Membangun Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia
Oleh: Prof. Dr. A. Junaedi Karso, Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar
Sebagai salah negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan stok padi lebih banyak dibandingkan negara lain. Maka sebagaimana negara-negara besar lainnya, Indonesia pun kerap melakukan impor guna memenuhi kebutuhan domestiknya.
Sampai saat ini Cina dan India masih menempati peringkat atas sebagai negara penghasil padi terbesar di dunia, produksinya selalu di atas 100 juta ton per tahun. Area pertanian yang luas serta tanah yang subur menjadi faktor produksi padi selalu tinggi. Posisi selanjutnya diisi oleh Indonesia, Bangladesh dan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina dan Kamboja.
Sungguhpun Indonesia termasuk produsen padi yang cukup diperhitungkan, namun kenyataannya Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain. Tahun 2024 ini Indonesia telah mengimpor sekitar 3,5 juta ton beras. Impor beras itu dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan digudang Perum Bulog.
Selain itu, Bulog juga melakukan penyerapan beras dari petani dalam negeri sebesar 1,2 juta ton. Langkah itu dilakukan untuk membantu wilayah yang harga gabah kering panen (GKP) mengalami penurunan. Stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 1,8 juta ton.
Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras nasional tahun 2024 di Indonesia diperkirakan sebesar 31,2 juta ton. Angka itu didapat berdasarkan estimasi kebutuhan beras per hari sebesar 300 gram per orang.
Adapun produksi beras nasional sepanjang 2024 berkisar 31,9 juta ton. Jadi sebenarnya dari produksi nasional masih mencukupi, bahkan ada surplus sekitar 7 juta ton. Sehingga beras hasil impor hanya untuk cadangan dan penguat ketersediaan gudang beras.
Program Swasembada Pangan
Kita tentu menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggalakkan program kemandirian bangsa di antaranya melalui swasembada pangan. Program itu untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Program swasembada pangan merupakan program prioritas dan menjadi fokus utama Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia. Untuk tahun 2025 pemerintah menyisihkan anggaran Rp. 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan, naik hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam perencanaan pemerintah di antaranya ada program cetak sawah alias ektensifikasi lahan pertanian seluas 150.000 hektar serta intenfisikasi pertanian seluas 80.000 hektar. Pelaksanaannya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 15 triliun.
arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian.
Di luar itu, ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya. Ada beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada, seperti beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang.
Menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI) Soetarto, kunci utama meningkatkan produksi beras adalah meningkatkan luas panen dan produktivitas. Namun, keduanya perlu dibarengi dengan praktik-praktik pertanian yang baik (Kompas, 2024).
Dalam enam tahun terakhir, 2018-2023, produktivitas padi nasional berada dalam fase leveling off atau pertumbuhan mendatar sekitar 5 persen. Pada periode itu produktivitas padi nasional rata-rata hanya sebesar 5,2 ton per hektar. Maka perlu upaya peningkatan produktivitas padi hingga 6-7 ton per hektar.
Lumbung Pangan Dunia dan Peran Muhammadiyah
Kementerian Pertanian telah membuat road map atau peta jalan swasembada dan ekspor beras periode 2025-2029. Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada tahun 2027. Kemudian ekspor beras mulai dilakukan pada akhir periode.
Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal, Anny Mulyani menyatakan optimistis dengan road map swasembada dan ekspor beras. Sesuai dengan road map, Indonesia akan mampu meningkatkan produksi beras, mengurangi impor beras, dan menjadi pemain utama ekspor beras global.
Berdasarkan road map, maka pada 2027 produksi beras ditargetkan dapat meningkat 10 juta ton melalui cetak sawah dan perbaikan irigasi di area yang sama. Selanjutnya pada 2028, produksi beras nasional bertambah 10 juta ton. Puncaknya, yakni pada 2029, produksi beras nasional ditargetkan bertambah 12,5 juta ton, terutama dengan kembali mencetak sawah baru.
Peta jalan tersebut sekaligus menandai adanya transformasi besar pertanian Indonesia. Sehingga pada tahun 2029 bisa mencapai produksi beras kisaran 44 juta ton. Artinya di tahun itu ada surplus beras sekitar 13 juta ton untuk ekspor dan kemungkinan bantuan kemanusiaan.
Kendati peta jalan itu bakal bergulir mulai 2025, Kementan telah ”mencuri start” peningkatan produksi pada tahun ini melalui sejumlah program. Tiga di antaranya berupa penanaman padi di lahan rawa seluas 400.000 hektar, pengoptimalan 1,2 juta hektar sawah tadah hujan melalui pompanisasi, dan menanam padi gogo seluas 500.000 hektar di sela-sela tanaman perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lain.
Dalam Agricultural Outlook 2024-2033, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meramal produksi, konsumsi, dan impor beras Indonesia dalam satu dekade ke depan, 2023-2033. OECD dan FAO merilis laporan tersebut secara bersamaan di Paris, Perancis, dan Roma, Italia, pada 2 Juli 2024.
Laporan tersebut menyebutkan, pada 2033, produksi beras Indonesia akan meningkat menjadi 39 juta ton dibandingkan rerata produksi beras pada 2021-2023 yang sebanyak 34,65 juta ton. Konsumsi beras juga akan bertambah dari 36,11 juta ton menjadi 39,46 juta ton.
Program swasembada pangan nasional serta upaya menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia, kiranya perlu mendapat dukungan berbagai pihak. Program tersebut tidak akan optimal jika tanpa adanya sinergitas lembaga dan stakeholder, termasuk Muhammadiyah. Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah bisa berperan aktif mendukung harapan mulia tersebut. Sehingga akan tercapai cita-cita Indonesia Emas dan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
