Setiap tahun politik tiba seperti Pemilu 2024 selalu muncul kritik dari kader atau pimpinan Muhammadiyah terhadap sikap politik Persyarikatan. Sebutlah tentang sedikitnya kader dan tokoh Muhammadiyah yang berkontestasi di pemilihan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden dari Muhammadiyah. Kritik makin kencang dan tanpa tedeng aling-aling, bahkan dipublikasikan di media massa atau forum-forum publik yang disimak pihak luar.
Kritik itu baik, apalagi di Muhammadiyah yang berbudaya demokratis. Organisasi tanpa kritik akan membeku, setidaknya tidak tahu kelemahan diri. Namun mana kala kritik itu tanpa kajian yang mendalam dan luas dari banyak sudut pandang maka terbuka kemungkinan pihak luar atau yang tidak paham memiliki pandangan negatif terhadap Muhammadiyah. Apalagi bila disampaikan oleh kader dan pimpinan organisasi, maka semakin kuatlah pandangan pihak lain tentang kelemahan Muhammadiyah. Orang dalam dianggap paling absah.
Namun bijaksanakah melakukan kritik terbuka sampai detail ke ruang publik? Di sinilah pentingnya kearifan dan tanggung jawab moral dari para kader dan pimpinan. Untuk mengungkap segala kekurangan dan kelemahan ke luar tentu sangatlah mudah bagi orang di dalam, karena sehariharinya tahu dapur organisasi sampai ke masalah paling kecil. Tapi kenapa mesti ke ruang umum yang terbuka? Di sinilah pertimbangan tentang nama baik, marwah, muru’ah, dan kebesaran organisasi Muhammadiyah penting untuk dijaga secara bijaksana oleh anggota, kader, dan pimpinan di seluruh lingkungan Persyarikatan.
Mengenai kurangnya kader dan tokoh politik yang berkiprah di kancah nasional jangan selalu melihat dan menyasar kesalahan pada kebijakan organisasi. Muhammadiyah itu organisasi kemasyarakatan yang non-politik praktis sesuai Khittah dan jati dirinya sejak kelahirannya. Muhammadiyah berbeda dengan partai politik dan ormas lain yang suka berkecimpung langsung dalam berpolitik praktis. Apakah Muhammadiyah dituntut untuk sama dengan organisasi lain yang serba pragmatis dan oportunistik? Apalagi harus proaktif seperti partai politik yang berkecimpung langsung dalam kontestasi dan proses politik praktis? Posisi Muhammadiyah seperti ini penting dipahami serta menjadi komitmen dan pengetahuan kolektif seluruh anggota, kader, lebih-lebih pimpinan. Jangan menuntut Muhammadiyah terlalu jauh, ibarat meminta “kuda bertanduk”
Bagaimana dengan jalan keluar atau solusi agar kader Muhammadiyah berdiaspora di politik di eksekutif dan legislatif maupun yudikatif dan lembaga-lembaga strategis lainnya? Pimpinan Pusat selalu mendorong dan memediasi kepada para kadernya yang ikut kontestasi maupun aktif dalam perjuangan politik praktis serta lembaga publik lainnya. Muhammadiyah tidak alergi politik, bahkan mamandang positif perjuangan politik kebangsaan maupun politik praktis. Muhammadiyah sesuai Khittahnya berijtihad mengambil jalan politik kebangsaan-kenegaraan dan tidak mengambil jalan politik praktis. Itulah patokan resmi Muhammadiyah yang sudah menjadi pilihan gerakannya. Cobalah baca dan hayati dengan seksama Khittah Denpasar 2002 agar tidak gagal paham. Pahami juga kelahiran Muhammadiyah secara seksama!
Bagaimana dengan kelonggaran kebijakan Muhammadiyah? Dari periode ke periode selalu terbuka kebijakan khusus bagi mereka yang aktif di partai politik dan perjuangan politik praktis. Kebijakan pelarangan rangkap jabatan dan lain-lain masih dapat difleklsibelkan sesuai keadaan dan kepentingan. Tapi tidak bisa juga organisasi itu serba bebas tanpa koridor. Semuanya memerlukan tatanan, mekanisme, dan regulasi organisasi yang tersistem karena Muhammadiyah justru besar dan kuat di atas sistem. Kelemahan organisasi selalu ada, tetapi jangan terus digugat dan dipersoalkan sampai jauh, lebih-lebih secara terbuka di ruang publik. Organisasi memerlukan perbaikan terus-menerus secara tersistem atas dasar pertimbangan dan kepentingan yang menyeluruh, bukan parsial dan sesaat. Selalu ada mekanisme organisasi untuk perbaikan.
Hal lain yang sama pentingnya ialah sikap dan kualitas kader Muhammadiyah sendiri. Jika bertekad dan berkecimpung di dunia politik praktis dan pemerintahan, semestinya menunjukkan etos yang tinggi, gigih, pantang menyerah, dan berani bertarung dalam dinamika yang sulit sekalipun. Lebih khusus tampillah menjadi sosok yang inklusif, moderat, luwes, serta mampu bernegosiasi, beradaptasi, dan berkompromi secara benar, baik, dan tetap memiliki idealisme. Sebaliknya tidak menunjukkan penampilan yang serba hitam-putih, dogmatis, kaku, keras, dan memiliki perangai “tembak sana tembak sini” yang berujung pada kesempitan ruang artikulasi dan aktualisasi di kancah nasional. Perbanyaklah kawan dan tidak memperbanyak lawan. Kalau sudah purna atau berhenti dari dunia politik maupun institusi publik lain dengan kembali aktif di Persyarikatan maka berkhidmatlah dengan tuma’ninah tanpa membawa sikap “deprivasi relatif”! (hns)
Sumber: Majalah SM Edisi 21 Tahun 2023
