Arus Bawah Persyarikatan: Menyambut Rakerwil IV PWM Banten
Oleh : Saidun Derani
Menjelang Rakerwil PWM Banten yang ke-4 bertempat di Gedung Pusat Dakwah PWM Banten di Kota Serang, Ahad, 26 Oktober 2025, ini banyak hal yang perlu mendapat perhatian dalam konteks Muhammadiyah Berkemajuan
Kata kunci tulisan ini adalah bahwa perkembangan AUM yang ada selama ini di persyarikatan sejauh pengamatan di lapangan digerakkan oleh Arus Bawah. Yang dimaksud dengan arus bawah ini adalah mulai PRM, PCM, PDM, Lembaga, Ortom, dan Majelis. Jika sudah ada maka biasanya PP secara resmi megakuinya melalui nomen klatur yang ada sebagai pengesahannya.
Mengapa terjadi demikian karena memang PP termasuk PWM tidak memiliki dana alokasi sebagaimana pemerintah yang menyiapkan anggaran pengembangan masyarakat dan rakyatnya. Kalau ditanya mengapa (why) PP tak memiliki dana alokasinya karena PP belum mengelola sumber pendapatan dengan baik, demikian jelas Dr. Afrizon Syafri, M.Si, AK, CA, QCRO, seorang akademisi dan praktisi ekonomi.
Dengan demikian fakta riil di lapangan maka begitu penting posisi Ranting dan Cabang , Ortom, Lembaga, dan Majelis dalam konteks pengembangan dakwah Islam dalam arti luas di Persyarikatan Muhammadiyah secara umum. Dan hal ini tak bisa dipungkuri bahwa memang demikian adanya dan hal itu sudah seharusnya menjadi perhatian sejak awal baik dari, PP, Pimpinan Wilayah apalagi Pimpinan Daerah setempat.
Temuan Studi
Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten bernomor 999, KEP/BoB/022, bertanggal 17 Maret 2022 membentuk sebuah Tim Peneliti Sejarah Muhammadiyah di Provinsi Banten dengan menunjuk ketuanya adalah Tuan Saidun Derani. Tim ini diharapkan dalam satu tahun kerjanya sudah menghasil sebuah draf laporan yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku “Sejarah Muhammadiyah Provinsi Banten”, Fabuari tahun 2023.
Studi lapangan yang memakan waktu selama satu tahun itu ada dua temuan yang sangat signifikan untuk menjadi rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten yaitu masalah tata kelola organisasi dan kedua, masalah ekonomi dan financial yang perlu menjadi perhatiann serius kepemimpinan mendatang. Karena waktu itu pas menjelang Musywil ke II tahun 2022-2027.
Sebagaimana diketahui bahwa tata kelola organisasi yang baik adalah perlu sekali adanya struktur yang ajek sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lain. Kita mengambil contoh adalah antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus ada pemisahan yang jelas.
Sebab kalau pembagian struktur tidak jelas kemungkinan terjadi bias dalam mengambil sebuah Keputusan. Misalnya sebut saja kalau dalam tubuh seseorang menjabat dua kepentingan baik sebagai Komisaris dan dia juga sebagai Direksi, maka akan menemui kesulitan mengambil sebuah Keputusan yang bersifat signifikan untuk kepentingan organisasi seperti Muhammadiyah.
Contoh lain yang sampai sekarang belum ada nomenklatur di PP adalah adanya sebuah Lembaga Hubungan Kerjasama Luar Negeri (LHKLN) selain hanya di pusat. Akan tetapi ada saja PWM tertentu tetap mengeksiskan lembaga itu sungguhpun tidak mendapat clearen dari PP. Tentulah hal semacam ini memang tak mengganggu hanya tak elok dan kurang pas dari tata kelola organisasi yang bersifat terstruktur.
Hal kedua sebagaimana dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris PWM Banten Prof. Dr. Zakaria Syafi’ei, M. Pd, memang diakui bahwa persoalan ekonomi dan financial PWM Banten bermasalah cukup serius. Mengapa demikian, menurut beliau belum menemukan orang yang mumpuni mengelola dan menggali potensi ekonomi PWM Banten yang kaya ini dari asset menjadi omzet yang berdaya guna secara optimal dan maksimal.
Dalam sebuah tulisan “Pengembangan Bisnis Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah 28 Mei 2024, On Line, penulis telah memaparkan dengan panjang lebar tentang pentingnya Muhammadiyah berbisnis. Bahkan Sekjen PP menekankan masalah ini dengan kata “sudah seharusnya para elite pengurus Muhammadiyah memikirkan dengan memperhatikan persoalan-persoalan financial yang melibatkan warga Muhammadiyah”, jelasnya. Caranya menurut beliau adalah salah satunya dengan mengembangkan potensi ekonomi yang Muhammadiyah miliki.
Masalah potensi ekonomi Muhammadiyah sangat melimpah ini sudah penulis jelaskan juga secara gamblang dan luas baik ada pada warga dan AUM dengan ekonomi turunannya (https://suaramuhammadiyah.id/read/potensi-ekonomi-muhammadiyah).
