MAUMERE, Suara Muhammadiyah – Langkah nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sikka resmi dikukuhkan. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LBHAP) Maumere resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) Maumere, Selasa (6/1/2026).
Prosesi penandatanganan ini berlangsung khidmat di Ruang Media Center PA Maumere. Acara tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan kedua belah pihak, di antaranya Ketua PA Maumere, Dr. Mahar; Sekretaris PA Maumere, Jupri Endo, S.H.I.; dan Panitera PA Maumere, Said Falo, S.H., M.H. Turut hadir sebagai representasi keluarga besar Muhammadiyah Sikka, Ketua PDM Sikka, Mohamad Ihsan Wahab, S.H.I., M.Pd., serta Ketua LBHAP Maumere, Darman Eldin.
Kerja sama strategis ini difokuskan pada pengelolaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Maumere. Melalui kemitraan ini, LBHAP Maumere akan bertugas memberikan layanan konsultasi, bantuan hukum, hingga pendampingan administrasi bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sikka selama satu tahun penuh, terhitung sejak 6 Januari 2026 hingga Desember 2026.
Ketua PDM Sikka, Mohamad Ihsan Wahab, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan manifestasi dari misi dakwah Muhammadiyah di bidang hukum. Hal ini diharapkan menjadi cikal bakal eksistensi Muhammadiyah Sikka yang lebih luas dalam membantu masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kesulitan mengakses keadilan di meja hijau.
Ketua LBHAP Maumere, Darman Eldin, mengungkapkan optimisme besar atas diresmikannya kerja sama ini. Menurutnya, Posbakum bukan sekadar formalitas, melainkan ruang pengabdian bagi kader-kader Muhammadiyah.
"Dengan adanya MoU ini, kami berharap kerja-kerja sosial kader Muhammadiyah Sikka pada ranah hukum bisa memiliki jangkauan yang lebih luas. Fokus utama kami adalah memastikan masyarakat tidak mampu mendapatkan hak-haknya dan pendampingan advokasi dapat berjalan maksimal ke depannya," ujar Darman.
Sementara itu, pihak Pengadilan Agama Maumere menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya meningkatkan standar pelayanan publik dan keterbukaan akses hukum di wilayah tersebut. Dengan adanya tenaga profesional dari LBHAP Maumere, diharapkan hambatan teknis yang sering dialami masyarakat dalam mengurus perkara hukum dapat diminimalisir.
