Fenomena Sosial Politik Saat Ini dan Filosofi “Menjabat” Belajar dari China
Oleh: Sobirin Malian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Fenomena sosial politik kita akhir-akhir ini benar-benar memprihatinkan. Gaji dan fasilitas anggota DPR yang fantastis, diiringi pernyataan Sahroni, Nafa Urbach yang menantang rakyat dan lain-lain telah membuat masyarakat gerah dan muak. Beberapa fenomena itu telah menjadi bola liar memicu rakyat memprotes keras turun ke jalan__dengan melakukan demo bergelombang besar. Terakhir (Kamis, 28 Agustus 2025) seorang OJOL, Affan Kurniawan gugur karena dilindas mobil Barracuda polisi saat demo berlangsung.
Fenomena demonstrasi akhir-akhir ini sebenarnya adalah akumulasi dan masih dalam rangkaian ketidakpuasan rakyat atas paradoksnya para pejabat tatkala mengemban amanah dari rakyat. Anggota DPR yang dalam pandangan rakyat tidak berpihak pada mereka “enak-enakan” menerima kenaikan gaji dan fasilitas yang sangat fantastis berbanding terbalik dengan gaji UMR atau gaji guru. Demikian juga para pejabat negara lain, seperti Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, dan DPRD semuanya hidup bermewah tanpa memperhatikan nasib rakyat yang kesulitan hidup, dibebani harus membayar pajak macam-macam dan beban hidup lain.
Atas dasar fenomena itu, penulis penting rasanya mengingatkan kembali para pejabat itu agar tetaplah amanah dan memperhatikan nasib rakyat. Mereka jangan ditinggalkan begitu saja.
Belajar ke Negeri Tiongkok
Kita perlu merefleksi diri kembali dengan belajar dari filosofi tokoh-tokoh Tiongkok (China di masa lalu), diantaranya filosof Liu An.
Liu An adalah seorang pangeran dan filsuf Tiongkok yang hidup pada abad ke-2 SM, di masa Dinasti Han Barat. Ia dikenal sebagai penulis buku "Huainanzi", sebuah karya filosofis yang membahas tentang berbagai topik, termasuk kosmologi, politik, dan etika.
Liu An juga dikenal sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam pengembangan Taoisme dan filsafat Tiongkok lainnya. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat Tiongkok dan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan pemikiran Tiongkok.
"Huainanzi" adalah karya yang sangat penting dalam sejarah filsafat Tiongkok dan masih dipelajari hingga hari ini. Buku ini membahas tentang berbagai topik, termasuk kosmologi, politik, etika, dan filsafat alam. Liu An juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang alam semesta dan kehidupan manusia.
Dalam sejarah Tiongkok, Liu An juga dikenal sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam politik dan pemerintahan. Ia adalah seorang pangeran yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan pada masa itu. Namun, ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki komitmen pada filsafat dan kebijaksanaan, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan pemikiran Tiongkok.
Diantara filosofis yang diajarkan oleh Liu An adalah tiga (3) hal berbahayanya orang yang duduk dalam pemerintahan. Filosofi Pertama, orang yang tidak memiliki akhlak tetapi mendapat banyak pernghargaan.
Filosofi ini mengacu pada bahaya yang dapat timbul ketika seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik atau integritas yang kuat mendapatkan banyak penghargaan atau pengakuan. Berikut beberapa penjelasan tentang bahaya yang dapat timbul:
1. Ketika seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik mendapatkan penghargaan, maka hal ini dapat memberikan contoh atau preseden yang buruk bagi orang lain. Orang lain mungkin berpikir bahwa untuk mendapatkan penghargaan, mereka harus melakukan hal yang sama, meskipun itu tidak etis atau tidak bermoral.
2. Penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik dapat dianggap tidak tepat dan tidak adil. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan orang lain yang lebih pantas mendapatkan penghargaan. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur BI) jelas-jelas koruptor berdasar putusan pengadilan tetapi mendapat penghargaan, juga beberapa nama lain seperti Zulhas dan lain-lain.
3. Ingat, ketika seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik mendapatkan penghargaan, maka hal ini dapat merusak moral dan etika dalam pemerintahan dan masyarakat. Orang lain mungkin merasa bahwa untuk sukses, mereka harus mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. Orang semacam ini dikenal dengan Machevelian (Machiaveli)_yang menghalalkan banyak cara asalkan kepentingannya didapat.
4. Seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik dan mendapatkan penghargaan dapat memiliki pengaruh negatif pada orang lain, terutama pada generasi muda. Mereka mungkin meniru perilaku yang tidak baik dan menganggap bahwa itu adalah cara untuk sukses.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penghargaan diberikan kepada orang yang benar-benar pantas dan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, kita dapat mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam masyarakat.