Ada Trauma
Dalam kasus PWM Banten memang ada trauma yang dimaknai dengan sebuah kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman yang buruk/jelek yang dialami seseorang/kelompok orang seperti kecelakaan, korban kekerasan fisik, bencana alam atau penipuan, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Banten sekarang ini kalau ada yang membincangkan bisnis di internal persyarikatan selalu muncul dan lahir suasana batin “trauma” sehingga membuat sebagian Pimpinan dan warga Muhmmadiyah mengalami gamang dan terkesan anti dengan usaha-usaha dan pemikiran yang bersifat bisnis.
Padahal sudah jelas persoalan pokok yang dihadapi PWM Banten adalah persoalan ekonomi dan financial selain masalah tertib administrasi. Hal ini sudah dikeatahui dengan sahih hasil studi satu tahunan tentang “Muhammadiyah Provinsi Banten” yang terbit laporannya awal tahun 2023 di atas.
Sebagai contoh coba perhatikan dan simak informasi Hj. Rohayati, S. Pd, Ketua Aisyiah Kabupaten Serang pada pengajian bulanan PDM Kab. Serang. Lalu dengar dengan teliti peringatan keras sungguhpun sembari “ngabodor” Ketua PWM Banten KH. M. Syamsuddin pada penutupan Rakerwil ke-2 PWM Banten 5 Mei 2024 yang lalu.
Ingin mendirikan koperasi dengan semangat berapi-api untuk mengentaskan kemiskinasn diri sendiri dan umat malahan kebablasan. “Galak lah (marah yang kebangetan) yang ditagih ketimbang yang menagih hutangnya. “Yah pada akhirnya bangkrut koperasi’, keluh Bu Hajjah Rohayati.
Lalu lahir BMT dan Bank Muhammadiyah dengan niat yang sama ingin mengangkat harkat dan martabat ekonomi warga Muhammadiyah malahan sebaliknya uangnya terbang takt ahu kemana rimbanya dimakan masa, cerita Ketua PWM Banten.
Kejadian-kejadian semacam inilah yang penulis maksud bahwa semakin menambah luka lama jika sudah berbicara dan ingin melakukan usaha yang bersifat bisnis di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.
Akan tetapi keyakinan Ketua PWM Banten bahwa kalau dilarang berusaha warga Muhammadiyah apalagi penmgurus PWM Banten salah juga. Sebab itu haruslah berhati-hati untuk memulai sekarang dan ke depan dalam konteks mengelola asset Muhammadiyah menjadi omzet. Bismillah.
Demikianlah yang perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh dalam Rakerwil IV PWM Banten tahun 2025 ini dua masalah pokok di atas, yang sampai sekarang kelihatan belum begitu optimal dan maksimal terlihat di lapangan hasilnya. Kalau dikatakan Pimpinan 15 tidak ada upaya menjawab kedua challenges di atas penulis pikir salah pula.
Mengenai perlu tertibnya tatakelola organisasi diupayakanlah sungguhpun pernah dicontohkan PP dan PWM Jatim bahwa komisaris merangkap direktur tidak ditemukan adanya bias kepentingan dan organisasi berjalan baik dan rapi.
Hanya barangkali perlu PWM Banten mengupayakan maksimal dan optimal kolaborasi antar majelis yang perlu diwujudkan. Karena ada majelis dan lembaga yang tertatih-tatih melaksanakan dan mewujudkan planning dan program kerja bukan karena tak siap SDM-nya akan tetapi lebih kepada tak memiliki fasilitas (anggaran) yang memadai. Ini pengalaman yang bertahun-tahun ditemukan di lapangan. Ada majelis yang maju tak gentar sendirian saja.
Lalu optimalisasi dan maksimalisasi pengembangan dan PRM dan PCM perlu mendapat perhatian PWM Banten sungguh-sungguh karena beberapa PRM dan PCM baru muncul menjelang Musywil dan Musyda, serta Musycab. Jika ditanya alamatnya hanya terdengar akan tetapi tidak ada di Sherlock
Sebagaimana penulis katakan bahwa orang sehat karena darahnya sehat dan organisasi sehat dan lancar jalannya karena ekonomi dan financial sehat. Dalam konteks ini, penulis yakin selama ini Team Ekonomi PWM Banten dipimpin Bendaharanya sudah kerja cukup keras juga memikirkan. Akan tetapi barangkali perlu diupayakan kerja lebih keras lagi untuk menutup deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PWM Banten.
Penulis yakin pimpinan PWM Banten bisa mengatasi difisit APB PWM Banten yang ada sekarang dengan menggunakan strategi dan cara-cara baru melibatkan seluruh warga yang memang tahu mengakumulasi capital tanpa harus “minta” kepada perbankan. Semoga terwujud.
Penulis adalah aktivis dan Ketua Koperasi S3 (Surya Sarana Sejahtera) PWM Banten
