Pancasila di Tengah Krisis Keteladanan
Abd Rohim Ghazali, Senior Fellow Maarif Institute, Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah (2020-2027)
Jika Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa, seharusnya korupsi, intoleransi, dan berbagai bentuk ketidakadilan tidak muncul di ruang publik. Kita melihat ada kesenjangan yang nyata antara nilai yang kita junjung tinggi dengan praktik yang kita jalankan sehari-hari. Putus hubungan antara idealitas dan realitas.
Sejak 2016, setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai seminar digelar, pidato kebangsaan disampaikan, dan slogan-slogan tentang persatuan, gotong royong, serta keadilan sosial digemakan. Namun di balik perayaan itu, tersimpan pertanyaan yang layak direnungkan: mengapa nilai-nilai luhur Pancasila yang begitu sering diucapkan justru terasa semakin sulit ditemukan dalam kehidupan nyata?
Hal ini menjadi bukti bahwa persoalan terbesar Pancasila hari ini bukanlah lantaran kurangnya pengakuan, melainkan karena krisis keteladanan.
Sesungguhnya, Pancasila tidak pernah kekurangan pengagum. Hampir tidak ada kelompok yang secara terbuka menolak Pancasila sebagai dasar negara. Semua sepakat bahwa Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa. Akan tetapi, kesepakatan pada tingkat gagasan tidak selalu berbanding lurus dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah letak masalahnya. Kita memiliki nilai yang agung, tetapi sering kali kehilangan figur yang mampu menghadirkan nilai itu dalam tindakan nyata.
Sila pertama mengajarkan ketuhanan yang melahirkan kejujuran dan integritas. Namun masyarakat masih disuguhi berbagai kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang rajin berbicara tentang moralitas. Bahkan belakangan marak terungkap tokoh-tokoh agama seperti oknum kiai, ustadz atau guru ngaji yang melakukan tindakan asusila terhadap santri dan murid-muridnya sendiri dengan menyalahgunakan doktrin agama sebagai penguat tindakan bejatnya.
Sila kedua menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun ujaran kebencian, perundungan, dan diskriminasi masih mudah ditemukan di dunia nyata yang sebagian diekspose di dunia maya.
Sila ketiga berbicara tentang persatuan Indonesia, tetapi polarisasi sosial dan politik sering kali membuat sesama anak bangsa saling curiga, bahkan masih ada oknum ulama yang dengan mudah menyalahkan pendapat ulama lainnya lantaran berbeda mazhab atau berbeda organisasi.
Sila keempat mengajarkan musyawarah dan kebijaksanaan, sementara ruang publik kerap dipenuhi pertengkaran dan saling hujat. Kritik dilontarkan alih alih membangun malah untuk merendahkan atau bahkan menistakan lawan politik.
Adapun sila kelima tentang keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar di tengah kesenjangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bangsa bukanlah kekurangan nilai, melainkan kekurangan teladan.
Filsuf Tiongkok kuno, Kong Fu Tzu, pernah mengingatkan bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan terletak pada perintahnya, melainkan pada keteladanannya. Ketika seorang pemimpin menunjukkan integritas, masyarakat akan mengikuti tanpa harus dipaksa. Sebaliknya, ketika kata-kata tidak sejalan dengan perbuatan, kepercayaan publik akan terkikis sedikit demi sedikit.
Dalam konteks Indonesia, keteladanan memiliki makna yang sangat penting. Bangsa ini dibangun bukan hanya oleh gagasan, tetapi juga oleh contoh nyata para pendirinya. Kita mengenang Soekarno bukan semata karena pidatonya yang memukau, tetapi karena keberaniannya memperjuangkan kemerdekaan. Kita menghormati Mohammad Hatta karena kesederhanaan dan integritasnya. Kita mengingat KH Ahmad Dahlan karena konsistensinya menerjemahkan ajaran agama menjadi gerakan sosial yang mencerahkan. Kita menghargai Ki Hadjar Dewantara karena dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa.
Mereka tidak sekadar berbicara tentang nilai. Mereka menghidupi nilai itu.
Di era digital saat ini, kebutuhan akan keteladanan justru semakin mendesak. Media sosial telah menciptakan ruang di mana setiap orang dapat berbicara, tetapi tidak semua orang bersedia memberi contoh. Kita hidup di zaman ketika citra sering kali lebih penting daripada karakter, ketika popularitas kadang lebih dihargai daripada integritas. Akibatnya, masyarakat, terutama generasi muda, mengalami kesulitan menemukan figur yang layak dijadikan panutan.
Padahal, generasi muda tidak membutuhkan lebih banyak ceramah tentang Pancasila. Mereka membutuhkan contoh nyata tentang bagaimana Pancasila dijalankan. Mereka ingin melihat pejabat yang jujur, guru yang tulus, tokoh agama yang menebarkan kasih sayang, pengusaha yang berkeadilan, serta warga negara yang menghormati perbedaan. Ketika teladan hadir, pendidikan nilai akan berlangsung secara alami. Sebaliknya, tanpa teladan, pelajaran Pancasila hanya akan menjadi hafalan yang mudah dilupakan.
Karena itu, memperingati Hari Lahir Pancasila tidak cukup dilakukan dengan upacara dan slogan. Yang lebih penting adalah menghadirkan kembali semangat keteladanan dalam setiap lapisan kehidupan. Para pemimpin harus menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan privilese. Tokoh masyarakat harus membuktikan bahwa pengaruh adalah sarana pengabdian, bukan alat kepentingan pribadi. Setiap warga negara pun perlu menyadari bahwa keteladanan bukan monopoli pejabat atau tokoh publik. Keteladanan dimulai dari hal-hal sederhana: berlaku jujur, menghormati perbedaan, menepati janji, dan mendahulukan kepentingan bersama.
Pancasila sesungguhnya tidak sedang menghadapi krisis relevansi. Nilai-nilainya tetap hidup dan dibutuhkan bangsa ini. Yang sedang kita hadapi adalah krisis keberanian untuk mengamalkannya secara konsisten.
Pada Hari Lahir Pancasila ini, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah seberapa sering kita mengucapkan Pancasila, melainkan seberapa jauh orang lain dapat melihat Pancasila dalam perilaku kita. Sebab pada akhirnya, masa depan Pancasila tidak ditentukan oleh banyaknya pidato yang mengagungkannya, tetapi oleh banyaknya teladan yang menghidupkannya.
Dan bangsa yang memiliki teladan akan selalu menemukan jalan menuju kemajuan. Sebaliknya, bangsa yang kehilangan teladan perlahan-lahan akan kehilangan arah. Pancasila membutuhkan lebih dari sekadar penghafal. Pancasila membutuhkan manusia-manusia yang bersedia menjadi cerminnya.
