Kita Merdeka, Tetapi Belum Menang

Kita Merdeka, Tetapi Belum Menang; Saatnya Mengubah Warisan Pahlawan Menjadi Kerja Nyata

Oleh: Agus Subeno, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit II Jakarta Timur, Pemerhati Kebijakan Publik

Pesan Haedar Nashir pada Hari Pahlawan mengingatkan kita: jangan sampai mewarisi kemerdekaan, tetapi kehilangan semangat pengorbanan. Ketika korupsi, kemiskinan, ketimpangan, dan krisis keteladanan masih membayangi bangsa, sudahkah kita benar-benar meneruskan perjuangan para pahlawan?

Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun. Bendera Merah Putih berkibar di seluruh penjuru negeri, demokrasi berjalan, pembangunan terus berlangsung, dan berbagai organisasi tumbuh menjadi kekuatan sosial yang besar. Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh kita hindari: apakah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga itu sudah benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi seluruh rakyat?

Kita memang telah menang melawan penjajahan. Tetapi kita belum sepenuhnya menang melawan kemiskinan, korupsi, ketimpangan, kebodohan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, dalam sejumlah aspek, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks.

Karena itu, Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya mengajak kita menundukkan kepala mengenang masa lalu, tetapi juga mengangkat kepala untuk melihat persoalan masa depan. Sebab, menghormati pahlawan bukan sekadar mengenang siapa yang telah gugur, melainkan memastikan bahwa cita-cita perjuangan mereka tidak gugur bersama perjalanan waktu.

Mari kita melihat kenyataan melalui data. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini memang menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen. Penurunan tersebut patut diapresiasi. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa hampir 23 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan.

Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka ini merupakan ukuran statistik, bukan gambaran tunggal tentang seluruh kebutuhan hidup layak. Namun, ia cukup mengingatkan bahwa jutaan keluarga masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Persoalan berikutnya adalah ketimpangan. BPS mencatat rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 0,363. Artinya, meskipun kemiskinan menurun, distribusi pengeluaran masyarakat masih menghadapi persoalan ketidakmerataan.

Di bidang pemberantasan korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 yang dirilis Transparency International menunjukkan skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara. Penurunan tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya merupakan peringatan serius tentang pekerjaan rumah dalam membangun integritas dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, tantangan pendidikan tidak kalah memprihatinkan. Hasil PISA 2022 yang diterbitkan OECD menunjukkan hanya sekitar 18 persen peserta didik Indonesia berusia 15 tahun mencapai kompetensi minimum matematika, 25 persen dalam membaca, dan 34 persen dalam sains. Hasil tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara OECD.

Data-data ini bukan dimaksudkan untuk menafikan kemajuan Indonesia. Justru sebaliknya, data harus menjadi cermin agar kita tidak terjebak dalam rasa puas diri. Kemajuan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek, pertumbuhan aset, atau megahnya infrastruktur. Pembangunan harus dinilai dari seberapa jauh kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Bangsa yang merdeka secara politik belum tentu merdeka secara ekonomi, pendidikan, dan keadilan.

Di sinilah makna kepahlawanan perlu diperbarui. Musuh bangsa hari ini tidak selalu datang dengan senjata dan seragam penjajah. Ia bisa hadir dalam bentuk korupsi, kemiskinan struktural, manipulasi informasi, keserakahan, rendahnya kualitas pendidikan, dan kepemimpinan yang kehilangan tanggung jawab moral.

Pahlawan Tidak Membangun Kekuasaan untuk Dirinya Sendiri

Sejarah perjuangan bangsa memberikan pelajaran yang sangat berharga: kemerdekaan Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Mereka datang dari berbagai latar belakang, organisasi, agama, suku, dan pandangan politik. Namun, ketika kepentingan Indonesia dipertaruhkan, mereka mampu menempatkan cita-cita bangsa di atas kepentingan golongan.

Sikap kenegarawanan seperti itulah yang sekarang semakin dibutuhkan.

Kita membutuhkan pemimpin yang melihat jabatan sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri. Kita membutuhkan politisi yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertahankan elektabilitas. Kita membutuhkan pejabat yang menghormati hukum, bukan mencari cara untuk menghindarinya.

Kita juga membutuhkan masyarakat yang tidak mudah mengorbankan kebenaran hanya karena pelakunya berasal dari kelompok yang didukungnya.

Salah satu penyakit demokrasi adalah ketika loyalitas terhadap kelompok lebih kuat daripada komitmen terhadap kebenaran. Kesalahan kawan dibela, kesalahan lawan dibesar-besarkan. Kritik dianggap permusuhan, sedangkan pujian dipandang sebagai loyalitas.

Jika keadaan seperti ini dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi arena persaingan kekuasaan, bukan sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.Karena itu, ukuran seorang negarawan bukan terletak pada seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, tetapi seberapa besar ia bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa.

