YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah sangat serius dalam mengurus pendidikan. Keseriusan itu dibuktikan dengan berdirinya 6.024 sekolah/madrasah Muhammadiyah di seluruh tanah air.
“Dengan jumlah siswa dengan Muhammadiyah itu 1 juta lebih. Ada kenaikan signifikan tahun ini,” singkap Muhammad Sayuti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Karena itu, Muhammadiyah disebutnya sebagai stakeholder sangat penting untuk lembaga pendidikan. “Kita harus menjadi bagian penting dari perjuangan pendidikan Indonesia,” ujarnya.
Hal yang terus diperjuangkan sangat banyak, khususnya menyangkut pemeringkatan PISA (Programme for International Student Assessment). Pada pemeringakatan PISA ini, kata Sayuti, Indonesia masih berada di level terendah.
“Numerasi, literasi, dan sains itu se-Asia aja ini. Bandingan Asia ya. Singapura nomor 1, Vietnam nomor 2,” bongkarnya. Setelah itu, peringkat 3 diraih Brunei Darussalam, peringkat 4 Thailand.
“Malaysia nomor 5, Indonesia nomor 6. Di belakang Indonesia ada Kamboja. Jadi Indonesia itu hanya lebih baik dari Kamboja, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam,” tuturnya, Jumat (9/10) dalam Kajian Malam Sabtu (KAMASTU) AMM DIY di Aula Lantai 2 Kantor PWM DIY, Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta.
Di situlah perjuangan yang mesti terus dilakukan agar pemeringkatan PISA dapat meningkat ke level yang jauh lebih baik. “Kira-kira pendidikan Muhammadiyah menjadi bagian dari masalah tadi atau berbeda?” tanya Sayuti, Dosen Pendidikan Vokasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Capaian PISA itu menjadi indikator makro pendidikan Indonesia yang mesti ditempatkan pada upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia di masa-masa berikutnya. “Dalam banyak indikator makro itu positioning pendidikan kita masih sangat jauh,” bebernya.
Sayuti menegaskan, hasil pendidikan tidak dapat dilihat secara instan. Ia mencontohkan SD Inpres (Instruksi Presiden) pada masa Orde Baru yang orientasinya memperluas akses pendiddikan, tetapi dampaknya baru terlihat setelah bertahun-tahun.
“61.000 pemerintah membangun SD Inpres. Nah, ternyata pembangunan SD Inpres zaman orde baru itu berdampak luar biasa dalam hal pertumbuhan ekonomi. Yang dampaknya itu 15 sampai 20 tahun kemudian,” terangnya.
Karena itu, kebijakan pendidikan yang tengah berjalan saat ini perlu dijaga keberlanjutannya kendati terjadinya pergantian menteri. Sebab, pergantian itu membuat program yang sebelumnya berjalan tidak memberikan hasil optimal ketika sudah digantikan dengan program yang baru.
“Jadi, ini adalah problematika pendidikan Indonesia. Problem kita adalah kebijakan pendidikan itu tidak menjadi komitmen jangka panjang. Kita harus mendapatkan lesson learn (pelajaran yang dipetik) dari situasi itu,” tegas Sayuti.
Pendidikan Indonesia disebutnya terlalu formalistik, berorientasi pada ujian, dan mendorong siswa sekadar hafal materi. Instrumen evaluasi seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA) semestinya mendorong perubahan substansial dalam cara mengajar guru, bukan sekadar belajar menghadapi tes tersebut.
“Jadi memang membicarakan problem pendidikan itu abot (berat). Kadang-kadang dan birokrasi pendidikan itu sangat formalistik,” ungkapnya.
Di sinilah pendidikan Muhammadiyah punya posisi strategis untuk ikut mendorong perbaikan serta mampu menawarkan alternatif konstruktif untuk masa depan pendidikan di Indonesia.
“Muhammadiyah harusnya bisa kita hindari program-program yang formalistik tadi ke arah yang substansial,” bebernya dengan menekankan pentingnya pendidikan holistik, yang mencakup pengembangan aspek lahir dan batin serta orientasi dunia dan akhirat.
“Semoga dengan ekosistem pendidikan di Muhammadiyah kita bisa memperbaiki itu,” tandasnya. (Cris)
