YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr H Haedar Nashir, MSi menyebut Ruang Dialog BPKH: Harmonisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia yang digelar SM dengan BPKH Pusat di Ballroom SM Tower Malioboro Yogyakarta, Jumat (17/5) sangat penting. Menurutnya kegiatan ini bisa memberikan ruang literasi dan pencerahan hal ihwal keuangan haji bagi masyarakat luas.
“Harapan kami bahwa masyarakat luas lewat forum ini dan tindak lanjut dari forum kerja sama ini memperoleh informasi pengetahuan yang sedalam-dalamnya seluas-luasnya tentang keuangan haji dengan seluruh proses dan pengelolaannya,” katanya dalam tayangan video.
Lewat ruang dialog tersebut, lanjut Haedar, masyarakat terlebih khusus jamaah haji bisa mengetahui kepastian tentang seberapa besar uang yang di himpun oleh BPKH. Sebab, BPKH sebagai salah satu lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan haji dan memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji sekaligus kemaslahatan umat.
“Bagaimana tasyarufnya dan lain sebagainya yang menyangkut akuntabilitas publik. Kami percaya bahwa semuanya sudah tersistem dengan baik, baik yang dilakukan oleh Dirjen pembinaan urusan umrah haji maupun oleh BPKH, yang semuanya berdasarkan pada regulasi yang optimal,” sebutnya.
Haedar meyakini sebagai sebuah amanat, dana haji miliki umat telah ditasyarufkan dengan baik oleh BPKH. Maka, Ia mendorong agar dilakukan proses sosialisasi secara komprehensif sehingga bisa memberikan informasi utuh kepada umat terkait dana haji tersebut.
“Hal yang diperlukan adalah sosialisasi penyebaran informasi dan berbagai macam kegiatan yang menyangkut literasi keuangan haji yang lebih terbuka. Sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, umat lebih khusus lagi oleh para calon jemaah haji dan mereka yang sudah menunaikan haji,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Sosiologi UMY ini mengatakan dana haji menyangkut tentang kemaslahatan umat. Selain daripada itu, dana haji juga menyasar pada keperluan penyelenggaraan ibadah haji.
“Tentu dana yang terhimpun di BPKH seoptimal mungkin dapat meningkatkan pelayanan haji yang semakin optimal. Sehingga mereka yang berhaji betul-betul memperoleh kenyamanan, kemudahan, pelayanan sebaik-baiknya. Sehingga dana yang mereka keluarkan, sebanding dengan pelayanan yang diberikan,” tuturnya.
Selain itu, menyangkut dana kemaslahatan umat, Haedar yakin sistem yang dibangun bisa akuntabel. Artinya bahwa, berkelindan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan.
“Di sinilah kata kuncinya adalah peningkatan literasi dalam hal dana Haji termasuk dalam hal pengelolaan dana haji oleh BPK. Dan di sinilah peran Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan termasuk tentu lebih khusus lagi melalui Majelis tarjih dan Tajdid di bawah kepemimpinan Pak Dr Hamim Ilyas serta Majalah Suara Muhammadiyah dengan Seluruh aktivitas usaha atau amal usahanya dapat menjadi media untuk meningkatkan informasi yang menyangkut keuangan dan pengelolaan keuangan haji,” jelasnya.
Maka dari itu, Haedar menyebut kegiatan ini penting diikuti karena bisa memberikan pemahaman seputar pengelolaan keuangan haji. Dan Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah terbaik untuk meningkatkan literasi dana haji yang dikelola oleh BPKH RI. (Cris)
