YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) resmi meluncurkan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) pada Sabtu (30/8). Kegiatan ini diselenggarakan di Amphiteatre Museum Muhammadiyah Kampus IV UAD.
Kepala PSKP UAD, Dr Azaki Khoirudin, dalam sambutannya, menyampaikan tujuan peluncuran pusat studi ini untuk memberikan kajian penelitian yang memberikan dampak baik bagi masyarakat dan pengambil kebijakan.
“Dalam kegiatan ini, kami bertujuan untuk mengenalkan pusat studi baru yang ada di UAD. Disini kami ingin berfokus pada kajian dan reseach kebijakan publik yang berdampak baik bagi rakyat dan para pengambil kebijakan sehingga memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Azaki menambahkan PSKP akan berkomitmen penuh dalam menjalankan proses membentuk kebijakan yang baik. “Perlu sinergi berbagai pihak seperti prodi dan dosen, serta pihak eksternal. Kami akan berkomitmen penuh dalam menjalankan pusat studi melalui diskusi, research, advokasi, dan kolaborasi antar pihak, baik internal kampus seperti prodi dan dosen, serta pihak eksternal menciptakan kebijakan yang mensejahterakan umat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rektor UAD Yogyakarta, Prof Muchlas, menyatakan bahwa pendirian pusat studi bertujuan menjembatani kepakaran lintas fakultas. Dengan demikian, potensi keilmuan yang ada dapat dikembangkan secara terpadu sekaligus memberi dampak yang signifikan nyata bagi masyarakat.
"Kita harapkan ini (pusat studi kebijakan publik) menjadi center of excellence atau pusat unggulan dari ilmu-ilmu yang disemaikan di program studi sesuai dengan karakter dari pusat studi yang kita kembangkan," katanya.
Muchlas meminta agar pusat studi kebijakan publik harus bisa mengakomodasi disiplin ilmu yang ada di UAD. Khususnya, disiplin ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan banyak lagi.
"Dan tentu ini bisa kita akomodasi untuk bersama-sama melakukan sinergi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan publik yang tentu arahnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi dan merespons kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku kepentingan di negeri ini," tuturnya.
Sebagai penutup, Muchlas menyampaikan rasa terima kasihnya ke semua pihak yang terlibat dan berharap pusat studi ini Kita dapat menjadi mandiri dan membangun network sehingga seluruh kajian bisa menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan di republik ini dengan sebaik-baiknya.
Acara ini disambung dengan seminar kebijakan publik. Dengan menghadirkan narasumber Ahmad Norma Permata, Dewan Pakar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Penasehat Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Maila Dinia Husni Rahiem. Juga, ada Kelas Opini Publik, yang diikuti sebanyak 31 mahasiswa UAD terpilih. (Kiky/Cris)
