BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung bersama Ombudsman RI mengadakan kuliah umum bertajuk ”Pengenalan Ombudsman dan Sinergi Kolaborasi Kampus dengan Ombudsman” pada Kamis (02/07/2026).
Acara tersebut berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, lantai tiga kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Kota Bandung.
Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora UM Bandung Irianti Usman mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para mahasiswa dalam mendiskusikan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
”Ombudsman sejatinya menjadi mitra bagi kita untuk memastikan kualitas pelayanan di negara kita, baik negeri maupun sektor swasta,” ucap Irianti yang mewakili Rektor UM Bandung.
Irianti pun berharap agar para mahasiswa dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengetahui tugas dan fungsi dari Ombudsman sebagai lembaga negara.
”Manfaatkan juga kuliah umum ini untuk mengetahui bagaimana kita bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha Ombudsman untuk mengawasi bagaimana kinerja pelayanan publik di negara kita,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Fitry Agustine menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
”Sinergi Ombudsman dan perguruan tinggi merupakan sebuah kebutuhan dalam melahirkan berbagai gagasan ataupun inovasi dalam mengawal kualitas pelayanan publik di Indonesia,” kata Fitry.
Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada para mahasiswa UM Bandung agar memiliki integritas dan semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
”Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik yang partisipatif dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tandas Fitry.
Narasumber utama kuliah umum ini adalah Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution yang banyak memaparkan hal-hal menarik. Dia menegaskan, pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus tolok ukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, masih banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Misalnya saja pelayanan yang lambat, persyaratan yang berubah-ubah, informasi yang tidak jelas, hingga praktik maladministrasi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, aparatur sipil negara (ASN) dituntut mampu beradaptasi dengan digitalisasi, perubahan regulasi, serta menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dia menjelaskan, Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang independen dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Ombudsman bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, mencegah praktik maladministrasi, hingga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap organisasi, prosedur, ataupun regulasi.
“Kehadiran Ombudsman diharapkan mampu mendorong terciptanya bagaimana tata kelola pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Nasution.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kualitas pelayanan publik. Sebagai agen perubahan, calon pemimpin bangsa, sekaligus mitra kritis pemerintah, mahasiswa didorong berperan sebagai inovator, edukator, peneliti, dan penggerak perubahan sosial.
”Melalui kolaborasi antara pemerintah, Ombudsman, dan kalangan akademik, diharapkan lahir budaya pelayanan publik yang berintegritas, bebas maladministrasi, serta mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Nasution.*(FK/FA)
