YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ada beberapa catatan dalam buku yang ditulis Ridho Al-Hamdi, Tanto Lailam, dan Syakir Ridho Wijaya. Salah satunya terkait penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 20 persen yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit politik. Sehingga prinsip partisipasi publik secara luas seakan terabaikan.
Apalagi dua pemilu terakhir yang penerapannya di bawah UU Pemilu No. 7 tahun 2017 banyak menimbulkan masalah serius. Mulai dari merajalelanya politik uang, maraknya pelanggaran dan kecurangan, banyaknya petugas pemilu yang meninggal, serta ketidaknetralan aparat dan pejabat pemerintahan.
Ridho Al-Hamdi yang merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sambutannya mengatakan, buku berjudul Sistem Pemilu Indonesia menurutnya menjadi karya paling fenomenal karena menyibak fakta dari pemilu pasca reformasi yang tidak mengalami tren ke arah positif.
“Karena itu perlu ada evaluasi fundamental terhadap sistem dan tata kelola pemilu di Indonesia,” menurut Ridho dalam acara Bedah Buku yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa, 21 Januari 2025.
Bercermin pada carut-marutnya dua pemilu terakhir, Ridho melalui bukunya tersebut menawarkan sebuah model keserentakan pemilu yang dipisahkan ke dalam Pemilu Serentak Nasional (PSN) dan Pemilu Serentak Lokal (PSL). Adapun jeda waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan keduanya kurang lebih dua setengah tahun. Yang mana rentang waktu tersebut merupakan bagian dari tata kelola pemilu untuk mengakomodir peran penyelenggara pemilu seperti partai politik dan pemilih untuk mempersiapkan segala aspeknya.
“Model ini lebih efektif dan lebih relevan untuk konteks Indonesia yang memiliki beragam budaya, memiliki banyak pulau serta keanekaragaman yang lain,” tegasnya.
Agar tidak terjebak pada dua dikotomi ekstrim, di satu sisi terlalu menggantungkan pada intervensi partai dan di sisi yang lain terlalu menggantungkan sepenuhnya pada kekuatan sosok calon. Oleh sebab itu Ridho menawarkan sebuah sistem jalan tengah yaitu melalui Moderate List Proportional Representation.
“Jalan tengah ini adalah sebuah usaha untuk mencari titik terbaik dalam rangka mengakomodir dua sistem pemilu yang dianggap ekstrim tanpa menghilangkan salah satu maupun keduanya,” ujarnya.
Dalam hal metode konversi suara, buku ini mengusulkan penggunaan rumus hitung Sainte Lague Murni yang pada tataran praktis lebih efektif dibanding dengan rumus hitung Kuota Hare.
Andi Sofyan Hasdam, Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur yang menjadi salah satu pembedah membandingkan dampak negatif dan positif antara pemilihan langsung dengan pemilahan melalui DPR RI. Dalam konteks pemilihan melalui DPR RI, pemerintah dapat melakukan banyak penghematan anggaran. Seperti tak perlu mencetak surat suara, tak perlu mengeluarkan dana untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini setiap calon memiliki kepastian. Namun pengeluaran atau biaya lebih mahal dua kali lipat. Ini dibebankan kepada mereka yang berkompetisi di gelanggang perpolitikan. Mereka harus membayar partai politik pengusung, anggota dewen, dan lain sebagainya agar bisa menang.
“Soal kepastian, kalau kita mau kembali memilih melalui DPR, sistemnya harus dibenahi dulu. Bahwa yang boleh dicalonkan oleh parta politik adalah mereka yang sudah beberapa tahun menjadi kader,” tegasnya.
Pria yang merupakan kader Muhammadiyah itu mengungkapkan terkait kerugian jika pemilu dilangsungkan melalui DPR, yakni, calon sulit lolos jika tidak memiliki uang.
“Sedangkan kalau pemilihan langsung, setiap calon akan terbebani dengan biaya partai politik,” tambahnya. (diko)
