mewujudkan Ketenagakerjaan Inklusif". Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat akses difabel terhadap dunia kerja melalui pengembangan Bursa Kerja Khusus di lingkungan SLB.
Workshop diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sidoarjo. Peserta terdiri atas tim Program INKLUSI 'Aisyiyah, perwakilan SLB, serta Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah.
Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat, Ia Kurniati, menegaskan bahwa upaya mendampingi dan memandirikan difabel bukan sekadar menjalankan program organisasi, melainkan bagian dari amanah yang harus ditunaikan bersama.
"Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mulia. Amanah yang telah diberikan kepada kita adalah merawat, membesarkan, dan menempatkan saudara-saudara kita yang ditakdirkan Allah memiliki kebutuhan khusus. Ini bukan sekadar program atau tugas, tetapi sejatinya merupakan amanah dari Allah," ujarnya. Ia berharap pertemuan hari ini menjadi gerakan bersama untuk mempersiapkan yang terbaik dalam memandirikan anak-anak difabel.
Sementara itu, Hajar Nur Setyowati dari Program INKLUSI PP 'Aisyiyah memaparkan bahwa tantangan ketenagakerjaan penyandang difabel di Indonesia masih cukup besar. Diperkirakan terdapat sekitar 14,6 juta difabel usia kerja di Indonesia, dengan sekitar 605 ribu di antaranya merupakan kategori berat. Dari sekitar 11,34 juta difabel usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja baru mencapai sekitar 19,7 persen, sedangkan yang bekerja di sektor formal baru sekitar 9,7 persen.
"Tentu kita berharap angka ini dapat terus meningkat. Karena itu, kita perlu bersama-sama mendorong ketenagakerjaan penyandang disabilitas," ujar Hajar. Menurutnya, pengembangan Bursa Kerja Khusus di SLB merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Strategi Nasional Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas sekaligus upaya membangun sistem yang berkelanjutan.
‘Aisyiyah sendiri dalam isu difabel disebut Hajar juga mendorong kesiapan teman-teman difabel, mulai dari meningkatkan kesiapan kerja difabel melalui pelatihan soft skills, mempertemukan SLB dengan penyedia kerja, hingga mengembangkan program magang.
Namun upaya untuk membangun sistem yang berkelanjutan masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Karena itu, menurut Hajar, pembentukan Bursa Kerja Khusus di SLB diharapkan dapat dikembangkan di berbagai daerah agar proses penyiapan kerja dapat dilakukan secara mandiri oleh SLB.
Dalam kesempatan yang sama, Hendra Kusuma Sumantri dari Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa difabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
"Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang sesuai potensinya, berpartisipasi secara adil dan bermartabat, serta memperoleh hak dasar atas pekerjaan," ujarnya.
Karena itu, mempersiapkan tenaga kerja difabel menjadi sangat penting, tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan profesional tetapi juga kemampuan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja.
Menurut Hendra, selama ini Bursa Kerja Khusus lebih banyak berkembang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sementara keberadaannya di SLB masih sangat terbatas. Padahal, Bursa Kerja Khusus memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan lulusan SLB dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. “Saya berharap hasil diskusi hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program dan langkah nyata untuk mewujudkan dunia kerja yang ramah difabel dengan sumber daya manusia yang berkualitas," tutupnya.
Dalam workshop tersebut, peserta juga memperoleh pemaparan mengenai Kebijakan, Program, dan Strategi Ketenagakerjaan Inklusif dari Asrian Darmasaputra dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus (Dit. Bina PTKK) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ia menyampaikan bahwa meningkatkan kesiapan dari sisi pendidikan maupun soft skills para difabel untuk siap memasuki dunia kerja, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Asrian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap difabel. Pelayanan yang inklusif harus diawali dengan empati dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Dari situlah kemudian lahir kebijakan yang inklusif.
Ia menambahkan bahwa prinsip kesetaraan tidak berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, melainkan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil.
"Sering kali kita berpikir melayani berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Padahal yang harus kita lakukan adalah melihat kebutuhan setiap individu. Itulah makna equity, yaitu memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar setiap orang dapat berpartisipasi dan berhasil. Pola pikir inilah yang harus kita ubah," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa membuka kesempatan kerja bagi difabel bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan pemenuhan hak asasi setiap warga negara. Karena itu, lanjut Asrian, inklusi harus diwujudkan melalui sistem, lingkungan, dan budaya kerja yang mendukung seluruh pekerja tanpa diskriminasi.
"Inklusi bukan sekadar menerima penyandang disabilitas bekerja, tetapi memastikan sistem, lingkungan, dan budaya kerja benar-benar mendukung mereka untuk berpartisipasi secara setara," tuturnya.
Di akhir paparannya, Asrian berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat seperti 'Aisyiyah dapat terus diperkuat untuk membangun ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
"Dunia kerja yang inklusif bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun organisasi yang lebih inovatif, beragam, dan berkeadilan," pungkasnya. (Suri)
