JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Patriotisme dimaknai sebagai pantulan cinta kepada bangsa dan tanah air yang merupakan bagian dari iman dan wujud syukur kepada Allah. Demikian dikemukakan Saiful Bahri.
“Sangat tidak bertentangan dengan konsep kenegaraan dan kebangsaan kita,” tegasnya, Jumat (28/8), saat Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Ruang KH Ahmad Dahlan, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Kota Jakarta Pusat.
Menurut Saiful, tantangan patriotisme saat ini begitu kompleks. Ia mendedah bahwa kewajiban administratif kerap membuat semangat kebangsaan tersekat oleh fanatisme berlebihan.
“Padahal, di dalam negeri sendiri juga rawan dengan itu. Kalau musim pemilu lebih parah, terpolarisasi oleh politik, sehingga kita terbiasa terkotak-kotak,” terang Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Bidang Tabligh Global dan Kerja Sama tersebut.
Padahal, kata Saiful, patriotisme sesungguhnya menjadi amal dan sarana bagi segenap warga bangsa untuk berkhidmat dengan mencurahkan berbagai gagasan konstruktif demi pembangunan bangsa, kini dan ke depan.
Dalam konteks ini, posisi Muhammadiyah disebutnya berada pada garis moderat. Ia mengingatkan agar persyarikatan tidak terjebak pada benturan kanan-kiri yang berupaya menarik Muhammadiyah ke dalam pusaran polarisasi.
“Jangan sampai kita terjebak pada jargon yang sering disampaikan saat pemilu, seperti ‘NKRI harga mati’ atau ‘Aku Pancasila’. Itu seolah-olah mengisyaratkan bahwa ketika kita memiliki gagasan global, kita tidak patriot,” tegasnya.
Saiful menyebut bahwa patriotisme dan internasionalisasi Muhammadiyah tidak bisa dibenturkan. “Biasanya kita terjebak dengan ikatan universal yang disebut globalisasi hari ini,” bebernya. Menurutnya, kedua variabel itu sangat relevan dalam konteks kekinian.
“Persatuan adalah kekuatan. Setiap muslim wajib berkontribusi untuk bangsanya, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat bagi sesama,” terangnya.
Di sisi lain, Saiful menyoroti bahwa internasionalisasi Muhammadiyah mewujud dalam bentuk gerakan dan ideologi, yang kemudian dikerucutkan pada basis diaspora. Dalam konteks diaspora, Muhammadiyah telah melakukan ekspansi yang membawa nilai-nilai Islam berkemajuan.
“Kalau mereka (diaspora) tidak dirawat—mereka punya banyak wilayah pengkhidmatan—harus siap menuntut ilmu sampai mentok (bagi yang mampu, tidak dipaksa),” bebernya.
Di situlah perlunya inventarisasi kader Persyarikatan yang telah menempuh studi di luar negeri sebagai manifestasi dari diaspora itu sendiri. “Diaspora Muhammadiyah ini jangan sampai nanti diklaim bahwa kita tidak nasionalis,” tegasnya.
Sebab, Muhammadiyah bersifat ideologis di satu sisi, dan inklusif di sisi lain. “Termasuk dalam konteks kebangsaan dan diaspora,” pungkasnya. (Cris)
