Baca Buku Ternyata Hobi Orang Have?
Oleh: Nurul Fauziyyah Azzahrah, Demisioner Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Makassar Timur
Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah ironi yang sulit diterima dengan akal sehat. Di tengah rendahnya tingkat minat baca masyarakat yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah bangsa, justru anggaran Perpustakaan Nasional pada tahun 2026 dipangkas hampir setengahnya. Dampak dari kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi berujung pada berkurangnya layanan literasi bagi masyarakat. Tahun ini bahkan Perpustakaan Nasional tidak lagi mampu melaksanakan program pembagian buku yang selama ini menjadi salah satu jembatan akses pengetahuan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Situasi tersebut semakin menyesakkan ketika buku masih diperlakukan sebagai barang yang dikenai pajak hingga 12 persen. Bagi sebagian kalangan mungkin hal itu tidak menjadi persoalan, tetapi bagi masyarakat yang daya belinya terbatas, harga buku semakin jauh dari jangkauan. Akhirnya muncul sindiran yang terasa pahit namun semakin relevan: baca buku ternyata hanya menjadi hobi orang have. Pengetahuan perlahan berubah menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati mereka yang mampu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan nasional. Pemerintah selama ini terus menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bonus demografi, tetapi bagaimana cita-cita tersebut dapat diwujudkan apabila akses terhadap sumber ilmu justru dipersempit? Literasi bukanlah fasilitas tambahan yang dapat dikurangi sewaktu-waktu, melainkan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Tanpa investasi pada pengetahuan, pembangunan hanya akan tampak megah di permukaan namun rapuh di masa depan.
Kekecewaan publik semakin bertambah setelah mencermati rapat Komisi VI DPR pada Rabu, 15 Juli 2026, di Senayan. Dalam rapat tersebut, anggota DPR menguji pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun dalam Program Koperasi Merah Putih. Nilai anggaran tersebut tentu mengundang perhatian masyarakat karena jumlahnya sangat besar. Di saat buku semakin sulit dijangkau, angka fantastis itu terasa seperti tamparan bagi mereka yang masih percaya bahwa pendidikan adalah prioritas bangsa.
Ironinya semakin terasa ketika Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi sehingga dirinya tidak mengetahui rincian pelaksanaannya. Pernyataan tersebut justru memunculkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Publik berhak mengetahui ke mana anggaran negara dialokasikan dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Tidak ada yang menolak pentingnya fasilitas yang layak bagi masyarakat, termasuk penyediaan sarana pendukung seperti kipas angin. Namun yang menjadi persoalan adalah skala prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Ketika akses membaca dipersempit sementara belanja bernilai triliunan tetap berjalan, sulit bagi masyarakat untuk tidak merasa kecewa. Rasanya seolah-olah kesejukan ruangan lebih dianggap penting daripada mencerahkan isi kepala generasi bangsa.
Padahal rendahnya minat baca di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan terjangkau. Selama ini pemerintah kerap mengajak masyarakat untuk gemar membaca, tetapi ajakan tersebut akan terdengar kosong apabila fasilitasnya terus dikurangi. Masyarakat tidak bisa diminta berlari menuju literasi ketika jalannya justru dipersempit. Harapan besar tidak akan tumbuh dari dukungan yang semakin kecil.
Kami memandang bahwa literasi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya akan menentukan masa depan bangsa selama puluhan bahkan ratusan tahun. Bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang gemar berpikir, membaca, dan belajar. Sebaliknya, bangsa yang membiarkan akses pengetahuan semakin mahal sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap buku yang gagal sampai ke tangan pembaca adalah kesempatan belajar yang ikut hilang.
Press release ini bukan dimaksudkan untuk menolak pembangunan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus kritik yang konstruktif agar pemerintah kembali menempatkan pendidikan dan literasi sebagai prioritas utama. Kami berharap kebijakan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang patut dijawab bersama adalah: apa yang lebih mendesak dibangun, kesejukan ruang atau akses terhadap pengetahuan? Kipas angin dapat mengusir gerah untuk beberapa saat, tetapi buku mampu membuka pikiran sepanjang hayat. Bangunan boleh berdiri megah, namun tanpa budaya membaca bangsa ini akan tetap berjalan di tempat. Jangan sampai Indonesia dikenal sebagai negeri yang lebih mudah menganggarkan triliunan untuk kesejukan ruangan daripada menjaga agar rakyatnya tetap memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan.
