YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa tema Tanwir edisi Kupang 2024 hanya akan ada di spanduk jika Muhammadiyah tidak berusaha mewujudkannya dalam aksi nyata. Dan ia tidak yakin bahwa tugas memakmurkan seluruh warga negara sebagaimana tertuang dalam tema tanwir tersebut dapat diemban oleh dunia perbankan, karena dunia perbankan selama ini hanya bias kepada pemilik kapital, bukan kepada rakyat pemilik usaha berskala mikro atau ultramikro.
Hal selaras juga dikeluhkan oleh mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dimana dunia perbankan hanya menjamah usaha-usaha menengah. Sedangkan usaha kecil, usaha mikro dan usaha ultramikro tidak terjamah oleh kucuran dana dari pihak perbankan.
“Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tumpuan harapan kita adalah kepada BPRS, BMT dan BTM. Itulah sebabnya dulu saya gak setuju tiga bank syariah itu demerger, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI, gak setuju saya,” ujar Anwar pada acara bertajuk Membangun Korporasi Microfinance Muhammadiyah yang berlangsung di Hotel Kaliurang Yogyakarta (12/12).
Alasan ketidaksetujuan Anwar pada mergernya ketiga bank tersebut cukup sederhana. Ketika ketiganya bersatu dan menjadi bank besar dengan asset lebih dari 350 triliun, dalam logika sederhananya mengatakan, orientasi ekonominya pun akan berubah, menyesuaikan dengan kekuatan modal yang dimiliki bank tersebut. Sehingga tak mengherankan jika bank itu nantinya lebih melirik usaha-usaha besar ketimbang usaha-usaha kecil.
“Saya ini kan kerjanya memeriksa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Ternyata yang meminjam di atas 100 miliar dari kalangan umat bisa dihitung dengan jari,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI itu kemudian mencoba mengelompokkan dunia usaha berdasarkan herarki. Mulai dari usaha besar, ada di sekitar angka 0,01 persen dengan pelaku sejumlah 5550 orang. Usaha menengah besarnya sekitar 0,09 dengan pelaku usaha sekitar 60 sampai 70 ribu. Kemudian usaha kecil, besarnya sekitar 1,22 persen dengan jumlah pelaku sekitar 700 sampai 800 ribu. Dan ada usaha mikro dan ultramikro besarannya 98,68 persen dengan pelaku usaha sejumlah 63,8 juta orang. Hal ini menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia sebesar 99,99 persen dan hanya 0,01 persen saja yang berstatus usaha besar.
Menurut Gubernur Bank Central, selama ini nasib UMKM belum terperhatikan dengan baik. Oleh sebab itu keluat peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang UMKM mengintruksikan kepada dunia perbankan untuk mengucurkan kredit dan pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang jumlahnya 99,99 persen tersebut minimal 5 persen.
“Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah, kalau bisa pemerintah ini jangan memperlakukan himbara itu seperti bank swasta. Bank swasta yang lain itu memang lebih mengedepankan mencari profit, tapi kalau bank milik pemerintah tidak boleh hanya profit yang dikejar,” pintanya.
Melihat fenomena ini, ia berharap BTM bisa menjadi motor penggerak untuk mewujudkan dan mengimplementasikan tema Tanwir Muhammadiyah di Kupang. Anwar juga meminta agar BTM secara konsisten dan terukur dapat terus membersamai UMKM melalui skema pembiayaan yang teruji mampu meminimalkan kredit macet. (diko)
