Kemandirian Ekonomi Dibangun dari Hati, Bukan Sekadar Regulasi
Penulis: Atih Rohaeti Dariah, Guru Besar Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Bandung
Mengapa Indonesia, negeri yang berlimpah sumber daya alam dan jumlah penduduk besar, sampai hari ini belum juga benar-benar mandiri secara ekonomi? Pertanyaan ini terasa makin mendesak ketika saya berkesempatan menghadiri Saresehan Kebangsaan bertajuk “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”, 26-28 Juni 2026 di Jakarta, salah satu rangkaian Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia 2026 yang dihadiri sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, dan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
Yang menarik, setelah membuka acara secara resmi, Presiden memberikan “kuliah umum 3 sks” tentang transformasi kebangsaan dengan mengangkat tiga istilah: state craft, deep state, dan state capture. Ketiganya sekilas terdengar seperti jargon ilmu politik, tetapi sesungguhnya menggambarkan sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, bagaimana sumber daya bangsa ini dialokasikan dan untuk siapa.
Singkatnya, state craft adalah kondisi ideal dimana negara dikelola secara terampil dan profesional, kebijakan lahir dari pertimbangan kepentingan nasional. Deep state terjadi ketika kebijakan dan keputusan secara sistematis dikendalikan oleh birokrasi untuk melayani kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan publik, pejabat yang memanfaatkan wewenang demi memperkaya diri, meski pemimpin politiknya dipilih secara demokratis. Sementara state capture, kondisi yang lebih parah, terjadi ketika oligarki, korporasi besar, atau elite politik secara sistematis “membajak” kebijakan, regulasi, bahkan proses legislasi dan sistem hukum demi kepentingan mereka. Praktik mafia anggaran, jual-beli regulasi, hingga konsesi sumber daya alam yang berputar di lingkaran segelintir elite, adalah wajah nyata dari state capture ini.
Dari mana lahirnya pola pikir semacam itu? Jika ditelisik, setidaknya ada lima aliran pemikiran ekonomi politik yang menjadi acuan, yakni Klasik, Neo-Klasik, Keynesian, Ekonomi Politik Baru, dan Islam. Ekonomi Politik Klasik dan Neo-Klasik sama-sama mengedepankan pasar bebas dan motivasi self-interest, manusia digerakan oleh hasrat memaksimalkan kepuasan pribadi. Ketika dunia dilanda depresi besar pada akhir 1920-an, John Maynard Keynes membuktikan bahwa pasar tidak selalu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, sehingga negara harus campur tangan mengelola permintaan agregat agar ekonomi makro stabil dan lapangan kerja tersedia. Adapun aliran Ekonomi Politik Baru menegaskan bahwa kebijakan publik tidak pernah netral (state is not neutral), ia selalu mengikuti kepentingan aktor-aktor politik yang berkuasa. Jika ditarik akarnya, keempat aliran ini sebenarnya berpijak pada premis yang sama bahwasannya kepentingan dan kepuasan pribadi sebagai pendorong utama perilaku ekonomi.
Di sinilah Ekonomi Politik Islam tampil dengan wajah yang sama sekali berbeda. Dalam pandangan Islam, harta sejatinya milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah memakmurkan bumi. Motivasi hidup seorang Muslim bukan semata mengejar kepuasan duniawi, melainkan ibadah, mencari ridha Allah SWT dan mencapai falah, kesuksesan dan kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam dibangun di atas akhlaqul karimah, jujur, amanah, dan menjauhi eksploitasi. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahkan dengan tegas melarang praktik ihtikar atau penimbunan barang demi memainkan harga, sebagaimana sabdanya, “Siapa yang menimbun (barang kebutuhan pokok), maka ia berdosa” (HR Muslim).
Yang menakjubkan, sejarah menunjukkan dimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak langsung membangun pasar atau menyusun aturan ekonomi ketika tiba di Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Beliau lebih dulu membangun “infrastruktur sosial dan spiritual”, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menanamkan kasih sayang dan kepercayaan (trust) di antara mereka. Baru setelah fondasi sosial itu kokoh, Rasulullah Nabi Muhammad SAW menata pasar Madinah yang bebas dari riba, bebas dari pungutan sewa lapak, dan diawasi langsung agar tidak ada kecurangan timbangan maupun penimbunan. Strategi ini sesungguhnya adalah antitesis dari deep state dan state capture, bahwa dengan membangun manusianya terlebih dahulu agar memiliki rasa takut kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama, regulasi ekonomi yang lahir kemudian benar-benar murni ditujukan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, selaras dengan ruh Pasal 33 UUD 1945, bukan untuk melayani segelintir pemilik modal atau kartel.
Indonesia sesungguhnya mengklaim memiliki sistem ekonomi sendiri yang khas dengan sosial budaya bangsa yakni Sistem Ekonomi Pancasila, yang spiritnya tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, sistem kita adalah sistem campuran yang sangat pragmatis, di mana wajah kapitalisme yang berpijak pada kepentingan individu kerap tampil lebih dominan ketimbang wajah gotong royongnya.
Saresehan kebangsaan ini sesungguhnya mengingatkan kita pada satu hal mendasar bahwa kemandirian ekonomi tidak akan pernah tercapai hanya dengan mengganti kebijakan atau pejabat, selama akar masalahnya watak self-interest yang menjadi mesin penggerak hampir semua aliran pemikiran ekonomi modern, tidak disentuh. Di titik inilah Muhammadiyah, dengan tradisi dakwah dan amal usahanya, memiliki peran strategis menghidupkan kembali etika ekonomi yang berpijak pada akhlak dan keadilan, bukan sekadar slogan. Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa hanya akan benar-benar mandiri dan sejahtera jika ekonominya dibangun di atas manusia-manusia yang takut kepada Allah dan peduli kepada sesamanya, bukan di atas hasrat tanpa batas untuk memaksimalkan kepuasan diri.
