MALANG, Suara Muhammadiyah - Prof Dr Syamsul Arifin M.Si, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi salah satu peserta The International Center for Law and Religion Studies (ICLRS) Young Scholars Fellowship on Religion and the Rule of Law. Program akademik bergengsi ini mempertemukan cendekiawan dari berbagai negara untuk mendalami isu-isu hukum, agama, dan hak asasi manusia. Kegiatan ini berlangsung di Christ Church, University of Oxford, Inggris, pada 14 Juli hingga 1 Agustus 2025 ini. Forum ini menjadi ruang strategis bagi penguatan jejaring internasional sekaligus kontribusi ilmiah dalam diskursus global.
Program fellowship ini diikuti akademisi dari berbagai negara dengan proses seleksi ketat. Dari ratusan pelamar, sebanyak 50 orang dipanggil untuk wawancara, dan hanya 17 peserta dari 16 negara yang akhirnya diterima. Keikutsertaan Syamsul menjadi representasi penting Indonesia sekaligus wujud kontribusi UMM dalam forum akademik global.
Selama tiga minggu, para peserta mengikuti kuliah, seminar, dan diskusi yang membahas hak asasi manusia, hukum, serta agama. Mereka juga mendapat kesempatan melakukan kunjungan singkat ke lembaga penting di London, termasuk parlemen dan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga membuka jejaring internasional lintas negara.
“Dalam kegiatan ini saya menulis dan membahas tentang pendidikan agama bagi mahasiswa non-Muslim di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya meneliti implementasi UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007, khususnya di kampus-kampus dengan mayoritas mahasiswa non-Muslim, seperti Kupang, Sorong, dan Maumere,” jelasnya.
Adapun output yang ia susun di agenda internasional tersebut adalah karya berjudul “When Constitutional Rights Meet Institutional Identity: A Case Study of Religious Education for Christian-Majority Students at Muhammadiyah Universities in Eastern Indonesia”. Ini menjadi sumbangsih pemikiran bagi para peneliti dan juga untuk dunia akademik.
Syamsul menuturkan, alasan memilih tema tersebut karena adanya fenomena tingginya jumlah mahasiswa non-Muslim di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah, bahkan mencapai 60–85 persen di beberapa daerah. Menurutnya, penting untuk menelaah apakah hak mereka dalam memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing telah terpenuhi sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Program ini memberi ruang untuk belajar langsung dari profesor yang ahli di bidangnya. Pengalaman tersebut juga menjadi sarana untuk merefleksikan dan menyegarkan gagasan sebagai akademisi,” ujarnya.
Ke depan, Syamsul berharap semakin banyak dosen UMM yang berani mendaftar dalam fellowship ini. Ia juga menekankan bahwa hasil penelitian seperti yang dilakukannya diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata, tidak hanya untuk pengembangan riset, tetapi juga bagi perumusan kebijakan pendidikan agama di Indonesia. (diko)
