Masih Tuluskah Kita Ber-Muhammadiyah?
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur
Pertanyaan “masih tuluskah kita ber-Muhammadiyah?” mungkin terdengar tidak nyaman, bahkan terasa seperti menohok ke dalam. Sebab, Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dikenal sebagai gerakan dakwah, tajdid, dan amal sosial-keagamaan yang berdiri di atas spirit keikhlasan. Namun justru karena besarnya peran Muhammadiyah dalam kehidupan umat dan bangsa, pertanyaan ini menjadi relevan untuk diajukan dan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengoreksi diri.
Di tengah menguatnya pragmatisme sosial-politik, komersialisasi pendidikan, hingga lelang jabatan dan akses sumber daya, Muhammadiyah tidak hidup di ruang hampa. Persyarikatan ini dihuni oleh manusia biasa, yang memiliki kepentingan, ambisi, dan hasrat. Di titik inilah, spirit “ikhlas beramal” diuji. Apakah kehadiran kita di Muhammadiyah masih didorong oleh panggilan dakwah, ataukah perlahan berubah menjadi kendaraan sosial, ekonomi, dan bahkan politik?
Pertanyaan ini bukan berarti menafikan kerja-kerja besar Muhammadiyah. Justru sebaliknya bahwa semakin besar amal usaha, semakin kompleks pengelolaannya, dan semakin tinggi pula risiko tergerusnya nilai-nilai keikhlasan. Tulisan ini mencoba mengajak pembaca baik kader, simpatisan, maupun pengamat untuk merenung secara jujur di mana posisi ketulusan kita hari ini dalam ber-Muhammadiyah?
Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah membawa spirit pembaruan (tajdid) yang bertumpu pada pemurnian akidah dan pemajuan umat. KH Ahmad Dahlan memulai gerakan ini bukan dari logika kekuasaan, melainkan dari kegelisahan moral dan keagamaan. Amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan (atau sekarang disebut dengan LKSA) lahir dari kesadaran bahwa dakwah tidak cukup dengan ceramah, tetapi harus menjelma menjadi tindakan nyata.
Spirit itu sederhana namun kuat bahwa berkhidmat untuk umat sebagai wujud ibadah kepada Allah. Dalam etos Muhammadiyah, berorganisasi bukanlah jalan pintas menuju status sosial, melainkan ladang amal. Kader idealnya hadir dengan niat melayani dan bukan dilayani, kemudian juga memberi dan bukan mencari keuntungan.
Namun seiring waktu, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi besar dengan aset yang tidak kecil. Ribuan amal usaha, jutaan warga dan simpatisan, serta jejaring yang luas membuat Muhammadiyah tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai “gerakan kultural”. Muhammadiyah telah menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh. Di titik inilah, tantangan baru muncul yaitu bagaimana menjaga ruh keikhlasan di tengah kompleksitas organisasi modern?
Salah satu kritik yang sering muncul adalah paradoks antara besarnya amal usaha dan mengecilnya spirit dakwah. Sekolah Muhammadiyah, universitas, rumah sakit, hingga berbagai unit bisnis sosial telah menjadi raksasa-raksasa pelayanan publik. Namun, apakah semua itu masih dibaca sebagai instrumen dakwah? Atau perlahan berubah menjadi entitas korporasi yang hanya berorientasi pada efisiensi, surplus, dan branding?
Tidak bisa dimungkiri, tuntutan profesionalisme membuat amal usaha Muhammadiyah harus bersaing dengan institusi lain. Logika manajemen modern menuntut kinerja, target, dan keberlanjutan finansial. Masalahnya, ketika logika korporasi mendominasi, nilai-nilai ideologis bisa terpinggirkan. Dakwah menjadi jargon, sementara praktik keseharian lebih menyerupai organisasi bisnis biasa.
Lebih jauh, muncul fenomena kader yang “hadir” di Muhammadiyah terutama karena akses baik akses jabatan, akses proyek, akses jejaring. Amal usaha menjadi “ladang karier”, bukan ladang pengabdian. Fenomena ini tentu tidak bisa digeneralisasi, tetapi cukup nyata untuk menjadi alarm. Ketika Muhammadiyah dipersepsikan sebagai “tangga sosial”, maka pertanyaan tentang ketulusan menjadi semakin relevan.
Setiap organisasi besar akan menarik berbagai tipe orang. Ada yang datang dengan niat tulus berkhidmat, ada pula yang melihat peluang pragmatis. Muhammadiyah tidak kebal terhadap fenomena ini. Dalam beberapa kasus, kaderisasi tidak lagi murni proses pembinaan ideologis, tetapi juga menjadi arena kompetisi kepentingan.
Pragmatisme ini tampak dalam beberapa gejala: perebutan posisi struktural, politisasi jabatan organisasi, hingga tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan amal usaha. Muhammadiyah, yang secara resmi menjaga jarak dari politik praktis, kerap “didekati” oleh aktor politik yang melihat besarnya basis sosial persyarikatan. Di sisi lain, ada kader yang memanfaatkan atribut Muhammadiyah untuk legitimasi politik personal.
Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah ini berarti Muhammadiyah telah kehilangan ketulusan kolektif? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kondisi yang terjadi saat ini lebih tepat dibaca sebagai ketegangan antara idealisme dan realitas. Organisasi hidup di tengah struktur sosial yang sarat kepentingan. Tantangannya bukan menutup mata, tetapi membangun mekanisme internal agar nilai-nilai ikhlas, amanah, dan integritas tetap menjadi fondasi.
