Medan 1939–2027: Dari Indonesia yang Diputuskan, Menuju Indonesia yang Dicita-citakan
Oleh: Amrizal
Delapan puluh delapan tahun bukan waktu yang singkat. Ia melampaui satu generasi, bahkan hampir menyentuh batas usia sebuah bangsa. Namun bagi Muhammadiyah, waktu bukan sekadar deret angka dalam kalender. Waktu adalah saksi kesetiaan pada cita-cita, keteguhan pada nilai, dan keberanian mengambil keputusan besar sebelum sejarah resmi mencatatnya.
Tahun 2027 mendatang, Muhammadiyah akan kembali ke Kota Medan untuk melaksanakan Muktamar ke-49. Kota ini bukan sekadar titik geografis di peta Sumatra. Medan adalah simpul sejarah. Di kota inilah, pada tahun 1939, Muhammadiyah menggelar Kongres ke-28—sebuah kongres yang melahirkan keputusan-keputusan luar biasa, visioner, dan jauh melampaui zamannya.
Setelah 1939, Muhammadiyah tidak pernah lagi bermuktamar di Medan. Penantian panjang selama 88 tahun itu kini menemukan maknanya. Medan 2027 bukan sekadar pengulangan tempat, tetapi pemanggilan sejarah.
Keputusan yang Mendahului Negara
Salah satu keputusan paling monumental dari Kongres Muhammadiyah 1939 di Medan adalah perubahan istilah dalam statuten organisasi: “Hindia Nederland” diganti secara resmi menjadi “Indonesia.”
Keputusan ini diambil enam tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945. Saat negara Indonesia belum lahir secara formal, Muhammadiyah telah lebih dahulu mengakuinya secara ideologis dan organisatoris. Ini bukan sekadar pergantian kata. Ini adalah pernyataan keberanian politik-moral, bahwa Muhammadiyah menolak identitas kolonial dan memilih identitas kebangsaan yang merdeka.
Dalam bahasa organisasi, Muhammadiyah telah menegaskan: Kami bukan bagian dari Hindia Belanda. Kami adalah bagian dari Indonesia.
Keputusan ini menempatkan Muhammadiyah bukan hanya sebagai gerakan dakwah dan tajdid, tetapi juga sebagai pelopor kesadaran kebangsaan modern. Muhammadiyah tidak menunggu negara berdiri untuk bersikap. Ia memilih berpihak lebih dulu.
Kongres 1939
Kongres Muhammadiyah 1939 di Medan bukan hanya tentang nama Indonesia. Ia adalah kumpulan keputusan strategis yang membentuk fondasi peradaban.
Muhammadiyah menegaskan sikap independen dari badan-badan politik kolonial (raad-raad), sebuah posisi yang menunjukkan kematangan organisasi: aktif dalam kehidupan bangsa, tetapi tidak larut dalam struktur kekuasaan penjajah.
Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah merumuskan: penyatuan rencana pelajaran (leerplan), penguatan madrasah (Ibtidaiyah, Wustha), pembentukan badan penerbitan buku sekolah. Semua ini menunjukkan kesadaran bahwa kemerdekaan sejati hanya mungkin lahir dari pendidikan.
Lebih jauh lagi, Kongres 1939 melahirkan keputusan tentang pemberantasan buta huruf melalui rencana tiga tahun yang bersifat kolektif. Setiap anggota yang bisa membaca diwajibkan mengajar, dan yang belum bisa diwajibkan belajar. Ini adalah model gerakan literasi berbasis komunitas, jauh sebelum istilah pemberdayaan masyarakat menjadi wacana akademik.
Yang menarik, ketika muncul usulan agar anggota Muhammadiyah harus sudah mampu membaca huruf Arab, Kongres justru menolaknya. Keputusan ini menegaskan watak Muhammadiyah yang inklusif: membuka pintu dakwah selebar-lebarnya, tanpa menjadikan keterampilan sebagai penghalang keumatan.
Pemuda, Perempuan, dan Masa Depan
Kongres 1939 juga menaruh perhatian besar pada pemuda dan perempuan. Pidato K.H. Mas Mansur tentang pemuda mendapat perhatian penuh Kongres, yang melahirkan Keputusan menandai kesadaran bahwa masa depan Muhammadiyah bertumpu pada kader muda yang terdidik dan berkarakter.
‘Aisyiyah mendapat anjuran dan penguatan strategis. Ini menunjukkan bahwa sejak sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah telah memandang perempuan sebagai subjek gerakan, bukan pelengkap.
Semua keputusan itu memperlihatkan satu hal penting: Muhammadiyah sedang menyiapkan masa depan Indonesia bahkan sebelum Indonesia ada.
Medan 2027
Ketika Muktamar ke-49 Muhammadiyah kembali digelar di Medan pada tahun 2027, ia membawa beban sekaligus harapan sejarah. Medan bukan kota netral. Ia adalah saksi keberanian Muhammadiyah dalam mengambil keputusan besar di tengah penjajahan.
Pertanyaannya kini bukan sekadar: apa yang akan diputuskan? Tetapi, apakah keputusan itu akan setara keberaniannya dengan Medan 1939?
Jika pada 1939 Muhammadiyah berani menyebut Indonesia sebelum negara berdiri, maka pada 2027 Muhammadiyah ditantang untuk berani: menegaskan arah peradaban di tengah krisis moral dan ekologis, memimpin pembaruan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan kembali menjadi suara nurani bangsa di tengah kegaduhan zaman.
Dari Medan untuk Indonesia
Sejarah bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipelajari. Kongres Muhammadiyah 1939 di Medan mengajarkan bahwa keputusan besar lahir dari keberanian moral, kejernihan visi, dan keberpihakan pada masa depan.
Delapan puluh delapan tahun kemudian, Medan kembali memanggil Muhammadiyah. Semoga Muktamar 2027 bukan hanya menjadi peristiwa organisatoris, tetapi titik lahirnya sejarah baru—sebagaimana Medan 1939 pernah melahirkannya.
Dari Medan, Muhammadiyah pernah menamai Indonesia. Dari Medan pula, semoga Muhammadiyah kembali menegaskan arah Indonesia ke depan.
Penulis adalah Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumut, Dosen Unimed, Mahasiswa S3 Pasca Sarjana UNY
