JAKARTA, Suara Muhammadiyah — Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah memperoleh dukungan dana sebesar Rp500 juta dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan untuk mempercepat pengembangan Koperasi Masjid Jaya Berkemajuan.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang membahas penguatan legalitas, kelembagaan, pembiayaan, dan pembangunan teknis koperasi berbasis masjid.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Adi Hidayat. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal, Ketua Koperasi Masjid Jaya Berkemajuan Waluyo dan Arief Barata Al Huda.
Adi Hidayat mengatakan, dukungan tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun koperasi yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Menurutnya, bantuan keuangan perlu diikuti dengan penguatan sistem dan tata kelola agar koperasi tidak berhenti sebagai program jangka pendek.
“Dukungan ini perlu dikelola secara amanah, transparan, dan terukur. Koperasi harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan jemaah dan penguatan ekonomi umat,” katanya, Jumat (21/8) di Sudirman Central Business District, Swadarma, Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.
Pengembangan koperasi, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memperluas fungsi dakwah. “Dakwah tidak hanya disampaikan melalui ceramah dan pengajian, tetapi juga diwujudkan melalui program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi jemaah,” terangnya.
Fathurrahman menegaskan, masjid mempunyai potensi besar sebagai pusat pembinaan spiritual, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan koperasi masjid perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari dakwah Muhammadiyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Koperasi ini bukan semata-mata entitas bisnis. Ia merupakan bagian dari ikhtiar dakwah untuk membangun kemandirian, solidaritas, dan kesejahteraan umat melalui masjid,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Napitupulu Yogi Yusuf menjelaskan, pengembangan koperasi harus dimulai dari pemetaan kebutuhan dan potensi anggota serta jemaah di lingkungan masjid.
“Pendekatan dari bawah atau bottom-up diperlukan agar unit usaha yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tutur perwakilan UKP tersebut.
Perwakilan lain, Pandji Harijono, menyoroti pentingnya penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan hubungan antarlembaga. Perjanjian tersebut perlu memuat pembagian peran, lokasi kegiatan, struktur organisasi, mekanisme pendampingan, pengelolaan dana, serta bentuk pertanggungjawaban para pihak.
Selain PKS, dokumen kelembagaan, data anggota, struktur pengurus dan pengawas, serta kelengkapan legalitas perlu dipersiapkan secara tertib dalam bentuk digital maupun dokumen fisik.
Juga, Edwin menambahkan, pembangunan teknis koperasi dapat dimulai setelah aspek legalitas, struktur kelembagaan, dan dokumen kerja sama dipersiapkan secara memadai. Tahap teknis tersebut mencakup penyusunan sistem operasional, digitalisasi pencatatan, pengembangan unit usaha, dan mekanisme evaluasi.
Koperasi Masjid Jaya Berkemajuan direncanakan berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Majelis Tabligh PP Muhammadiyah akan menyusun rencana strategis sebagai pedoman pengembangan koperasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Dukungan Rp500 juta dari UKP akan dikelola dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan syariah. Penggunaannya diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan operasional koperasi sesuai dengan rencana kerja yang disepakati. (Indra)
