Pemuda Muhammadiyah dan Ijtihad Politik Kebangsaan di Era Digital
Oleh: Ahmad Hasan Fatih Yoan Pramoga, Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Kalteng Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga
Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, berpikir, dan berpolitik. Hari ini, percakapan tentang negara dan masa depan bangsa tidak hanya terjadi di ruang seminar, parlemen, atau forum-forum resmi saja, tetapi juga berlangsung di platform daring. Dalam kondisi seperti ini, peran pemuda menjadi sangat penting. Pemuda Muhammadiyah, sebagai bagian dari gerakan Islam modern di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan ijtihad politik kebangsaan agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
Pemuda Muhammadiyah bukan organisasi baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 2 Mei 1932 sebagai organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah yang bertugas membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam untuk kepentingan umat dan bangsa. Sejak awal berdirinya, Pemuda Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam dakwah keagamaan, tetapi juga aktif dalam pendidikan, sosial, dan kehidupan kebangsaan. Banyak tokoh bangsa lahir dari kaderisasi gerakan Muhammadiyah yang menjadikan nilai Islam sebagai landasan moral dalam membangun negara.
Dalam konteks kebangsaan, politik tidak selalu harus dipahami sebagai perebutan kekuasaan semata. Politik juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memperjuangkan nilai, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Inilah yang sering disebut sebagai politik kebangsaan, yaitu politik yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Bagi Pemuda Muhammadiyah, ijtihad politik kebangsaan berarti mencari cara-cara baru untuk menghadirkan nilai Islam yang mencerahkan dalam kehidupan bernegara.
Tantangan politik kebangsaan hari ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 229 juta orang pada tahun 2025, atau sekitar 80 persen dari total populasi. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia kini hidup dalam ruang digital yang sangat aktif.
Menariknya, kelompok yang paling dominan dalam penggunaan internet adalah generasi muda, khususnya generasi Z yang berusia sekitar 12 hingga 27 tahun. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan membangun opini. Kondisi ini membuat ruang digital menjadi arena baru bagi pertarungan gagasan, termasuk gagasan politik dan kebangsaan.
Namun, ruang digital juga membawa berbagai tantangan serius. Informasi yang beredar sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Hoaks, propaganda, ujaran kebencian, dan polarisasi politik sering kali menyebar melalui media sosial. Bahkan pemerintah Indonesia baru-baru ini mulai memperketat aturan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun karena meningkatnya risiko seperti perundungan digital, penipuan daring, hingga kecanduan internet. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga ancaman bagi kehidupan sosial dan politik.
Dalam situasi seperti ini, Pemuda Muhammadiyah dituntut untuk melakukan ijtihad baru dalam memahami politik kebangsaan di era digital. Ijtihad bukan hanya persoalan hukum-hukum agama, tetapi juga upaya kreatif untuk merespons perubahan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Pemuda Muhammadiyah perlu menghadirkan narasi politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Salah satu bentuk ijtihad politik kebangsaan adalah dengan memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat. Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan bangsa.
Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga perlu aktif membangun ruang diskusi yang sehat di media sosial. Media sosial tidak seharusnya hanya menjadi tempat saling menyerang atau menyebarkan kebencian. Sebaliknya, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan positif tentang persatuan, toleransi, dan kemajuan bangsa. Dengan cara ini, politik kebangsaan dapat hadir dalam bentuk yang lebih edukatif dan mencerahkan.
Peran pemuda dalam sejarah Indonesia juga menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari generasi muda. Para pemuda telah memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari pergerakan nasional hingga lahirnya Sumpah Pemuda yang menjadi simbol persatuan bangsa. Sejarah ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengambil peran dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia.
Pada akhirnya, ijtihad politik kebangsaan di era digital bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga soal moral dan tanggung jawab sosial. Pemuda Muhammadiyah harus mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan memadukan nilai Islam, semangat kebangsaan, dan pemanfaatan teknologi digital secara positif, Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang lebih berkemajuan dan berkeadaban. (Ahaf)
