Ketika Rakyat Takut Bicara, Demokrasi Mulai Kehilangan Nyawa
Oleh: Nurudin, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Suatu sore, seorang mahasiswa menulis kritik tentang kebijakan pemerintah di media sosial. Bahsannya datar saja. Ia hanya mempertanyakan kenapa rakyat kecil selalu diminta berkorban, sementara pejabat yang terjerat korupsi masih bisa tersenyum di depan kamera.
Beberapa jam kemudian unggahannya ramai. Ada yang mendukung. Ada juga yang memperingatkan agar ia berhati-hati. “Jangan terlalu vokal,” kata seorang temannya. “Nanti bisa kena masalah.”
Kalimat itu terdengar biasa. Tapi sebenarnya itulah potret Indonesia hari ini. Banyak orang tahu ada yang salah. Banyak yang sadar ketidakadilan makin nyata. Namun tidak semua berani bersuara.
Padahal demokrasi tidak pernah dibangun oleh rakyat yang diam. Demokrasi tumbuh dari masyarakat sipil yang berani mengawasi kekuasaan. Sekarang, keberanian itu sedang benar-benar dibutuhkan.
Ketidakadilan Jadi Tontonan
Kita hidup di tengah situasi ketika ketidakadilan terasa semakin terbuka. Ironisnya, masyarakat justru mulai terbiasa melihatnya. Kabar-kabar penyalahgunaan kekuasaan muncul hampir setiap saat. Menjadi “pemandangan” setiap hari dan akan menjadi hal biasa. Kebijakan publik pun sering terasa lebih melindungi elite dibanding rakyat kecil.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kondisi itu. Dalam laporan kecenderungan penindakan korupsi, ICW mencatat korupsi masih terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan. Bahkan pada 2022, ICW menyebut korupsi telah menyentuh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Prinsip checks and balances yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru ikut terjebak dalam pusaran korupsi. Sebut saja korupsi berjamaan.
Kerugian negara akibat korupsi juga bukan angka kecil. Data ICW yang dikutip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kerugian negara akibat korupsi sepanjangn tahun 2025 mencapai Rp 300,86 triliun. Angka itu setara dengan ribuan sekolah, rumah sakit, atau bantuan sosial yang seharusnya bisa dinikmati rakyat.
Di sisi lain, ketimpangan ekonomi juga semakin terasa. Oxford Committee for Famine Relief atau Oxfam (organisasi yang didirikan di Inggris yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan keadilan global) pernah mencatat. Selama bertahun-tahun lembaga itu mengingatkan soal bahaya ketimpangan kekayaan dan akses ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketika sebagian kecil elite menguasai sumber daya besar, jutaan rakyat masih hidup dengan ketidakpastian pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Yang lebih mengkhawatirkan, publik mulai kehilangan kepekaan terhadap keadaan ini. Korupsi dianggap berita biasa. Konflik kepentingan dianggap lumrah. Bahkan ketika pejabat ditangkap, masyarakat hanya marah sesaat sebelum akhirnya lupa lagi karena kasus baru terus bermunculan.
Nah, pada kondisi ketika rakyat mulai lelah untuk peduli menjadi sangat berbahaya bagi negara. Padahal kekuasaan tanpa pengawasan selalu punya kecenderungan menjadi sewenang-wenang. Negara membutuhkan masyarakat sipil yang aktif sebagai penyeimbang. Bukan masyarakat yang hanya diminta patuh dan diam.
Masyarakat sipil itu bukan hanya aktivis. Bukan hanya mahasiswa yang turun ke jalan. Masyarakat sipil adalah semua warga yang sadar bahwa pemerintah harus dikritik ketika kebijakannya tidak adil.
Semua punya jalan masing-masing untuk menyampaikan aspirasi. Jurnalis yang terus menulis fakta. Dosen yang memberi ruang kebebasan berpikir. Penulis juga bisa menuangkan gagasannya di media. Seniman yang menyampaikan kritik sosial lewat karya. Anak muda yang berani mempertanyakan kebijakan publik di media sosial. Semua itu bagian dari masyarakat sipil.
Sayangnya, hari ini ruang kritik sering dipersempit oleh rasa takut. Takut dianggap melawan negara. Juga takut diserang buzzer. Ada juga takut kehilangan pekerjaan. Lalu juga takut berurusan dengan aparat. Manusiawi memang, tetapi perlu ada ruang longgar dalam pikiran untuk menyemai bahwa menyampaikan kritik itu tetap penting. Jika tidak, banyak orang memilih aman dengan menjadi penonton.
Reformasi Sudah Dikhianati
Indonesia sebenarnya punya sejarah besar tentang keberanian masyarakat sipil. Reformasi 1998 bukan hadiah dari penguasa. Reformasi lahir dari keberanian mahasiswa, aktivis, jurnalis, akademisi, dan rakyat biasa yang sudah lelah melihat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gerakan Reformasi 1998 menjadi titik penting ketika masyarakat sipil berhasil memaksa perubahan politik besar di Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan. Diskusi berlangsung di kampus-kampus. Demonstrasi terjadi di banyak kota. Bahkan sejumlah mahasiswa gugur dalam “Tragedi Trisakti” ketika menuntut perubahan.
Tuntutan reformasi waktu itu jelas waktu itu, yakni pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan demokrasi, dan pemerintahan yang lebih adil. Namun lebih dari dua dekade setelah reformasi, banyak orang mulai merasa cita-cita itu perlahan dikhianati.
Apa buktinya? Korupsi masih merajalela. Politik dinasti muncul di berbagai daerah. Kritik publik sering dianggap ancaman. Bahkan berbagai lembaga internasional mulai menyoroti melemahnya pengawasan masyarakat sipil dan kebebasan publik di Indonesia. Reuters (2026) melaporkan Transparency International menilai lemahnya pengawasan media dan masyarakat sipil membuat praktik korupsi semakin luas.
Ini sebabnya generasi muda hari ini tidak bisa hanya menjadi konsumen hiburan dan penonton politik. Masa depan mereka diputuskan oleh kebijakan negara. Harga pendidikan, lapangan kerja, kualitas lingkungan, hingga kebebasan berekspresi semuanya berkaitan langsung dengan arah kekuasaan.
Bersikap hari ini bukan berarti harus selalu turun demonstrasi. Bersikap bisa dimulai dari keberanian untuk peduli. Berani membaca isu secara kritis. Berani melawan disinformasi. Berani menyuarakan ketidakadilan tanpa takut dicap macam-macam. Berani menulis kritis di media sosial. Mengapa harus begitu? Karena kekuasaan paling mudah menyimpang ketika rakyatnya berhenti mengawasi.
Pada akhirnya, negara yang sehat bukan negara yang rakyatnya selalu diam. Negara yang sehat adalah negara yang terbiasa mendengar kritik dari warganya sendiri. Sebab demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi soal keberanian masyarakat sipil menjaga akal sehat dan rasa keadilan setiap hari.
Jika rakyat terus takut bersikap, maka ketidakadilan akan tumbuh menjadi sesuatu yang dianggap normal. Ketika ketidakadilan sudah dianggap normal, saat itulah demokrasi perlahan kehilangan nyawanya.
