PONTIANAK, Suara Muhammadiyah — Di tengah krisis iklim yang semakin nyata dan memperdalam ketimpangan sosial, pendekatan lama yang terbukti tidak lagi memadai, sebuah inisiatif hadir dari Pontianak, mempertemukan isu lingkungan, kerukunan lintas iman, dan pemberdayaan difabel dalam satu gerakan bersama.
Melalui program Together for People and Planet (ToPP) GreenAbility, Eco Bhinneka Muhammadiyah menghadirkan sebuah gerakan yang menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang difabel. Program ini menjadi pernyataan tegas bahwa krisis ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan moral dan kemanusiaan yang menuntut keberpihakan nyata.
Eco Bhinneka Muhammadiyah menegaskan bahwa upaya penyelamatan lingkungan hanya akan efektif jika dilakukan secara inklusif. Program ini menempatkan kelompok difabel sebagai penggerak utama perubahan sosial-ekologis, sekaligus menjadikan kolaborasi lintas iman sebagai fondasi harmoni sosial.
GreenAbility merupakan pendekatan transformatif yang menempatkan difabel sebagai subjek utama dalam aksi lingkungan (bukan sekadar penerima manfaat) dengan memperkuat kapasitas, kepemimpinan, dan keterlibatan mereka dalam isu perubahan iklim berbasis komunitas dan kolaborasi lintas iman. Pendekatan ini mendorong gerakan lingkungan menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus membangun solidaritas sosial yang melampaui sekat perbedaan.
Kick off program yang dilaksanakan di GOR Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, Jl. Maluku, Pontianak pada Kamis, 2 April 2026 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas lingkungan, organisasi kepemudaan, hingga kelompok difabel. Kegiatan ini juga menggandeng Himpunan Difabel Muhammadiyah dan Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia sebagai mitra lokal di Pontianak dalam memperkuat pemberdayaan difabel melalui kewirausahaan sosial dan aksi ekologis berbasis komunitas.
Pasca kick off, kegiatan berlanjut pada hari kedua, Jumat, 3 April 2026, melalui sesi pelatihan keterampilan yang diikuti oleh 35 peserta dari berbagai organisasi difabel, organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah, serta organisasi lintas iman. Para peserta mendapatkan pelatihan menjahit dengan memanfaatkan limbah tekstil berbahan jeans menjadi berbagai produk fungsional, seperti tempat kartu, dompet, gantungan kunci, dan tempat ID card kalung.
Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan mengolah limbah ampas kopi menjadi sabun cair yang bernilai guna dan memiliki potensi ekonomi, sebagai bagian dari upaya mendorong kewirausahaan sosial berbasis pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan.
Direktur Program Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Purwati, menyampaikan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan eksklusif yang meninggalkan kelompok rentan, melainkan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan inklusivitas dengan menempatkan difabel sebagai aktor utama perubahan, serta menegaskan bahwa gerakan ini berakar pada nilai Surat Al-Ma’un yang mengajarkan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang membela dan memberdayakan mereka yang dilemahkan.
Spirit Al-Ma’un tersebut menjadi landasan moral bahwa mengabaikan kelompok rentan merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai agama itu sendiri, sehingga dalam konteks krisis ekologis hari ini, merawat bumi tidak dapat dipisahkan dari membela kemanusiaan, dan Muhammadiyah memandang bahwa gerakan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab teologis untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekologis secara bersamaan.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, menyampaikan bahwa kekuatan Kota Pontianak terletak pada keberagaman dan semangat kolaborasi, sehingga program ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan krisis lingkungan.
Secara nasional, jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang atau sekitar 5% dari total penduduk, menunjukkan bahwa isu difabel merupakan bagian penting dari pembangunan inklusif. Sementara itu di tingkat daerah, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa mayoritas desa dan kelurahan memiliki warga difabel, termasuk di Kota Pontianak yang memiliki sebaran difabel lintas jenis di berbagai kecamatan. Namun demikian, kelompok ini masih sering terpinggirkan dalam kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam isu lingkungan, padahal mereka merupakan kelompok yang paling terdampak sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.
Merawat Bumi Tanpa Batas: Kolaborasi Difabel dan Lintas Iman di Pontianak
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Achmad Mupahir, dalam sambutannya juga menyatakan, “Kerusakan lingkungan adalah krisis moral. Upaya mengatasinya membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan semua pihak, bukan sekadar kebijakan.”
Pendiri Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Mustaat Saman, menegaskan bahwa selama ini difabel sering diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai bagian dari solusi, sehingga program ini menjadi ruang penting untuk menunjukkan bahwa difabel memiliki kemampuan dan kepedulian dalam menjaga lingkungan, serta berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam aksi sosial dan ekologis.
Dukungan terhadap pendekatan ini juga disampaikan oleh WWF Indonesia yang menegaskan bahwa upaya konservasi hanya akan efektif jika dilakukan secara inklusif, berbasis keadilan sosial, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari solusi yang berkelanjutan.
Albertus Tjiu, Arabela Landscape Manager WWF Indonesia, menyampaikan bahwa inisiatif ini telah dimulai sejak 2012 melalui program Leading the Change (LtC) yang didukung oleh Swedish International Development Cooperation Agency, dan kini bertransformasi menjadi ToPP GreenAbility. “Konservasi hanya efektif jika inklusif dan berkeadilan sosial,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan juga menampilkan talk show “Menemukan Kekuatan dalam Keterbatasan”, menghadirkan narasumber Dini Hari Purnami (Dinas Sosial Kota Pontianak), Hening Purwati (Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah), dan Mustaat Saman (HIDIMU/Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia). Ketiga narasumber menekankan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkontribusi dalam aksi lingkungan.
Program ToPP GreenAbility yang dijalankan di Pontianak bersama wilayah lain seperti Jakarta, Bojonegoro, dan Manokwari ini diharapkan menjadi model gerakan berbasis komunitas yang mengintegrasikan spiritualitas, keadilan sosial, dan aksi ekologis secara konkret. Di tengah meningkatnya bencana ekologis dan ketimpangan akses terhadap sumber daya, pesan yang ingin ditegaskan bahwa masa depan bumi hanya dapat dijaga melalui keberanian untuk peduli dan bertindak bersama, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang ditinggalkan.
Di tengah meningkatnya bencana ekologi, polusi, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Pontianak mengirimkan pesan tegas: masa depan lingkungan menuntut keberanian untuk berubah—lebih inklusif, lebih kolaboratif, dan melampaui sekat-sekat perbedaan demi keberlanjutan yang adil bagi semua.
Gerakan ini menegaskan kembali pesan fundamental Surat Al-Ma’un bahwa iman tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam keberpihakan nyata, kepedulian aktif, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga bumi dan memuliakan setiap manusia tanpa kecuali.
