Muhammadiyah dan Jalan Baru Ekonomi Umat
Oleh: Agus Herta Sumarto, Ekonom Indef, Anggota PCM Panawuan Garut
Lebih dari satu abad Muhammadiyah hadir di tengah perjalanan bangsa Indonesia. Jejaknya paling mudah dikenali dari sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti sosial, dan berbagai pelayanan kemanusiaan yang tersebar dari kota-kota besar hingga daerah-daerah terpencil. Kita patut bersyukur karena dari rahim Persyarikatan telah tumbuh jaringan pelayanan sosial yang besar dan kokoh. Namun, sebagai orang yang tumbuh dan berkhidmat di lingkungan Muhammadiyah, saya melihat ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama: setelah pendidikan dan kesehatan, apakah Muhammadiyah sudah waktunya melakukan lompatan yang sama besarnya di bidang ekonomi?
Pertanyaan tersebut bukan berarti Muhammadiyah selama ini absen dari kegiatan ekonomi. Justru sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah lahir di lingkungan masyarakat yang memiliki etos dagang kuat. Kauman, Kotagede, Pekajangan, Laweyan, dan sejumlah pusat awal pertumbuhan Muhammadiyah memiliki hubungan erat dengan para saudagar dan pengusaha. Kemandirian gerakan pada masa awal juga ditopang oleh mereka. Karena itu, membangun kekuatan ekonomi sesungguhnya bukan memasukkan sesuatu yang asing ke dalam Muhammadiyah. Kita sedang menghidupkan kembali salah satu DNA gerakan yang sejak awal telah ada.
Perbedaannya, tantangan ekonomi hari ini jauh berbeda dengan satu abad lalu. Kekuatan ekonomi tidak lagi cukup bertumpu pada kemurahan hati beberapa saudagar besar. Ia membutuhkan kelembagaan, skala usaha, teknologi, jaringan produksi, pembiayaan, distribusi, tata kelola, dan sumber daya manusia profesional. Dengan kata lain, semangat kewirausahaan Muhammadiyah perlu bergerak dari kekuatan individual menuju kekuatan institusional.
Modal awalnya sebenarnya sangat besar. Data Persyarikatan menunjukkan Muhammadiyah memiliki lebih dari lima ribu sekolah, lebih dari 160 perguruan tinggi, sekitar 130 rumah sakit, ratusan klinik, serta jaringan organisasi yang menjangkau hampir seluruh Indonesia. Di belakangnya terdapat mahasiswa, siswa, dosen, guru, dokter, tenaga kesehatan, pegawai, alumni, jamaah, keluarga besar Muhammadiyah, dan masyarakat yang berinteraksi setiap hari dengan amal
usaha Muhammadiyah. Ini bukan sekadar jaringan sosial. Jika dikelola secara tepat, ia merupakan ekosistem ekonomi yang luar biasa besar. Di sinilah menurut saya cara pandang kita perlu mulai berubah. Selama ini, amal usaha lebih sering dipandang berdasarkan fungsi sektoralnya seperti sekolah untuk mendidik, universitas untuk menghasilkan sarjana, rumah sakit untuk melayani kesehatan, dan lembaga sosial untuk melayani masyarakat. Semua itu benar. Tetapi pada saat yang sama, setiap amal usaha juga menciptakan permintaan ekonomi yang besar. Rumah sakit membutuhkan obat, alat kesehatan, infus, makanan, linen, teknologi informasi, furnitur dan jasa logistik. Sekolah dan perguruan tinggi membutuhkan seragam, buku, alat tulis, komputer, makanan, jasa transportasi, hingga pemeliharaan gedung. Pertanyaannya adalah siapa yang selama ini menikmati efek pengganda ekonomi dari belanja besar tersebut?
Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun peta ekosistem ekonomi Muhammadiyah secara komprehensif dalam skala nasional. Kita perlu mengetahui dengan presisi berapa nilai aset, belanja tahunan, kebutuhan barang dan jasa, jumlah pelaku usaha warga, kemampuan produksi, hingga potensi pembiayaan yang tersedia. Tidak mungkin membangun strategi ekonomi besar hanya berdasarkan perkiraan. Muhammadiyah membutuhkan semacam economic dashboard yang menghubungkan data amal usaha, pelaku bisnis, koperasi, BTM, BPRS, UMKM, dan potensi pasar di seluruh wilayah.
