Oleh: Anang Masduki, Ph.D
Dosen Komunikasi Politik UAD
Dalam panggung politik kekuasaan modern, fasilitas mewah dan gaya hidup hedonis seolah telah menjadi bagian dari identitas pejabat. Dari mobil dinas berharga miliaran rupiah, pakaian bermerek impor, hingga pesta pribadi yang memamerkan kemewahan di media sosial, semua itu kerap disajikan tanpa rasa canggung di hadapan masyarakat yang masih berjuang mengatasi impitan ekonomi. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik acap kali tereduksi menjadi panggung selebrasi keistimewaan pribadi.
Di tengah lanskap yang minus krisis etika tersebut, dawuh dan gestur Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, terasa bagaikan tandingan moral yang menohok. Dalam sebuah pernyataan terbuka, Kiai Hasan menegaskan kesiapannya untuk dikritik atau diprotes apabila pola hidupnya sebagai pengasuh pesantren justru lebih mewah dibandingkan kehidupan para santri yang dipimpinnya.
Pernyataan Kiai Hasan bukan sekadar retorika panggung, melainkan sebuah pernyataan asas kepemimpinan yang mendalam: kredibilitas seorang pemimpin tidak diukur dari kemegahan fasilitas atau singgasana kekuasaannya, melainkan dari sejauh mana ia bersedia membagikan beban hidup dengan mereka yang dipimpinnya.
Fenomena memamerkan kemewahan di kalangan pejabat publik mencerminkan jurang empati yang kian membesar. Ketika seorang pejabat menuntut rakyat untuk berhemat, antri BBM, atau menerima penyesuaian subsidi, namun di saat yang sama ia memamerkan kemewahan personal, maka yang runtuh bukan sekadar legitimasi politik, melainkan kepercayaan publik (public trust).
Sebaliknya, keteladanan yang ditunjukkan Kiai Hasan menggarisbawahi prinsip bahwa seorang pemimpin harus menjadi pihak pertama yang mempraktikkan kesederhanaan. Kepemimpinan berbasis keteladanan (leading by example) mensyaratkan adanya keselarasan mutlak antara ucapan, kebijakan, dan gaya hidup. Ketika Kiai Hasan membuka pintu bagi para santri untuk menguji dan mengevaluasi standar hidupnya, ia tengah menunjukkan bentuk transparansi moral tertinggi: seorang pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas nilai-nilai atau aturan yang ia tetapkan bagi bawahannya.
Pada sisi lain, dihadapan pejabat tertinggi negara ini, Kiai Hasan menunjukan bagaimana seharusnya ulama bersikap di depan umaro. Di banyak kesempatan banyak ulama yang “mundhuk-mundhuk” sambil ciup tangan pejabat, memuji setinggi langit bahkan sampai harus menjilat untuk mencari muka, namun Kiai Hasan justru menyindir mereka yang menjadi muka dihadapan para pejabat.
Prinsip bahwa kemewahan pejabat adalah sinyal awal kemunduran bangsa bukanlah pemikiran baru. Sejarah peradaban besar telah membuktikannya. Dalam filsafat Tiongkok Kuno, Konfusius mengingatkan bahwa kepemimpinan berbasis kebajikan (Ren) dan kesopanan (Li) adalah pilar kekuasaan. Seorang penguasa yang hidup mewah sementara rakyatnya sengsara dipandang telah kehilangan Mandat Langit (Tianming), sebuah pengesahan moral yang mendasari hak untuk memerintah.
Begitu pula dalam tradisi Mesir Kuno, kekuasaan Firaun sejatinya dibatasi oleh konsep Ma'at—prinsip keadilan, Keseimbangan, dan keharmonisan kosmologis. Penguasa yang mengabaikan penderitaan rakyat demi pemborosan pribadi dianggap merusak tatanan Ma'at, yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi kerajaannya sendiri.
Perbandingan antara gaya hidup pejabat modern dan keteladanan Kiai Hasan Sahal memberikan pesan jernih bagi perbaikan tata kelola pemerintahan kita hari ini. Kepemimpinan publik tidak bisa hanya disandarkan pada legitimasi prosedural atau efisiensi teknokratis semata. Legitimasi sejati berakar pada kekuatan moral.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah seharusnya memiliki kesederhanaan sebagai benteng etis. Pejabat publik harus berani membatasi diri dari gaya hidup berlebihan. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk simpati dan empati nyata terhadap kondisi sosial warga negara. Pemimpin harus siap dikritik dan dievaluasi, tidak hanya terkait kinerja program, tetapi juga terkait integritas dan perilaku hidup sehari-hari. Jabatan harus dikembalikan pada hakikat aslinya sebagai amanah untuk melayani (servant leadership), bukan fasilitas untuk meraih status sosial superior.
Kekuasaan yang dijalankan tanpa keteladanan adalah kekuasaan yang rapuh. Sudah saatnya para pejabat publik menanggalkan jubah keistimewaan mereka dan belajar dari keteladanan Kiai Hasan: bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa mewah ia hidup, melainkan seberapa jujur ia mengabdi.
Disisi lain seorang Ulama bukan sekadar stempel kekuasaan. Ulama tidak boleh kehilangan daya kritis dan independensi moralnya. Gaya Kiai Hasan membuktikan bahwa nasihat kepada penguasa tidak harus disampaikan secara konfrontatif, melainkan bisa melalui dialog yang mencairkan suasana namun tetap mengingatkan esensi masalah. Pada sisi lain, kekuasaan membutuhkan pengingat etis agar tidak terjebak dalam pragmatisme pencarian jabatan, gelar, atau pencitraan.
Gaya kepemimpinan dan interaksi Kiai Hasan Sahal mengingatkan kita bahwa penghormatan tertinggi kepada pemimpin negara bukan diberikan lewat sanjungan berlebihan, melainkan lewat keteladanan, kejujuran etis, serta keberanian menyampaikan nasehat yang menyejukkan sekaligus membangun.
