Ketika Data Bertemu Kemanusiaan
Oleh: Agus Subeno, Ketua PCM Duren Sawit II Jakarta Timur, Pemerhati Kebijakan Publik
Dalam kehidupan bermasyarakat, kebenaran tidak cukup hanya disampaikan; ia juga harus dapat dirasakan. Sebuah kebijakan boleh jadi lahir dari data yang akurat dan perhitungan yang cermat, tetapi akan sulit memperoleh kepercayaan apabila tidak menyentuh pengalaman hidup masyarakat. Manusia tidak hidup di dalam angka. Mereka hidup dalam realitas sehari-hari: harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, akses kesehatan, dan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan memahami denyut kehidupan orang-orang yang terdampak olehnya.
Di sinilah pentingnya mempertemukan akal dan rasa. Islam mengajarkan bahwa ilmu dan hikmah harus berjalan beriringan. Allah Swt. berfirman:
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (QS. An-Nahl: 125).
Ayat ini tidak hanya menjadi pedoman dalam dakwah, tetapi juga relevan dalam tata kelola kehidupan publik. Hikmah mengandung makna ketepatan berpikir dan bertindak, sedangkan pelajaran yang baik mencerminkan empati, kelembutan, dan kemampuan memahami kondisi orang lain.
Dalam praktik pemerintahan modern, data merupakan fondasi penting bagi penyusunan kebijakan. Berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, maupun indeks kesejahteraan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Tanpa data, kebijakan berpotensi kehilangan pijakan objektif dan mudah terjebak pada asumsi atau kepentingan jangka pendek.
Namun masyarakat menilai kebijakan dari sudut yang berbeda. Mereka merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sering kali muncul perbedaan antara keberhasilan yang tercatat dalam laporan dan pengalaman yang dirasakan warga. Pemerintah melihat capaian indikator, sedangkan masyarakat melihat perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kedua perspektif tersebut sesungguhnya tidak bertentangan. Keduanya merupakan bagian dari realitas yang sama dan perlu dipertemukan melalui komunikasi yang baik.
Tantangan ini semakin besar di era digital. Informasi bergerak sangat cepat, melampaui kecepatan klarifikasi. Media sosial memungkinkan setiap orang menjadi penyampai pesan sekaligus pembentuk opini. Akibatnya, ruang komunikasi yang tidak segera diisi dengan penjelasan yang memadai sering kali dipenuhi spekulasi, prasangka, bahkan informasi yang belum terverifikasi.
Di tengah situasi tersebut, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan angka dan fakta. Komunikasi harus mampu membangun pemahaman dan kepercayaan. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa kebijakan itu diperlukan serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Pertanyaan "mengapa" dan "untuk siapa" sering kali sama pentingnya dengan pertanyaan "berapa angkanya".
Ilmu komunikasi mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah pesan tidak hanya ditentukan oleh isi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya. Karena itu, komunikasi publik membutuhkan lebih dari sekadar transfer informasi. Ia memerlukan kemampuan mendengar, memahami, dan membangun dialog.
Al-Qur'an memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan yang berempati. Allah Swt. berfirman:
"Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu." (QS. Ali Imran: 159).
Ayat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan memimpin tidak hanya ditentukan oleh kebenaran substansi, tetapi juga oleh pendekatan yang manusiawi. Kelembutan dan empati bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu membangun kedekatan dan kepercayaan.
Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami cerita dibandingkan statistik yang rumit. Seorang ibu rumah tangga akan lebih cepat memahami makna inflasi ketika dikaitkan dengan belanja dapurnya. Seorang petani akan lebih mudah memahami arah kebijakan ketika dijelaskan melalui harga hasil panen dan biaya produksi yang ia hadapi. Seorang nelayan akan lebih mudah menerima perubahan ketika mengetahui kaitannya dengan biaya melaut dan kesejahteraan keluarganya.
Karena itu, data perlu diterjemahkan ke dalam bahasa kehidupan. Data tetap penting sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi ia harus hadir dalam bentuk yang dekat dengan pengalaman masyarakat. Ketika data diterjemahkan menjadi kisah-kisah nyata tentang kehidupan warga, kebijakan tidak lagi terasa jauh dan dingin.
Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan dapat berjalan bersama. Melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, Muhammadiyah membuktikan bahwa kemajuan tidak cukup hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kemaslahatan yang dirasakan umat.
Spirit Islam Berkemajuan inilah yang relevan dalam membangun komunikasi kebijakan publik. Rasionalitas dan empati tidak boleh dipertentangkan. Data memberikan arah, sementara empati memberikan makna. Data menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan empati membantu memahami bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat.
Pendekatan yang diperlukan adalah empati berbasis data. Sebuah pendekatan yang memadukan akurasi informasi dengan kepekaan sosial. Melalui pendekatan ini, kebijakan tidak hanya benar secara teknokratis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial karena dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Untuk mewujudkannya, setidaknya ada beberapa langkah yang perlu diperkuat.
Pertama, mengawali komunikasi dengan pengakuan terhadap realitas yang dirasakan masyarakat. Sebelum menjelaskan angka dan indikator, penting menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami warga dipahami dengan sungguh-sungguh.
Kedua, menerjemahkan bahasa statistik ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Angka menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan pengalaman hidup masyarakat.
Ketiga, memperluas ruang partisipasi publik. Musyawarah, konsultasi, dan dialog harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Allah Swt. berfirman:
"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38).
Masyarakat yang merasa didengar akan lebih mudah menerima kebijakan karena mereka menjadi bagian dari proses, bukan sekadar objek kebijakan.
Keempat, meningkatkan kecepatan dan kualitas respons komunikasi di ruang digital. Informasi yang cepat, jelas, akurat, dan mudah dipahami merupakan kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi saat ini.
Pada akhirnya, negara dan masyarakat berada pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Negara membutuhkan data agar kebijakan berjalan efektif. Masyarakat membutuhkan empati agar kebijakan terasa adil dan manusiawi. Keduanya tidak perlu dipilih salah satu, melainkan dipadukan dalam semangat kemaslahatan bersama.
Indonesia membutuhkan kebijakan yang berakal sekaligus berasa. Kebijakan yang kokoh berdiri di atas data, namun tetap mendengar suara rakyat. Kebijakan yang rasional dalam perencanaan, sekaligus penuh empati dalam pelaksanaan. Ketika akal dan rasa bertemu, lahirlah kepercayaan. Dari kepercayaan tumbuh partisipasi. Dan dari partisipasi itulah tercipta kekuatan bersama untuk membangun Indonesia yang maju, adil, dan berkeadaban.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang pandai menghitung keberhasilan, tetapi juga bangsa yang mampu merasakan denyut kehidupan rakyatnya.
