YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendampingi dan membantu masyarakat kurang mampu, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) DIY mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Ahad, 11-12 Januari 2025, di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jalan Brawijaya, Kapanewon Tamantirto, Kasihan, Bantul. Diklat ini diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UMY dengan tema “Semangat Al-Ma’un Mendorong Kiprah ‘Aisyiyah dalam Advokasi Masyarakat Kurang Mampu.”
Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PWA turut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mendukung berbagai program sosial yang dijalankan. MKS PWA memiliki sejumlah program pendampingan masyarakat, di antaranya untuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan terpinggirkan, dan dhuafa. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian khusus adalah Gerakan ‘Aisyiyah Cinta Anak (GACA) Nir Kekerasan. Dalam gerakan ini, pelatihan paralegal menjadi salah satu materi penting bagi relawan.
Tri Anggoro Putra, selaku panitia, dalam laporannya menyampaikan bahwa Diklat Paralegal ini diikuti oleh 50 peserta yang hadir secara penuh selama dua hari di Gedung AR. Fachrudin Unit A UMY. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Dalam sambutannya, Istianah ZA, Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA DIY, mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti Diklat Paralegal sangat tinggi. Namun, karena keterbatasan tempat dan aturan dari Fakultas Hukum UMY, tidak semua peminat dapat terakomodasi. Istianah menyebutkan, ada kemungkinan pelatihan serupa akan digelar di masa mendatang.
Menurut Istianah, pelatihan paralegal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah pelatihan harus dilaksanakan minimal selama tiga hari dengan menghadirkan setidaknya sepuluh pemateri dan sepuluh moderator. Selain itu, peserta diwajibkan menjalani magang selama satu bulan di lembaga bantuan hukum di lingkungan ‘Aisyiyah.
Ketua PWA DIY, Widiastuti, dalam sambutannya sekaligus membuka acara Diklat Paralegal ini secara resmi, menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum UMY yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ia juga mengingatkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban setiap Muslim. Menurut Widiastuti, program-program yang dijalankan oleh ‘Aisyiyah membutuhkan ilmu agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap berbagai undang-undang yang relevan dengan advokasi masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Widiastuti menegaskan bahwa kolaborasi antara Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PWA dan berbagai lembaga hukum lainnya dapat memperkuat upaya mitigasi dan advokasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebelum membuka acara secara resmi, ia menyampaikan bahwa inisiatif penyelenggaraan Diklat Paralegal ini merupakan langkah positif dari Majelis Hukum dan HAM PWA DIY untuk memperluas kiprah advokasi sosial.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pre-test bagi para peserta yang sudah disiapkan oleh panitia. Selama dua hari pelatihan, peserta akan mendapatkan sembilan materi dari sembilan narasumber berbeda. Materi pertama disampaikan oleh Rahmat Muhajir Nugroho, yang membahas dasar-dasar peran paralegal dalam masyarakat.
