YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Isu kedaulatan dan keamanan maritim kembali mengemuka seiring meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah perairan strategis. Dalam konteks ini, kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Jepang dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar, menilai sektor keamanan maritim menjadi pintu masuk utama Jepang dalam membangun kerja sama keamanan dengan Indonesia secara berkelanjutan dan dapat diterima secara politik.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum One Day Conference bertajuk ‘BIMP-EAGA and Japan: Issues and Prospects’ yang digelar pada Sabtu (24/1) di UMY. Menurut Rafyoga, pendekatan Jepang yang menitikberatkan pada keamanan non-tradisional, seperti peningkatan kapasitas aparat dan bantuan teknis di bidang maritim, selaras dengan kebutuhan Indonesia saat ini, terlebih sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan kompleks.
“Keamanan maritim jadi pintu masuk yang relatif aman dan dapat diterima Indonesia. Melalui kerja sama ini, Jepang tidak dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis,” ujar Rafyoga.
Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang menerima spektrum kerja sama keamanan Jepang paling lengkap. Hal tersebut dilihat dari pelatihan aparat, latihan bersama, hingga alih teknologi pertahanan yang berkaitan dengan penegakan hukum laut.
Kerja sama tersebut berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pengambilan keputusan aparat keamanan Indonesia di lapangan.
Rafyoga menekankan bahwa meskipun Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan prinsip di level kebijakan luar negeri, perbedaan tersebut tidak menghambat kerja sama di level operasional.
“Justru di level operasional inilah nilai-nilai bersama dibangun. Aparat Indonesia memperoleh pemahaman yang lebih kuat tentang hukum laut internasional dan tata kelola keamanan maritim,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai kerja sama keamanan maritim berkontribusi pada pembentukan kepercayaan jangka panjang terhadap peran Jepang di Asia Tenggara. Intensitas interaksi menciptakan hubungan personal antarlembaga yang memperkuat legitimasi Jepang sebagai mitra keamanan.
Rafyoga tetap mengingatkan bahwa keberlanjutan kepercayaan tersebut bergantung pada konsistensi Jepang dalam menjunjung prinsip hukum internasional dan menahan diri dari pendekatan unilateral.
“Legitimasi Jepang di Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh konsistensinya terhadap norma dan hukum internasional,” pungkasnya saat merespon situasi politik dan hukum internasional saat ini. (ID)
