YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.A., M.Hum., M.Si., mendorong agar organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah mengambil peran yang lebih besar dalam memperkuat sektor ekonomi mikro nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin (20/10).
Acara tersebut juga menjadi momentum penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian UMKM dengan Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim, dan Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Dr. apt. Salmah Orbayinah, M.Kes.
Dalam sambutan pembukanya, Saleh menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah kepada Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam menjalankan program pemberdayaan usaha mikro. Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat serta jaringan sosial yang luas hingga ke akar rumput, sehingga sangat relevan menjadi mitra strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini perlu lebih banyak dilakukan oleh organisasi besar yang sudah punya rekam jejak baik. Kalau Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah diberi amanah, insya Allah akan dijalankan dengan sungguh-sungguh,” ujar Saleh.
Politikus asal Sumatera Utara ini juga menegaskan bahwa kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia sudah terbukti sejak masa pra-kemerdekaan, baik melalui pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, maupun kegiatan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Saleh menilai bahwa pemberdayaan ekonomi mikro melalui jaringan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah merupakan lanjutan dari tradisi panjang pengabdian umat yang telah terbukti efektif.
Ia juga menyoroti peran strategis ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dalam memperkuat ekonomi rumah tangga dan usaha kecil. Menurutnya, kemampuan ‘Aisyiyah dalam mengelola lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi menjadi bukti nyata kapasitas manajerial yang dapat diandalkan untuk mengelola program ekonomi masyarakat.
“Kalau ‘Aisyiyah bisa mengelola TK sampai perguruan tinggi, tentu mengelola ekonomi mikro bukan hal yang sulit. Amanah ini harus dijaga dan dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Selain itu, Saleh juga menekankan pentingnya perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang hingga kini masih menghadapi banyak kendala, mulai dari keterbatasan informasi hingga birokrasi yang rumit. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, ormas, dan perguruan tinggi seperti UMY dapat menjadi model penguatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya simbolik, tapi benar-benar memberikan kontribusi nyata. Bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang,” tutup Saleh. (ID)
