BANTUL, Suara Muhammadiyah – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 provinsi digelar hari ini, Rabu (27/11). Segenap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tumpah ruah mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak pilihnya.
Tidak ketinggalan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bertandang ke TPS 005 di Rukeman, Gatak, Tamantirto, Kasihan Bantul. Selepas pemilihan, Haedar memberikan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasi politik masing-masing.
“Harapannya Pilkada serentak ini betul-betul berjalan luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), bermartabat, dan berdaulat. Dalam artian, betul-betul demokratis, bebas dari segala campur tangan apa pun dan siapa pun, sehingga kita mengalami kemajuan demokrasi,” ujarnya.
Haedar berharap, segala permasalahan yang kerap mengganjal dalam setiap kontestasi perpolitikan, pada momentum Pilkada ini tidak terjadi kembali. “Hal-hal yang selama ini mengganjal di ruang publik ada campur tangan berbagai pihak berakhir di Pilkada ini,” ucapnya.
Haedar berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat mengawal proses perhitungan suara sampai akhir. Hal itu agar dapat berjalan baik sesuai dengan aturan dan tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Apalagi yang menyangkut penyalahgunaan atau penyimpangan.
“Ini menyangkut penghargaan yang tinggi terhadap aspirasi warga yang begitu rupa menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Artinya bahwa KPU, Bawaslu, serta institusi pemerintah yang bertanggung jawab secara keseluruhan, ketika mengawal proses demokrasi ini sama dengan penghargaan terhadap kedaulatan dan aspirasi rakyat,” jelasnya.
Khusus kepada kepala daerah yang terpilih, Haedar menekankan agar dapat mengejawantahkan mandat konstitusi dengan jujur, amanah, serta terpercaya. Dan terpenting lagi, mengutamakan kepentingan warga di atas kepentingan diri sendiri, kroni, maupun golongan.
“Kita ingin ada kultur baru, suasana baru, bahkan ekosistem politik baru. Di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih betul-betul berjiwa negarawan, pahlawan, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Semuanya harus mendiklair selesai dengan dirinya, keluarganya,” tegasnya.
Menurut Haedar, setiap deviasi kekuasaan yang dilakukan, termasuk menyangkut korupsi tak berkesudahan, bermula dari pejabat publik belum selesai dengan dirinya. Apalagi terdapat hutang yang harus dibayar dukungan politik yang didapatkannya.
“Semestinya tidak menyandera diri. Karena betapa mahalnya harga politik atas aspirasi rakyat ini. Kalau tidak kita mulai saat ini dengan Pilkada serentak, sampai kapan pun kita tidak akan melahirkan para pimpinan (kepala daerah) yang good government dan clean government,” paparnya.
Pada saat yang sama, juga ada kekhawatiran kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dapat digunakan untuk menyalahgunakan sumber daya alam, termasuk APBN. Maka, penting bagi kepala daerah menjalankan fungsi good government dan clean government.
“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang itu akhirnya tidak memakmurkan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Namun demikian, Haedar percaya masih ada Kepala Daerah yang menjadi teladan dalam memimpin daerah dengan spirit para pendiri bangsa sebagai para negarawan di daerahnya masing-masing. (Cris)
