Bukan Sekedar Ganti Nama: Dari Pengurus Besar ke Pimpinan Pusat
Oleh: Muhammad Zulfi Ifani, Anggota LPCRPM PP Muhammadiyah / Ketua PCPM Ngaglik Sleman / Mahasiswa Doktor Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan SPS UGM
Dalam diskursus publik terkait organisasi di Indonesia, kata "Pengurus Besar" begitu lazim digunakan oleh ormas keagamaan maupun kepemudaan. Namun, bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, istilah tersebut kini terasa asing. Hari ini, Muhammadiyah tak lagi mengenal Pengurus Besar. Padahal, sejarah mencatat, Muhammadiyah pernah menggunakan nomenklatur tersebut.
Pada awal pendiriannya oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah mengadopsi struktur organisasi modern yang dipengaruhi oleh nomenklatur Hindia Belanda. Struktur tertinggi kala itu dinamai Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah. Istilah ini bertahan cukup lama hingga tahun 1941. Baru pada tahun 1944, memasuki masa revolusi fisik istilah HB kemudian diindonesiakan menjadi "Pengurus Besar", istilah yang hari ini masih digunakan oleh saudara muda kita Nahdlatul Ulama.
Perubahan besar terjadi pada Muktamar (Kongres) ke-32 tahun 1953 di Purwokerto, istilah "Pengurus Besar" resmi ditinggalkan dan diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP).
Lalu apa yang sebenarnya terjadi?
Filosofi Pimpinan dan Imamah
Dalam buku “Muhammadiyah Berjuang Demi Tegaknya NKRI” (editor Imron Nasri, terbitan Suara Muhammadiyah, 2012), ada cuplikan pidato Buya AR Sutan Mansur yang terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat “pertama”. Dalam pidatonya, Buya AR Sutan Mansur menjelaskan bahwa istilah "Pimpinan" berakar dari konsep "Imamah" dalam shalat berjamaah. Seorang pimpinan organisasi pada hakikatnya adalah seorang Imam yang berada di depan, yang setiap gerak dan langkahnya menjadi panduan jamaahnya.
Sebagai Imam, pimpinan bertugas mengarahkan barisan (shaf), menjaga keteraturan, dan memastikan seluruh jamaah bergerak ke titik yang sama. Konsekuensinya, anggota atau makmum wajib mengikuti dan menaati petunjuk pimpinan selama pimpinan tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Buya AR mengingatkan dengan tegas bahwa dalam berorganisasi, makmum tidak boleh terlambat merespon perintah, apalagi membuat gerakan sendiri di luar perintah pimpinan – ini berbahaya sekali.
Ketaatan ini tentu saja memiliki batasan. Ketaatan pada pimpinan hanya berlaku dalam ruang lingkup kebaikan, bukan dalam kemaksiatan atau kesesatan.
Bukan Person, Melainkan Syura
Meskipun merujuk pada analogi Imamah dalam shalat, Muhammadiyah sendiri melakukan kontekstualisasi yang berani dan berkemajuan. Dalam doktrin kepemimpinan Muhammadiyah, Imamah tidak diwujudkan dalam bentuk person tunggal (figuritas kharismatik sentralistik) sebagaimana dalam sistem imamah tradisional atau otoriter.
Imamah dalam Muhammadiyah ditransformasikan menjadi Syura, yakni musyawarah atau kepemimpinan bersama dalam sistem tata kelola yang rasional dan demokratis. Pimpinan dalam Muhammadiyah bukan milik satu orang utama atau "Ketua Umum". Kepemimpinan adalah proses kolektif yang diikat oleh aturan organisasi dan keputusan musyawarah. Sehingga, putusan rapat adalah putusan tertinggi, tidak boleh diubah sepihak lewat sambutan Ketua Umum, apalagi sekedar chat WhatsApp.
Seorang Ketua Umum di Muhammadiyah bukanlah seorang penguasa tunggal yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Merujuk pada konsep primus inter pares, pemimpin persyarikatan adalah ia yang didahulukan di antara sesama yang sederajat. Karena setiap kebijakan persyarikatan hakikatnya diputuskan melalui berbagai mekanisme rapat, kajian serta pertimbangan yang bersama dan seksama.
Rahasia Seabad Muhammadiyah: Kepemimpinan Kolektif Kolegial
Model Imamah berbasis Syura ini melahirkan apa yang kita kenal hari ini sebagai prinsip Kepemimpinan Kolektif Kolegial. Prinsip ini menjadi salah satu alasan terpenting Muhammadiyah mampu melintasi usia lebih dari satu abad. Sudah banyak peneliti yang berargumen, bahwa selama seabad persyarikatan relatif bebas dari krisis kepemimpinan yang merusak atau perpecahan internal. .
Ada beberapa hikmah dari model kepemimpinan kolektif kolegial ini, antara lain:
-
Mencegah Cult of Personality: Muhammadiyah berdiri di atas ideologi dan sistem, bukan di atas karisma tokoh. Ketika seorang pimpinan wafat atau selesai masa jabatannya, persyarikatan tidak akan mengalami guncangan karena roda organisasi digerakkan oleh sistem yang kolektif.
-
Meminimalisasi Kesalahan: Keputusan yang diambil melalui proses syura oleh 13 anggota Pimpinan, dikuatkan dengan latar belakang & keahlian yang berbeda, yang diyakini jauh lebih matang dan minim bias kepentingan pribadi.
-
Akuntabilitas dan Distribusi Beban: Beban dakwah Muhammadiyah yang begitu masif mengelola puluhan ribu amal usaha pendidikan, kesehatan, hingga aksi kemanusiaan. Mustahil dipikul oleh satu orang sendirian. Kolegialitas membagi tanggung jawab secara merata dan proporsional.
-
Independensi dan Keberlanjutan: Kepemimpinan kolektif membuat Muhammadiyah tidak mudah didikte oleh kekuatan politik eksternal apalagi oligarki. Keputusan persyarikatan adalah benteng bersama, bukan komoditas transaksi individu.
Pada akhirnya, transisi dari "Pengurus Besar" menjadi "Pimpinan Pusat" bukanlah sekadar perubahan kop surat. Keputusan besar ini adalah pernyataan sikap Muhammadiyah: bahwa memimpin persyarikatan adalah meneladani fungsi imamah dalam shalat, dimana kepemimpinan harus dijalankan secara bersama-sama (kolektif), berdasarkan musyawarah (syura), dan bertujuan semata-mata untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi. Tradisi inilah yang terus kita jaga agar dakwah Muhammadiyah tetap menerangi bangsa dan umat manusia hingga hari kiamat kelak.
