YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Perkembangan teknologi digital dan ruang siber (cyberspace) yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia. Maraknya kasus kejahatan siber (cybercrime), kebocoran data pribadi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum siber menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Perubahan lanskap keamanan tersebut menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan visioner. Pemerintah, lembaga negara, serta sektor swasta kini menghadapi tantangan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan bergerak ke ranah digital yang berkembang sangat cepat.
Merespons kebutuhan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) resmi membuka Program Doktor Hukum (S3) dengan konsentrasi Hukum dan Teknologi (Law and Technology). Program ini dirancang untuk menghasilkan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum di era digital.
Dekan FH UMY, Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., menegaskan bahwa penguatan regulasi di bidang siber harus didukung oleh kajian akademik yang mendalam serta kehadiran ahli hukum yang memahami perkembangan teknologi.
“Pemerintah saat ini tidak hanya menghadapi ancaman keamanan secara konvensional, tetapi juga berbagai tantangan di ruang siber. Perkembangan cyberspace akan terus melahirkan bentuk-bentuk cybercrime baru sehingga regulasi di bidang siber harus semakin kuat. Dunia hukum dituntut mampu merespons perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujar Prof. Iwan saat ditemui di Gedung Pascasarjana UMY, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, sebagian besar kejahatan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, isu-isu seperti kejahatan siber, pelindungan data pribadi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga kedaulatan siber membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan lintas disiplin.
Melalui program doktoral tersebut, UMY berupaya mengintegrasikan pengembangan ilmu hukum, teknologi, dan nilai-nilai Islam sebagai ciri khas akademiknya. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran dan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer.
Prof. Iwan menambahkan bahwa keberadaan Program Doktor Hukum dengan fokus Hukum dan Teknologi diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang responsif terhadap perkembangan zaman serta tantangan transformasi digital.
Saat ini, pendaftaran angkatan pertama Program Doktor Hukum FH UMY telah resmi dibuka. Program tersebut ditujukan bagi lulusan magister, dosen, praktisi hukum, aparatur pemerintah, hingga pejabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkaitan dengan perumusan maupun implementasi kebijakan publik.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas SDM hukum nasional, UMY juga menyediakan skema biaya pendidikan yang kompetitif serta berbagai kemudahan bagi calon mahasiswa, termasuk potongan biaya khusus bagi alumni UMY.
“Untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang sangat cepat, kita harus terus meningkatkan kapasitas dan memperbarui pengetahuan. Kami mengundang para profesional, akademisi, dan pengambil kebijakan untuk bersama-sama mengembangkan keilmuan tingkat lanjut ini demi menjawab tantangan hukum masa depan,” pungkasnya. (NF)
