JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Para pemimpin dan elite Indonesia dalam berbagai forum Internasional acap kali menyebut Indonesia sebagai negara besar. Klaim negara besar ini tampak tak sejalan secara akademis di banyak kalangan pengkaji hubungan internasional.
Tantangan-tantangan akademis yang melabeli Indonesia sebagai negara middle power dan klaim Indonesia sebagai negara besar inilah yang menjadi topik pembahasan dalam JIB Talks secara daring di bawah tajuk “Apa yang Membuat Negara Itu Besar? Memikirkan Kembali Indonesia dalam Politik Global”, Sabtu (3/10).
Kegiatan ini dipandu oleh Musa Maliki sebagai Host JIB TALKS dengan menghadirkan pembicara utama dari akademisi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Mohamad Rosyidin yang baru saja wisuda dari doktoralnya di UGM. Diskusi ini diramaikan bersama akademisi hubungan internasional UGM, Randy W. Nandyatama (Universitas Gadjah Mada) dan M. Yusra dari Universitas Andalas.
Dalam pengantarnya, Musa yang juga dosen hubungan internasional UPNVJ mempertanyakan klaim Indonesia sebagai negara besar yang terefleksikan dari banyak pernyataan elite-elitenya. Klaim ini baginya menarik untuk disimak dalam rangka menemukan apa saja hal-hal yang menjadikan sebuah negara itu sebagai negara besar. Di sini ada dialektika subjek sebagai pengklaim negara besar dan objek yang melalui proses saintifikasi.
Dalam menjawab hal tersebut, Rosyidin menyebut lima elemen konstruksi identitas Indonesia sebagai negara besar. Elemen-elemen ini merupakan hasil kajian dari disertasinya di UGM yang berjudul “Genealogi Kemegahan: Analisis Diskursif Identitas Negara Besar Indonesia”.
Pertama, kebanggaan nasional. Ada gagasan yang berkelindan antara nasionalisme dan great power. Spirit Nasionalismelah yang membuat kenapa pemimpin-pemimpin Indonesia itu sungguh yakin bahwa Indonesia itu negara besar.
Kedua, mitos nasional. Hal ini berkontribusi pada produk historis. Jadi bukan sesuatu yang rasional, tetapi kita membutuhkan makna. Manusia adalah makhluk pencari makna.
“Inilah yang dimaksud mitos nasional. Mitos nasional yang diciptakan memberikan keyakinan imajinasi publik bahwa negara itu adalah negara besar. Mitos nasional itu menjadi pembentuk atau elemen utama dalam menjustifikasi kenapa negara menganggap dirinya itu negara besar,” ungkapnya.
Elemen ketiga, kata Rosyidin, adalah eksepsionalisme budaya. Menurutnya, budaya menjadi elemen penting di balik kebesaran negara karena, budaya mampu mendefinisikan identitas nasional bangsa tersebut. Indonesia sendiri menggunakan elemen budaya ini untuk menjustifikasi bahwa Indonesia adalah negara besar.
“Indonesia menjadi satu-satunya negara yang majemuk dan berhasil menjaga kesatuannya. Negara-negara majemuk lainnya cenderung gagal, baik itu proses nation building-nya maupun kesatuannya. Kesatuan Indonesia mampu bertahan dan tidak seperti yang dialami Balkan. Bahkan Amerika yang disebut sebagai melting pot pun, tingkat rasialismenya juga masih tinggi,” bebernya.
“Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling majemuk dan paling berhasil dalam mencegah terjadinya perpecahan. Faktor budaya inilah yang menjadi keunggulan Indonesia,” imbuhnya.
Keempat, geografi dan arsitektur monumental. Elemen fisik atau geografi cukup berperan. Tidak hanya luas wilayah, tetapi juga kekayaan alam turut membangun keyakinan bahwa Indonesia itu negara besar. Selain itu juga monumen. Di balik sebuah monumen atau bangunan megah, itu juga terkandung ide. Ide kebesaran suatu bangsa.
“Makanya di era Soekarno dulu, sebuah bangunan itu sangat sakral. Monumen menjadi sebuah simbol kebesaran negara. Artinya, identitas kebesaran Indonesia itu diabadikan di balik bangunan fisik. Hal tersebut juga berlangsung sampai saat ini,” ujar Rosyidin.
Kelima atau terakhir, bagi Rosyidin, capaian nasional dan cita-cita nasional juga merepresentasikan tentang kebesaran suatu negara.
“Misal, Konferensi Asia Afrika (KAA) di era Soekarno dipandang oleh banyak akademisi sebagai middle power. Bagi saya, KAA adalah great power karena pengaruhnya yang sangat mengglobal,” tegasnya.
Randy mengakui bahwa selama ini politik luar negeri Indonesia memang betul dipahami dengan konsep middle power. Middle power itu dianggap tidak akan pernah maju sendiri, sehingga pasti memanfaatkan rezim internasional.
“Cara middle power beradvokasi, menggunakan forum-forum internasional sebagai jembatannya. Dan di sinilah letak menariknya dari kajian yang dilakukan Rosyidin,” katanya.
Adapun Yusra yang cukup lama tinggal dan studi di Sorbonne, Perancis mengatakan bahwa aspek budaya Indonesia yang multikulturalis yang menjadi satu dari lima elemen yang disebut Rosyidin, perlu terus dipromosikan ke dunia internasional. Multicultural Indonesia jauh lebih kompleks dan hormonis dibandingkan di Perancis. Multikulturalisme, sambungnya, menjadi suatu berkah bagi Indonesia dan jauh lebih unggul dari Barat.
“Jadi, multikulturalisme menjadi kekuatan bagi Indonesia dan patut dipromosikan kepada pihak luar,” tuturnya.
Dalam penutup, Rosyidin menyakini pentingnya proses dekolonisasi kajian hubungan internasional. Klaim-klaim yang dilabeli Barat seperti middle power adalah cara pandang Eropasentrisme.
Penerimaan konsep middle power oleh kita menjebak kita dalam kerangka pandangan Eropasentrisme karena isi middle power adalah pengalaman bangsa Barat. “Jadi ini terlalu bias Eropasentris”, ujar Rosyidin. Disertasi ini merupakan upaya, ikhtiar dekolonisasi pengetahuan (hubungan internasional).
