Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia secara resmi memberlakukan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun 2025. Sistem ini mentransformasikan pada periode sebelumnya, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025, diuraikan secara eksplisit bahwa, SPBMB merupakan keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Setidaknya, ada empat jalur yang terkonsep dalam SPBMB ini, di antaranya meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi.
Dengan adanya transformasi konsep penerimaan siswa baru, meniscayakan adanya secercah harapan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yakni membuka harapan baru bagi pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini kongruen dengan filosofi dari SPMB, yakni pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial.
Penerapan SPMB menjadi momentum strategis dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketimpangan akses, praktik diskriminatif, serta ketidakjelasan mekanisme seleksi yang kerap kali menjadi sorotan, diharapkan dapat diminimalisasi melalui sistem yang lebih transparan, terukur, dan inklusif ini.
Menurut Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta Widi Astuti sangat mendukung konsep SPMB sebagai cetusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Menurutnya, SPMB bukan hanya sekadar transformasi konsep, akan tetapi menjadi momentum besar bagi sekolah dalam menjaring calon siswa.
“Kalau sudah berbicara soal PPDB atau SPMB, itu adalah momen besar bagi sekolah, terutama sekolah swasta, untuk mendapatkan calon siswa baru,” ujarnya kepada Suara Muhammadiyah, Kamis (3/7).
Dalam implementasinya, Widi sepakat dengan filosofi SPMB. Namun, Ia berpandangan agar Pemerintah perlu mengawal secara saksama implementasi di lapangan. “Tidak boleh terjadi (diskriminasi) kalau di peraturannya. Tapi kan bisa jadi ketika di lapangan itu mungkin terjadi,” bebernya.
Dengan gamblang diungkapkan Widi, SPMB yang berlaku di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dilakukan secara berkeadilan, transparan, berkelindan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, bahwa SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
“Tapi yang terjadi di sekolah ini bahwa tidak ada perbedaan dari mana pun yang tadi disampaikan dalam Permendikbud itu. anak-anak yang berkebutuhan khusus dan tahun ini pun kita sama. Kita tidak akan menolak anak-anak berkebutuhan khusus,” tegasnya.
Di sisi lain, Endah Sari Dewi, Kepala MI Muhammadiyah Taman Cari Purbolinggo, Lampung Timur menjembatani, SPMB menjadi kesempatan bagi sekolah untuk mempromosikan program-program keunggulan yang dikemas sedemikian rupa, sehingga bisa menarik minat bagi orang tua calon siswa baru yang akan melanjutkan pendidikan anak-anaknya.
“Sehingga mereka menjadi semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah, khususnya di sekolah kami yang notabene adalah madrasah. Kalau program unggulan di madrasah kami ada tahfidz, takhassus Al-Qur'an (memperdalam Al-Qur’an), juga digitalisasi literasi,” terangnya.
Secara spesifik, madrasahnya telah mengintegrasikan kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Menurutnya, semangat yang ingin dicapai ialah sekolah yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada anak di lingkungan kami yang gagal sekolah hanya karena alasan biaya,” urainya.
Jalur domisili menjadi jalur utama penerimaan. Sekitar 70 persen siswa berasal dari wilayah Kecamatan Purbolinggo, tempat sekolah ini berada. Mereka cukup menunjukkan surat domisili dari pengurus RT/RW yang dilampiri KTP dan KK orang tua. Sementara 30 persen lainnya berasal dari luar kecamatan, tetapi masih berada di wilayah perbatasan yang berdekatan.
Namun lebih dari itu, melalui jalur afirmasi, MI Muhammadiyah Taman Sari memberikan beasiswa penuh (100%) bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Tak berhenti di situ, sekolah juga memberikan beasiswa 50% bagi keluarga kurang mampu lainnya.
Sementara, untuk jalur prestasi, penghargaan diberikan dalam bentuk pembebasan SPP. Prestasi tingkat internasional diganjar pembebasan 6 bulan, tingkat nasional 4 bulan, dan tingkat provinsi 3 bulan. Semua kebijakan itu dirancang bukan hanya demi memenuhi aturan, tetapi berkhidmat mewujudkan pendidikan untuk semua.
“Kami tidak ingin ada anak yang ingin sekolah tapi terkendala. Selama kami bisa bantu, kami bantu,” jelasnya.
Menyambung Endah, Luqman Novianto, Kepala SD Muhammadiyah 1 Alternatif (MUTUAL) Kota Magelang, sangat senang dan bersyukur karena pelaksanaan SPMB berjalan dengan baik. Begitu juga, dengan adanya empat jalur SPMB, Luqman menyebut, tidak terlalu terdampak karena peminat sudah membludak sejak jauh hari.
"Alhamdulillah, kami sangat diberi kemudahan oleh Allah. Untuk SPMB tahun 2025 dan 2026, kuota sudah penuh bahkan melebihi. Bahkan untuk 2027, sudah ada 25 persen calon peserta didik yang mendaftar lebih awal," ungkapnya.
Ia menambahkan, implementasi dari SPMB di lingkungan sekolah Muhammadiyah dinilai berjalan lancar dan tertata. Sekolah-sekolah swasta Muhammadiyah, termasuk SD dan SMP, merasa diberi keleluasaan dalam mengelola proses penerimaan peserta didik baru, khususnya bagi siswa dari jenjang internal.
"Sebagai sekolah swasta, khususnya sekolah Muhammadiyah, kami bersyukur diberi kebebasan dan keleluasaan dalam melaksanakan SPMB. Ini memungkinkan kami untuk menyambut siswa dari SD Muhammadiyah atau SD swasta lainnya dengan sistem yang tertib dan sesuai kebutuhan,” bebernya.
Kepala Sekolah SMA Kolose De Britto Yogyakarta R Arifin Nugroho menyebut, SPMB sebagai upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hal ini ekuivalen dengan Pasal 2 peraturan Menteri tersebut di atas, bahwa SPMB memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
“Iya, jelas sekali. SPMB ini kan mengarahkan kepada seluruh anak-anak Indonesia biar biasa mendapatkan akses pendidikan. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” terangnya.
Menyoal sisi implmenentasi di sekolah ini, Arifin mengungkapkan SPMB berjalan dengan baik dan lancar. “Tidak ada kendala berhubungan dengan regulasi. Tidak ada masalah,” bongkarnya. Bahkan, jumlah siswanya telah mencapai 900 anak.
“Tersebar di seluruh Indonesia, dari 22 Provinsi ada di sini,” sambungnya. Namun demikian, Arifin berharap kepada Kemendikdasmen agar SPMB perlu pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan. “Agar tidak ada yang mempermainkan (SPMB) ini,” timpalnya.
Di sinilah relevansinya sinergi antara Kemendikdasmen dengan sekolah-sekolah di daerah. Bagaimana mengarusutamakan SPMB sebagai jalan sekaligus jawaban untuk anak-anak Indonesia: memperoleh layanan dan akses pendidikan bermutu untuk semua secara merata dan berkeadilan. (Adv/Cris/Anggi/Nurvi)
