YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) Muhamad Hasan Chabibie perlunya perguruan tinggi mendesain transformasi digital yang berdampak.
Demikian disampaikan saat memberikan keynote specch SiberMu National Seminar on Business, Thecnology, and Health (Sinabtech 2025) yang digelar Universitas Muhammadiyah Siber Muhammadiyah (SiberMu) di SM Tower Malioboro Yogyakarta, Kamis (16/10).
"Tentu produknya tidak hanya publish jurnal, yang kemudian bisa menambah portofolio, tapi juga betul-betul ada action yang harus dilakukan yang merupakan rumusan produk dari seminar hari ini," katanya.
Mengingatkan konteks visi Indonesia Emas, Hasan menekankan, tidak bisa lepas dari pilar pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK. Bahkan, pilar ini sangat substansial dan karena menjadi fondasi utama bagi kemajuan bangsa.
"Yang itu saya kira, sampai kapan pun PR ini tidak akan selesai. Jangan pernah membayangkan urusan sumber daya manusia bisa selesai dalam satu periode," lanjutnya.
Hal tersebut beber Hasan, karena senantiasa mengikuti ritme perkembangan zaman yang terus bergerak. "Situasinya sangat kondisional," ucapnya.
Di titik ini, Hasan mendorong agar manusia Indonesia harus bisa unggul di segala bidang, lebih-lebih menyangkut unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Ini yang diharapkan nanti betul-betul dicapai di Indonesia Emas 2045 mendatang," sambungnya.
Hasan mendorong seluruh perguruan tinggi mesti melakukan inovasi dan kreasi. "Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa ke depan, tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa," tegasnya.
Dan pada titik inilah, Hasan melihat, Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah melakukan inovasi dan kreasi secara nyata. "Inovasi dari gagasan teman-teman Muhammadiyah. Kampusnya sudah banyak, tapi tiba-tiba bikin SiberMu. Di mana aktivitasnya full dilakukan dengan jarak jauh (online) yang mengadaptasi teknologi informasi," ujarnya.
Di samping itu, Hasan meminta perlu adanya etika, tata kelola dan regulasi teknologi untuk diejawantahkan oleh setiap perguruan tinggi. "Perlunya AI literacy, literasi digital, dan kerangka hukum untuk penggunaan teknologi di ruang pendidikan," ulasnya. Di tambah dengan, pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan (co-corection). "Harapan kita tinggi soal itu," tandasnya. (Cris)
