YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Isu Palestina yang terus menjadi perhatian dunia internasional tidak hanya berkaitan dengan konflik politik, tetapi juga menyangkut persoalan kemanusiaan dan masa depan generasi. Di tengah situasi tersebut, pendidikan dan diplomasi akademik dipandang sebagai jalur strategis untuk membangun perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memandang isu Palestina sebagai tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang perlu direspons melalui pendekatan akademik dan kelembagaan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, UMY menggelar Strategic Meeting and Soft Launching of Palestine Center for Global Peace pada Selasa (13/1) di Gedung AR Fachruddin A Lantai 5 UMY. Melalui inisiatif ini, UMY berupaya membangun pusat kajian dan jejaring global yang berfokus pada isu perdamaian, keadilan, serta penguatan solidaritas internasional.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, menyampaikan perspektif Muhammadiyah mengenai dakwah dan perdamaian. Ia menegaskan bahwa dakwah Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Muhammadiyah mendefinisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam yang menjalankan amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid. Sumbernya adalah Al-Qur’an dan Sunnah, dengan akidah Islam sebagai landasan. Karena itu, dakwah tidak berhenti pada ceramah, tetapi diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang menjawab persoalan umat,” ujar Syamsul.
Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan amal usaha Muhammadiyah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Saat ini, Muhammadiyah mengelola lebih dari 100 universitas, ribuan sekolah, ratusan pesantren, serta ratusan rumah sakit dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Presiden Universitas Al-Quds, Palestina, Prof. Dr. Imad Abu Kishek, mengaku terkesan dengan kesinambungan sistem serta luasnya layanan yang dikembangkan Muhammadiyah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dakwah Islam dapat diwujudkan dalam bentuk institusi yang kuat, profesional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Model yang dikembangkan Muhammadiyah sangat relevan untuk menjawab tantangan umat di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina. Karena itu, kami ingin membangun jembatan antara Indonesia dan Yerusalem melalui pendidikan. Tidak ideal jika mahasiswa mengenal Eropa, tetapi tidak mengenal saudara-saudaranya di dunia Islam,” ungkap Prof. Imad.
Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana penguatan kerja sama jangka panjang melalui pendirian wakaf pendidikan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan bagi Universitas Al-Quds dan pengembangan sumber daya manusia Palestina.
“Wakaf merupakan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan hubungan. Kami telah membangun wakaf di beberapa negara dan berharap dapat melakukan hal yang sama bersama saudara-saudara di Indonesia. Hasilnya akan digunakan untuk mendukung mahasiswa, riset, serta keberlanjutan institusi pendidikan kami,” jelasnya.
Ia berharap kerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), yang melibatkan UMY, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dapat membuka ruang pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset, serta memperkuat solidaritas umat melalui jalur pendidikan.
Pendidikan Jadi Investasi Utama Rakyat Palestina
Selain itu, Imad mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi investasi utama rakyat Palestina di tengah tekanan dan konflik berkepanjangan yang terus berlangsung. Di tengah keterbatasan ruang hidup dan ketidakpastian masa depan, pendidikan dipilih sebagai bentuk perlawanan jangka panjang yang tidak dapat dirampas.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Guest Lecture. Menurutnya, pendidikan memiliki posisi yang berbeda dibandingkan tanah, rumah, atau wilayah yang kerap hilang akibat konflik.
Dalam kuliah bertajuk “Life Under Siege: Resistance & Hope of Palestine”, Imad menjelaskan bahwa kesadaran menjadikan pendidikan sebagai investasi utama mulai menguat pasca-1967. Pengalaman kehilangan wilayah serta kehidupan di bawah tekanan mendorong masyarakat Palestina membangun ketahanan melalui generasi yang berpengetahuan dan terdidik.
“Tanah bisa diambil, rumah bisa dihancurkan, tetapi pendidikan tidak bisa dicuri dari siapa pun,” tegas Imad.
Ia menjelaskan bahwa keluarga-keluarga Palestina kemudian menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, tetapi juga sebagai cara menjaga identitas, martabat, dan keberlangsungan bangsa Palestina.
Imad mencontohkan Al-Quds University sebagai representasi nyata dari perlawanan berbasis pengetahuan. Universitas tersebut tetap bertahan menyelenggarakan kegiatan akademik di Yerusalem meskipun menghadapi tekanan administratif, politik, dan institusional yang berkelanjutan.
Keberadaan universitas di wilayah konflik, menurutnya, bukan sekadar aktivitas belajar-mengajar, melainkan simbol keteguhan institusi akademik dalam mempertahankan hak atas pendidikan. Universitas memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan kesadaran, pemikiran kritis, dan masa depan masyarakat.
Imad juga menyoroti upaya Al-Quds University dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah berbagai keterbatasan. Ia menyebut bahwa lulusan Al-Quds University mampu bersaing secara akademik dan profesional, serta memperoleh pengakuan melalui berbagai mekanisme evaluasi pendidikan.
“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendidikan dapat menjadi sarana perlawanan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui ilmu pengetahuan, rakyat Palestina membangun daya tahan yang tidak bergantung pada kekuatan fisik semata,” ujarnya.
Guru Besar di bidang kebijakan publik tersebut turut mengajak mahasiswa untuk memandang pendidikan sebagai kekuatan transformasional dalam menghadapi ketidakadilan. Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kritis serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. (NF/Riz)
