JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengandalkan sistem satu data kesehatan jemaah untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji secara menyeluruh selama masa operasional haji 1446 H/2025 M. Sistem ini menjadi tulang punggung layanan medis, memastikan intervensi cepat dan tepat sasaran di tengah dinamika ibadah yang padat dan cuaca ekstrem di Tanah Suci.
“Dengan satu data kesehatan, kami bisa memantau kondisi jemaah secara real-time, sejak dari embarkasi hingga di Arab Saudi. Ini bagian dari transformasi layanan haji yang lebih adaptif, responsif, dan personal,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Liliek Marhaendro Susilo, dalam konferensi pers Kabar Haji untuk Indonesia di Jakarta, Selasa (14/5/2025).
Satu data tersebut menghimpun rekam medis jemaah, catatan komorbid, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga intervensi medis yang telah diberikan. Data ini terkoneksi antar tim kesehatan di kloter, sektor, dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sehingga petugas dapat mengambil tindakan berbasis informasi yang akurat dan terkini.
“Melalui data ini, kami bisa menentukan siapa yang butuh pemantauan ketat, siapa yang harus dibatasi aktivitasnya, bahkan siapa yang harus segera dirujuk ke fasilitas layanan lebih lanjut,” kata Liliek.
Sistem ini, lanjutnya, juga memungkinkan edukasi kesehatan dilakukan secara terarah dan efektif, menyesuaikan kondisi masing-masing jemaah. “Tidak semua jemaah punya risiko yang sama. Dengan satu data, kami bisa memberikan pendekatan yang berbeda antara jemaah sehat, komorbid, atau lansia,” ujarnya.
Hingga saat ini, kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia relatif stabil. Namun Liliek mengingatkan, puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) akan menjadi tantangan besar secara fisik dan mental. Ia mengimbau jemaah untuk menjaga kebugaran, cukup istirahat, menghindari paparan panas berlebih, serta mematuhi arahan tim kesehatan.
“Layanan kesehatan kami siaga 24 jam. Petugas di kloter, sektor, hingga KKHI sudah dibekali data dan peta risiko jemaah. Jadi semua tindakan lebih terukur dan cepat,” tambahnya.
Dalam hal pencegahan penyakit menular, Kemenkes juga memastikan seluruh jemaah haji reguler telah menerima vaksin meningitis dan polio. “Sebanyak 203.410 vaksin polio dan 211.751 vaksin meningitis telah disiapkan. Vaksin polio tetap wajib sebagaimana ditegaskan Menteri Kesehatan Arab Saudi saat berkunjung ke Indonesia,” jelas Liliek.
Dengan teknologi data yang kuat dan komitmen layanan di lapangan, pemerintah berharap jemaah haji Indonesia dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman, sehat, dan khusyuk.
“Satu data bukan sekadar sistem. Ini adalah ikhtiar negara untuk menjaga keselamatan setiap jemaah,” pungkas Liliek. (mch/riz)
