Masukan Pakar Kebijakan Publik Unismuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Publish

7 January 2025

Suara Muhammadiyah

Penulis

0
393
Istimewa

Istimewa

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan pemerintah pada Senin, 6 Januari 2025, di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.  Pelaksanaan program ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ihyani Malik.

Ihyani menilai, program tersebut layak diapresiasi, namun membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar implementasinya optimal di semua daerah. Hal itu diungkapkan Ihyani, di Kampus Unismuh Makassar, Selasa, 7 Januari 2024.

Ihyani menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran. 

Menurutnya, infrastruktur di banyak daerah, terutama di wilayah pelosok, belum memadai untuk mendukung distribusi bahan makanan secara merata. "Di daerah terpencil, tantangan pendistribusian bahan makanan menjadi sangat krusial," ujar Dekan FISIP Unismuh Makassar itu.

Selain itu, anggaran sebesar Rp10.000 per anak dianggap tidak cukup untuk menyediakan menu yang memenuhi standar gizi, terutama di daerah dengan harga bahan pokok yang tinggi. "Dengan Rp10.000, bagaimana kita bisa menyediakan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu?" tanyanya.

Ketimpangan harga bahan pokok antarwilayah juga menjadi sorotan. Ia menyarankan subsidi silang sebagai solusi untuk membantu wilayah dengan biaya produksi lebih tinggi. 

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih aktif dalam implementasi program, meskipun kesiapan mereka masih menjadi pertanyaan besar. "Tidak cukup hanya menjalankan instruksi pusat. Pemerintah daerah harus memastikan program ini berjalan dengan baik," tegasnya.

Keberhasilan program ini, menurut Ihyani, sangat bergantung pada pengawasan ketat dan sinergi antar berbagai pihak. Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi. 

"Program ini menggunakan uang negara, jadi harus ada mekanisme kontrol yang jelas," tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang muncul selama implementasi.

Dekan FISIP Unismuh ini menilai pelibatan masyarakat dan sektor swasta dapat menjadi kunci sukses program ini. "Di desa, masyarakat bisa mengelola penyajian makanan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar," jelasnya. 

Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, media, dan komunitas lokal dianggap penting untuk mengawal pelaksanaan program ini. "Kolaborasi ini akan memastikan program berjalan dengan baik," katanya.

Meski penuh tantangan, Ihyani mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ini. "Ini adalah inisiatif baru yang patut diapresiasi. Kita tunggu hasilnya sambil terus mengawal pelaksanaannya," tutupnya dengan optimis.


Komentar

Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menerima kunjungan d....

Suara Muhammadiyah

20 March 2025

Berita

JAKARTA, Suar Muhammadiyah - Penanganan radikalisme di Indonesia dan Bangladesh melalui tindaka....

Suara Muhammadiyah

4 June 2024

Berita

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh Makassar peserta mata k....

Suara Muhammadiyah

27 May 2024

Berita

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UAD menerima kunjungan dari Institu....

Suara Muhammadiyah

1 August 2023

Berita

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Tak begitu mendadak. Dua hari sebelumnya, salah satu staf dari Pena....

Suara Muhammadiyah

19 March 2025

Tentang

© Copyright . Suara Muhammadiyah