Langkah kedua adalah mengonsolidasikan unit-unit ekonomi ke dalam arsitektur bisnis yang lebih terintegrasi dan profesional. Muhammadiyah sudah memiliki berbagai embrio usaha seperti lembaga keuangan, ritel, hotel, SPBU, koperasi, hingga sejumlah perusahaan. Bahkan belakangan mulai dikembangkan Mentari Mart dan rencana pabrik infus Suryavena untuk memenuhi kebutuhan jaringan rumah sakit. Arah seperti ini harus diperbesar. Bukan berarti seluruh usaha harus dimiliki dan dikendalikan secara sentral, tetapi harus ada holding atau badan investasi yang mampu melakukan konsolidasi modal, menentukan sektor prioritas, membangun tata kelola, serta menciptakan sinergi antarusaha.
Langkah ketiga, dan mungkin yang paling cepat memberikan dampak, adalah membangun rantai pasok Muhammadiyah. Kita tidak harus memproduksi sendiri seluruh barang yang dibutuhkan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mempertemukan kebutuhan amal usaha dengan kemampuan produksi warga dan masyarakat. UMKM yang mampu membuat seragam, makanan, furnitur, alat kebersihan, produk pertanian atau berbagai kebutuhan
lain dapat masuk sebagai pemasok setelah memenuhi standar kualitas dan harga. Persyarikatan berperan sebagai agregator, penjaga standar, pembuka pasar dan, jika diperlukan, penghubung pembiayaan.
Dengan pola tersebut, pembinaan UMKM berubah secara fundamental. Selama ini terlalu banyak program pemberdayaan berhenti pada pelatihan seperti pelatihan kemasan, digital marketing, pencatatan keuangan, atau kewirausahaan. Semuanya penting, tetapi pelaku usaha kecil sering kali memiliki persoalan yang jauh lebih sederhana: produknya mau dijual ke mana? Maka filosofi pemberdayaan harus bergeser dari sekadar memberikan pelatihan menjadi memberikan jalan menuju pasar. Muhammadiyah mempunyai pasar itu di depan mata.
Langkah keempat adalah membangun jaringan distribusi dan ritel yang lebih kuat. Kehadiran Mentari Mart dan berbagai jaringan ritel lokal Muhammadiyah dapat dijadikan titik awal, tetapi orientasinya jangan sekadar mendirikan minimarket. Ia harus dikembangkan sebagai distribution hub bagi produk UMKM, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha milik warga. Integrasikan jaringan fisik tersebut dengan platform digital sehingga produk dari satu daerah dapat menemukan pasar di daerah lain. Jika ribuan titik Muhammadiyah dapat terhubung dalam jaringan perdagangan yang sama, skala ekonominya akan berubah sama sekali.
Langkah kelima adalah memperkuat sisi pembiayaan. Ekonomi tidak mungkin tumbuh hanya dengan pasar, ia juga membutuhkan modal. BTM, BPRS, koperasi, wakaf produktif, dana investasi dan kemitraan dengan lembaga keuangan harus ditempatkan dalam satu ekosistem pembiayaan produktif. Kita perlu membedakan dengan tegas antara dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan modal produktif untuk membuat masyarakat naik kelas. Zakat dan sedekah penting untuk melindungi mereka yang berada di bawah, tetapi investasi dan pembiayaan produktif diperlukan agar mereka memiliki tangga untuk bergerak ke atas.
Dalam jangka lebih panjang, Muhammadiyah juga layak memikirkan Muhammadiyah Investment Fund yang dikelola secara profesional, prudent, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dana tersebut dapat menjadi kendaraan investasi untuk membangun perusahaan di sektor-sektor yang memiliki hubungan kuat dengan kompetensi Muhammadiyah seperti kesehatan, pendidikan, pangan, industri halal, teknologi pendidikan, teknologi kesehatan, energi terbarukan, hingga ekonomi digital. Prinsipnya sederhana, sebagian
sumber daya umat harus mampu bertransformasi menjadi aset produktif yang terus menciptakan nilai tambah.