Filosofi kedua, kata Liu An, bahwa hati-hati dan berbahaya jika ada orang yang tidak memiliki kapabilitas (kemampuan) tetapi punya kedudukan tinggi.
Filosofi ini, dapat menjadi:
1. Keputusan yang buruk: Seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang memadai dapat membuat keputusan yang buruk dan tidak efektif, yang dapat berdampak negatif pada organisasi atau masyarakat.
2. Kerusakan reputasi: Kedudukan tinggi yang dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang memadai dapat merusak reputasi organisasi atau lembaga yang dipimpinnya.
3. Ketergantungan pada orang lain: Seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang memadai dapat terlalu bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakjelasan.
4. Penghambat kemajuan: Seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang memadai dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam organisasi atau masyarakat.
5. Kurangnya akuntabilitas: Seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang memadai dapat tidak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seseorang yang mendapatkan kedudukan tinggi memiliki kapabilitas dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Putusan MK yang memboleh pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Prersiden__dengan segala penelikungan hukumnya, membuktikan filosofi ini sangat tepat.
Filosofi ketiga, berhati-hatilah dan sangat berbahaya jika ada orang yang tidak memiliki prestasi, tetapi bergaji tinggi.
Filosofi ingin mengungkapkan bahwa:
1. Ketika seseorang yang tidak memiliki prestasi tetapi bergaji tinggi, maka hal ini dapat menghilangkan motivasi bagi orang lain untuk bekerja keras dan berprestasi.
2. Gaji yang tinggi tanpa prestasi dapat dianggap tidak adil bagi orang lain yang bekerja keras dan berprestasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.
3. Orang yang tidak memiliki prestasi tetapi bergaji tinggi dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki kontribusi yang signifikan untuk kemajuan masyarakat.
4. Orang yang tidak memiliki prestasi tetapi bergaji tinggi dapat tidak bertanggung jawab atas kinerja mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan.
5. Orang yang tidak memiliki prestasi tetapi bergaji tinggi dapat memiliki pengaruh negatif pada generasi muda. Mereka mungkin berpikir bahwa untuk sukses, tidak perlu bekerja keras dan berprestasi.
Dalam filosofi China, konsep "You Gong You De" (有功有德) menekankan pentingnya memiliki prestasi dan kontribusi dalam masyarakat. Orang yang memiliki prestasi dan kontribusi dihargai dan dihormati dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang wajar.
Filosofi Aji Mumpung dalam Budaya Jawa
Dalam budaya Jawa, ada juga filosofi buruk dan sering digunakan seseorang tatkala menjabat yaitu filosofi “aji mumpung”. Filosofi "aji mumpung" dalam budaya Jawa merujuk pada perilaku seseorang yang memanfaatkan kesempatan atau momentum tertentu untuk kepentingan pribadi, tanpa memikirkan dampak atau konsekuensi jangka panjang.
Dalam konteks pejabat, "aji mumpung" dapat diartikan sebagai perilaku pejabat yang memanfaatkan kekuasaan atau posisinya untuk kepentingan pribadi, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat atau negara.
Berikut beberapa contoh perilaku "aji mumpung" pada pejabat:
1. Korupsi: Memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri.
2. Penyalahgunaan wewenang: Memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengambil keputusan yang tidak adil.
3. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi: Memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Perilaku "aji mumpung" dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan negara, seperti:
1. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada pejabat dan lembaga pemerintah.
2. Perilaku "aji mumpung" dapat menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk kondisi sosial.
3. Perilaku "aji mumpung" dapat menghambat kemajuan dan pembangunan negara.
Oleh karena itu, penting bagi pejabat untuk memahami dan menghindari perilaku "aji mumpung", serta memprioritaskan kepentingan masyarakat dan negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dari fenomena demonstrasi masyarakat dalam beberapa hari ini, pemicu mereka itu tidak lain diantaranya adalah, rakyat merasa adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem di negara kita. Rakyat merasa anggota DPR atau Pejabat negara yang sama sekali tidak bekerja keras, tidak memiliki kapabilitas tetapi menerima fasilitas dan gaji yang fantastis. Berbanding terbalik dengan nasib rakyat yang serba kesulitan, UMR yang sangat sulit naik dan berbagai kebijakan yang terus memberatkan. Siapa yang memperjuangan rakyat ini?! Siapa yang bertanggungjawab?!
Melalui demonstrasi mereka mencoba mengguggah agar sistem diperbaiki. Mereka berharap, wakil rakyat bukan “sok-sokan” menantang atau mentololkan mereka. Mereka (rakyat) ini juga ingin hidup lebih baik, lebih sejahtera. wallahu’alam bissawab.
