JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH dan Entitas Anak Tahun 2025 yang telah diaudit.
Capaian ini menjadi opini WTP kedelapan secara berturut-turut sejak BPKH mulai beroperasi pada 2017. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi BPKH dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berlandaskan prinsip syariah.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan laporan keuangan BPKH telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didasarkan pada bukti audit yang cukup. Penilaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa raihan WTP merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menjaga amanah jutaan calon jemaah haji Indonesia.
"Opini WTP yang kami peroleh secara konsisten bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi bukti bahwa BPKH terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang kami jaga melalui pengelolaan dana haji yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah," ujarnya.
Selain mempertahankan opini tertinggi dari BPK, BPKH juga membukukan pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2025. Dana kelolaan meningkat menjadi Rp180,74 triliun, atau tumbuh 5,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai manfaat hasil pengelolaan investasi mencapai Rp12,05 triliun, meningkat 4,42 persen dibandingkan 2024.
Pencapaian tersebut diraih di tengah dinamika pasar keuangan global dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menilai peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPKH.
Menurutnya, setiap dana yang dititipkan oleh calon jemaah haji harus dikelola secara aman, optimal, dan berkelanjutan. Karena itu, prinsip kehati-hatian selalu menjadi landasan utama dalam strategi investasi agar mampu menghasilkan nilai manfaat tanpa mengabaikan keamanan dana jemaah.
Amri menambahkan bahwa kebijakan investasi BPKH tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan antara prinsip syariah, aspek keamanan, likuiditas, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, manfaat dana haji diharapkan dapat dirasakan oleh jemaah saat ini maupun generasi mendatang.
Nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan investasi juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan ibadah haji, membantu menjaga efisiensi biaya yang ditanggung jemaah, serta mendukung berbagai program kemaslahatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, sosial keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hingga bantuan kebencanaan.
Fadlul menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi BPKH untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat manajemen risiko, dan memperluas transparansi dalam pengelolaan dana haji.
Ia berharap pengelolaan dana haji ke depan semakin profesional, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, serta menjaga keberlanjutan dana haji sebagai amanah jutaan masyarakat Indonesia.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, raihan opini WTP kedelapan ini menjadi penegasan komitmen BPKH untuk terus mengelola dana haji secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
