SUKABUMI, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat secara resmi mengeluarkan enam pernyataan sikap terkait gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Enam pernyataan ini dibacakan langsung Sekretaris PWM Jawa Barat Iu Rusliana dan seluruh pimpinan dalam salah satu sesi Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Musypimwil) Jawa Barat yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) pada Minggu (25/02/2024).
Selain PWM Jawa Barat, pernyataan ini juga disampaikan beserta 27 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), 25 pimpinan majelis lembaga, dan pimpinan 7 ortom.
Pertama, PWM Jawa Barat mendorong penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk independen, menegakkan integritas, dan profesional dalam penyelenggaraan seluruh tahapan.
Kedua, PWM Jawa Barat mendorong peserta pemilu berkampanye dengan mengedepankan etika dan mencerdaskan serta bebas dari isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kampanye hitam, politik uang, adu domba, dan hoaks.
”Ketiga, Muhammadiyah Jawa Barat juga mendorong pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom, tanpa tekanan, tolak politik uang, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani,” ujar Iu Rusliana.
Di samping itu, lanjut Iu Rusliana, keempat, hal yang tidak kalah penting yakni mendorong ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral, menegakkan integritas, dan profesional dalam menyukseskan pemilu.
Kemudian kelima, PWM Jawa Barat mendorong akademisi dan masyarakat sipil untuk aktif melakukan pendidikan pemilih, mengawasi, dan memantau jalannya pemilu.
Keenam, PWM Jawa Barat meminta kepada KPUD dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat untuk mengingatkan bahwa quick count dan exit poll jangan dijadikan rujukan dalam penghitungan suara.
”Masyarakat harus menjaga sikap kritis terhadap semua informasi yang diterima. Termasuk mempertanyakan sumber dan potensi bias yang mungkin mempengaruhi hasil yang disajikan,” tegas Iu Rusliana.
Kesadaran ini, kata Iu Rusliana, sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Pasalnya, hasil akhir pemilu ditentukan oleh penghitungan suara yang resmi dan transparan oleh KPU, bukan oleh prediksi awal atau framing oleh lembaga survei.*
