Busyro Muqoddas: Perbaikan Demokrasi Tanpa Aksi Nyata Hanya Halusinasi
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menggelar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Amphiteater Pascasarjana, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi akademik untuk membaca kondisi demokrasi Indonesia, kualitas penyelenggaraan pemilu, serta tantangan kepemimpinan nasional.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Busyro Muqoddas, M.Hum., yang menjadi salah satu narasumber, mengajak peserta melihat kualitas demokrasi melalui perjalanan kelembagaan dan praktik politik di Indonesia. Dalam paparannya, ia memberikan perhatian khusus pada perubahan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), relasi kekuasaan, serta dampaknya terhadap pemberantasan korupsi.
Busyro mengkritisi revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang menurutnya telah melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut. Ia menilai perubahan kelembagaan itu berdampak pada kapasitas KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Ia juga menyoroti proses seleksi pimpinan KPK dan dinamika politik yang mengiringinya.
Dalam paparannya, Busyro mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilu, tetapi juga oleh integritas lembaga negara dan perilaku para pemegang kekuasaan. Menurutnya, praktik politik yang tidak disertai etika dan akuntabilitas dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga menghubungkan persoalan demokrasi dengan praktik politik uang dan kuatnya pengaruh pemodal dalam proses politik. Menurut Busyro, pemilu yang dipengaruhi transaksi politik berisiko melahirkan pejabat yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan publik dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, Busyro menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi. Ia menilai elemen masyarakat sipil perlu menjaga independensi dan keberanian menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang.
Sebagai salah satu langkah perbaikan, Busyro mendorong mobilisasi masyarakat sipil untuk mengawal agenda pembenahan regulasi politik, termasuk undang-undang partai politik dan pemilu. Ia menekankan bahwa gagasan kritis perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret. “Kalau narasi minus aktualisasi, itu halusinasi,” tegasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMY, Prof. Dr. phil. Ridho Alhamdi, M.A., dalam sambutannya menyampaikan bahwa demokrasi tidak semestinya dipahami sebatas penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada sejumlah indikator demokrasi, ia menjelaskan bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh terpenuhinya hak politik dan hak sipil, akuntabilitas horizontal antarlembaga negara, serta efektivitas pemerintahan.
Menurut Ridho, seminar tersebut secara khusus membahas dua aspek, yakni pemilu dan kepemimpinan nasional. Keduanya penting untuk melihat bagaimana proses demokrasi berlangsung sekaligus menilai kemampuan pemerintahan menjalankan kewenangannya secara efektif.
Ridho juga menyoroti sejumlah perkembangan mutakhir yang memunculkan pertanyaan tentang kondisi demokrasi Indonesia. Ia menyebut berbagai penilaian lembaga internasional yang menggambarkan kecenderungan kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan kondisi demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.
“UMY sebagai salah satu kampus yang mempunyai komitmen akademik dan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah membuka ruang seluas-luasnya untuk mendiskusikan kondisi demokrasi kita,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi dapat mendorong masyarakat untuk ikut memikirkan perbaikan demokrasi. Menurutnya, persoalan kebangsaan perlu dibicarakan secara terbuka agar perhatian publik tidak hanya terserap pada konflik politik, tetapi juga menyentuh isu kesejahteraan dan persoalan lingkungan.
Forum tersebut juga menghadirkan peneliti CSIS Arya Fernandes, Nicky Fahrizal, dan Edbert Gani, serta Guru Besar Ilmu Politik UMY Prof. Dr. Titin Purwaningsih, M.Si. Diskusi dimoderatori Dr. Ana Permatasari, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY.
Kegiatan diikuti unsur pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta mahasiswa. Melalui forum ini, UMY dan CSIS membuka ruang dialog lintas kalangan untuk membahas tantangan demokrasi dan kepemimpinan nasional secara kritis dan akademis.