Langkah keenam adalah menjadikan perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai mesin pencetak entrepreneur. Selama ini keberhasilan universitas masih banyak diukur dari berapa banyak lulusan yang terserap dunia kerja. Ukuran itu perlu dilengkapi dengan pertanyaan baru: berapa perusahaan yang lahir dari kampus Muhammadiyah? Berapa mahasiswa yang setelah lulus mampu menciptakan lapangan pekerjaan? Berapa hasil penelitian dosen yang berubah menjadi produk komersial dan dapat dijual di pasar? Setiap PTMA idealnya memiliki inkubator bisnis, venture builder, mentor pengusaha, akses modal awal, serta jalur khusus agar produk mahasiswa dan alumni dapat diuji di pasar internal Muhammadiyah.
Namun ada satu hal yang harus dijaga. Penguatan ekonomi Muhammadiyah jangan berubah menjadi eksklusivisme ekonomi. Tujuannya bukan membuat seluruh transaksi hanya berputar di kalangan sendiri dan menutup pintu bagi pihak lain. Muhammadiyah sejak awal hadir untuk bangsa. Karena itu, ekosistem internal harus berfungsi sebagai landasan untuk memperbesar manfaat keluar. UMKM yang dibesarkan Muhammadiyah harus mampu masuk pasar nasional bahkan global. Produk yang lahir dari kampus Muhammadiyah harus digunakan masyarakat luas. Perusahaan Muhammadiyah harus menjadi perusahaan Indonesia yang kompetitif dan memberi manfaat kepada siapa pun.
Di sinilah saya melihat relevansi baru Teologi Al-Ma'un. Selama lebih dari satu abad, semangat Al-Ma'un telah diterjemahkan secara luar biasa melalui sekolah, rumah sakit, panti sosial, bantuan bencana, dan pelayanan kepada kelompok yang membutuhkan. Pada abad kedua Muhammadiyah, semangat yang sama dapat diperluas dari helping the poor menuju empowering the poor; dari membantu orang bertahan hidup menuju membantu mereka naik kelas secara ekonomi.
Petani tidak cukup hanya diberi bantuan pupuk, tetapi perlu dihubungkan dengan teknologi, pembiayaan, pengolahan dan pasar. Pedagang kecil tidak cukup diberi modal, tetapi harus memiliki akses terhadap rantai pasok. UMKM tidak cukup diajari membuat produk, tetapi perlu dipertemukan dengan pembeli. Mahasiswa tidak cukup diberikan teori kewirausahaan, tetapi perlu mendapatkan kesempatan membangun perusahaan. Dengan cara itulah dakwah ekonomi memperoleh bentuk yang nyata.
Saya percaya Muhammadiyah memiliki modal sosial, modal manusia, jaringan kelembagaan dan kepercayaan publik yang sulit ditandingi. Tantangannya bukan lagi apakah Muhammadiyah mampu memasuki bidang ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah seluruh potensi yang tersebar itu dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan produktif. Pendidikan dan Kesehatan telah membuktikannya. Kini ekonomi menunggu keberanian institusional yang sama.
Kita tentu tidak ingin Muhammadiyah menjadi konglomerasi yang kehilangan jiwa gerakannya. Yang kita butuhkan justru korporasi sosial keagamaan yang sehat, profesional, kompetitif, tetapi tetap menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi akhirnya. Keuntungan bukan tujuan terakhir, melainkan bahan bakar untuk memperbesar dakwah, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas manfaat bagi bangsa.
Jika pada abad pertama Muhammadiyah membangun manusia Indonesia melalui sekolah dan rumah sakit, maka pada abad keduanya Muhammadiyah perlu semakin kuat membangun kemandirian manusia Indonesia melalui kekuatan ekonomi. Dari ruang kelas kita telah mencerdaskan bangsa. Dari rumah sakit kita telah menjaga kehidupan. Kini dari pasar, perusahaan, koperasi, industri dan jaringan usaha, sudah waktunya Muhammadiyah ikut lebih besar membangun kesejahteraan Indonesia.