Di era media sosial dan budaya pencitraan, identitas organisasi sering kali menjadi bagian dari “brand diri”. Menjadi “orang Muhammadiyah” bisa menjadi label sosial yang prestisius, terutama di kalangan kelas menengah terdidik. Tidak salah merasa bangga menjadi bagian dari persyarikatan besar. Namun masalah muncul ketika identitas itu berhenti sebagai simbol, bukan komitmen nilai.
Fenomena “kultural Muhammadiyah” yang tidak dibarengi dengan komitmen ideologis menjadi tantangan tersendiri. Ada yang menikmati fasilitas amal usaha Muhammadiyah, tetapi minim keterlibatan dalam dakwah dan gerakan. Ada pula yang menggunakan identitas Muhammadiyah sebagai modal sosial, tanpa kontribusi nyata bagi persyarikatan.
Di titik ini, ber-Muhammadiyah berisiko tereduksi menjadi identitas formal yaitu hadir di acara seremonial, aktif di struktur, tetapi miskin refleksi nilai. Padahal, ruh Muhammadiyah justru terletak pada praksis nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, keberpihakan pada mustadh’afin, serta keberanian melakukan pembaruan.
Sering muncul dikotomi seolah-olah ikhlas dan profesionalisme bertentangan. Padahal, Muhammadiyah justru meniscayakan keduanya berjalan beriringan. Ikhlas tanpa profesionalisme bisa melahirkan kerja-kerja asal-asalan. Sebaliknya, profesionalisme tanpa ikhlas berisiko melahirkan teknokrasi kering nilai.
Tantangan Muhammadiyah hari ini adalah membangun sintesis antara amal usaha yang dikelola secara profesional, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai dakwah dan kemanusiaan. Guru di sekolah Muhammadiyah bukan sekadar pengajar, tetapi juga pendidik nilai. Dokter di rumah sakit Muhammadiyah bukan hanya tenaga medis, tetapi juga pelayan kemanusiaan dengan spirit ihsan.
Namun sintesis ini tidak otomatis terjadi melainkan membutuhkan proses internalisasi nilai yang berkelanjutan: pengkaderan ideologis, pembinaan spiritual, dan keteladanan pimpinan. Ketulusan tidak lahir dari slogan, tetapi dari budaya organisasi yang konsisten memuliakan integritas.
Pertanyaan “masih tuluskah kita ber-Muhammadiyah?” pada akhirnya adalah pertanyaan personal sekaligus kolektif. Pertanyaan tidak bisa dijawab dengan retorika, tetapi dengan refleksi jujur. Apakah kita aktif di Muhammadiyah karena panggilan nilai, atau karena kepentingan akses? Kemudian apakah kita melihat amal usaha sebagai ladang dakwah, atau sekadar institusi tempat mencari penghidupan dan status? Serta apakah kita siap berkorban tanpa pamrih, atau hanya berkontribusi ketika ada imbalan simbolik maupun material?
Refleksi ini penting agar Muhammadiyah tidak terjebak dalam “kelelahan institusional” yaitu kondisi dimana organisasi tampak besar dan sibuk, tetapi kehilangan ruh. Di tengah krisis moral dan ketimpangan sosial, Muhammadiyah justru dituntut tampil sebagai teladan etika publik dan bukan sekadar penyedia layanan.
Mengembalikan ketulusan bukan berarti romantisasi masa lalu. Muhammadiyah tidak mungkin kembali ke bentuk awalnya. Langkah yang diperlukan adalah pembaruan internal (tajdid) dalam makna nilai. Langkah pertama ialah penguatan ideologi kader. Pengkaderan harus lebih dari sekadar formalitas, pengkaderan harus menjadi ruang internalisasi nilai-nilai ikhlas, amanah, dan keberpihakan sosial.
Langkah kedua ialah mewujudkan etika kepemimpina. Pimpinan harus menjadi teladan integritas, bukan sekadar administrator. Keteladanan lebih efektif daripada seribu slogan. Ketiga, persyarikatan harus melakukan reorientasi amal usaha. Amal usaha perlu terus diingatkan sebagai instrumen dakwah dan pelayanan publik, bukan sekadar entitas ekonomi.
Langkah terakhir ialah mendorong tradisi budaya kritik internal yang santun. Muhammadiyah perlu merawat tradisi kritik konstruktif agar tidak terjebak dalam zona nyaman institusional. Kritik bukan ancaman, tetapi energi pembaruan.
Pada akhirnya, ber-Muhammadiyah bukan sekadar aktivitas organisasi, melainkan laku spiritual dan etika sosial. Ketulusan tidak diukur dari seberapa lama kita berada di struktur, tetapi dari seberapa dalam nilai Muhammadiyah hidup dalam sikap dan tindakan kita.
Pertanyaan “masih tuluskah kita ber-Muhammadiyah?” seharusnya tidak dijawab dengan defensif, tetapi dengan kerendahan hati. Jika jawabannya terasa goyah, itu bukan akhir segalanya. Justru di sanalah awal pembaruan. Muhammadiyah tidak kekurangan amal usaha, tetapi selalu membutuhkan manusia-manusia yang menjaga ruh keikhlasan.
Sebab tanpa ketulusan, Muhammadiyah hanya akan menjadi organisasi besar yang sibuk mengelola aset. Dengan ketulusan, Muhammadiyah tetap menjadi gerakan dakwah yang hidup yaitu menyentuh nurani, memihak yang lemah, dan relevan bagi masa depan umat dan bangsa.
