BANDA ACEH, Suara Muhammadiyah — Upaya mendorong transformasi pendidikan di Aceh dinilai perlu dilakukan secara lebih terarah, selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga berpijak pada kekuatan lokal yang dimiliki daerah.
Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menegaskan pentingnya langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh, Iskandar Muda Hasibuan, mengatakan bahwa Aceh memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menopang kemajuan pendidikan.
“Aceh tidak kekurangan nilai. Justru yang diperlukan adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal itu diintegrasikan secara sistematis dalam praktik pendidikan,” ujar Iskandar, Minggu (3/05).
Menurutnya, transformasi pendidikan tidak bisa hanya dimaknai sebagai perubahan kurikulum atau adopsi teknologi semata, melainkan juga menyangkut arah, identitas, dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Dalam konteks tersebut, Ia menilai pentingnya penyelarasan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional yang menekankan penguatan karakter, literasi, serta kompetensi abad ke-21. Kebijakan Peta, lanjutnya, membuka ruang bagi satuan pendidikan untuk berinovasi sesuai kebutuhan lokal.
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa ruang inovasi tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas dan tata kelola yang memadai.
“Jangan sampai otonomi yang diberikan tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya. Di sinilah pentingnya penguatan manajemen dan kualitas pendidik,” katanya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, PWM Aceh merumuskan empat arah strategis pemajuan pendidikan. Pertama, penguatan identitas pendidikan berbasis nilai keislaman dan budaya Aceh sebagai fondasi pembentukan karakter.
Kedua, percepatan transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada perubahan metode pembelajaran yang lebih adaptif dan kreatif.
Ketiga, pengembangan kemandirian ekonomi satuan pendidikan melalui model kewirausahaan dan pemberdayaan potensi lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan.
Keempat, penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berbasis data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Iskandar menambahkan, Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut, mengingat jaringan lembaga pendidikan yang tersebar luas serta pengalaman dalam mengelola pendidikan berbasis nilai.
“Kontribusi organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah diperlukan untuk memperkuat ekosistem pendidikan, terutama dalam hal inovasi dan penguatan karakter,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tidak dapat bergantung pada satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama keberhasilan. “Pendidikan adalah kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi harus berjalan seiring agar perubahan yang diharapkan benar-benar berdampak,” kata Iskandar.
Di tengah tantangan global dan dinamika lokal, ia optimistis Aceh memiliki peluang untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berakar kuat pada nilai dan identitas daerah.
“Jika dikelola dengan visi yang jelas dan komitmen bersama, Aceh bisa menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan berbasis nilai di Indonesia,” ujarnya. (Agusnaidi B/Riz/Ha)