Muhammadiyah: Jangan Hanya Bangga dengan Sejarah, Buktikan dengan Karya

Bagi warga Muhammadiyah, refleksi Hari Pahlawan semestinya memiliki kedalaman tersendiri.

Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912, jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sejak awal, gerakan KH Ahmad Dahlan tidak hanya berorientasi pada pembinaan ibadah, tetapi juga membangun manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Muhammadiyah ikut mempersiapkan fondasi kemerdekaan dengan mencerdaskan masyarakat, membangun kesadaran, serta melahirkan kader-kader yang kemudian mengambil peran penting dalam perjalanan bangsa.

Publikasi resmi Muhammadiyah mencatat terdapat 23 Pahlawan Nasional yang berasal dari atau memiliki hubungan historis dengan Persyarikatan, berdasarkan data hingga 2023. Jumlah tersebut setara sekitar 11 persen dari 206 Pahlawan Nasional yang tercatat pada periode itu.

Di antara mereka terdapat KH Ahmad Dahlan, Siti Walidah, Jenderal Soedirman, Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, Sukarno, Fatmawati, Haji Agus Salim, dan sejumlah tokoh lainnya.

Mereka memperlihatkan bahwa kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia tidak berlangsung melalui satu jalur saja. Ada yang berjuang melalui pendidikan, militer, diplomasi, politik, gerakan perempuan, pers, dan pemikiran kebangsaan.

Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, memberikan pelajaran penting tentang kebesaran jiwa dalam proses perumusan dasar negara. Jenderal Soedirman memperlihatkan keteguhan dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sementara Siti Walidah menunjukkan bahwa perjuangan bangsa tidak mungkin lengkap tanpa pemberdayaan perempuan.

Mereka tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai batas pengabdian. Mereka menjadikan nilai-nilai yang diperjuangkan melalui Muhammadiyah sebagai kekuatan untuk melayani Indonesia. Di sinilah letak pelajaran terpentingnya.

Para pendahulu membesarkan Muhammadiyah untuk ikut membesarkan Indonesia. Jangan sampai generasi sekarang justru membesarkan organisasi hanya untuk membesarkan dirinya sendiri.

Muhammadiyah hari ini memiliki kekuatan kelembagaan yang luar biasa. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, lembaga sosial, dan jaringan dakwah merupakan modal besar untuk membangun bangsa.

Namun, besarnya aset harus diikuti besarnya manfaat. Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) harus sejalan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekolah Muhammadiyah jangan hanya menjadi tempat anak-anak keluarga mampu memperoleh pendidikan berkualitas. Ia harus menjadi jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Rumah sakit Muhammadiyah jangan hanya diukur dari kapasitas gedung, jumlah pasien, dan pendapatan. Ia juga harus diukur dari kemanusiaan pelayanan dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan.

Perguruan tinggi Muhammadiyah jangan hanya mengejar akreditasi dan jumlah lulusan. Ia harus melahirkan ilmuwan, inovator, pemimpin berintegritas, dan solusi bagi persoalan masyarakat.

Lazismu jangan hanya berbangga dengan besarnya dana yang dihimpun. Keberhasilannya harus terlihat dari keluarga miskin yang semakin mandiri, anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikan, dan masyarakat yang keluar dari kerentanan ekonomi. Dengan demikian, kebesaran Muhammadiyah tidak berhenti pada neraca aset, tetapi terlihat dalam perubahan kehidupan manusia.

Lima Agenda Kepahlawanan Baru untuk Indonesia

Lalu, apa yang harus dilakukan agar semangat kepahlawanan tidak berhenti menjadi slogan? Menurut saya, ada lima agenda yang perlu diperjuangkan secara bersama-sama.

Pertama, menjadikan integritas sebagai fondasi kepemimpinan.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum. Ia harus dimulai dari pembentukan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di semua lembaga.

Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pengadaan, melindungi pelapor penyimpangan, dan memastikan hukum berlaku tanpa diskriminasi.

Organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah, juga harus memberikan teladan melalui tata kelola yang bersih dan profesional.

Kedua, menjadikan pendidikan sebagai perjuangan utama bangsa.

Rendahnya capaian literasi, numerasi, dan sains tidak boleh dianggap sebagai persoalan sekolah semata. Ini merupakan persoalan masa depan Indonesia.

Pemerintah harus memperkuat kualitas guru, pemerataan fasilitas, pendidikan anak usia dini, dan sistem pembelajaran yang membangun kemampuan berpikir kritis.

Muhammadiyah perlu mengambil peran lebih besar dengan menjadikan sekolah dan kampusnya sebagai pusat keunggulan pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan orang yang pintar mencari pekerjaan, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan pekerjaan, memecahkan masalah, dan menjaga nilai kemanusiaan.

Ketiga, mengubah pemberdayaan ekonomi dari bantuan sesaat menjadi kemandirian.

Bantuan sosial tetap diperlukan bagi masyarakat rentan. Namun, kebijakan pengentasan kemiskinan harus lebih jauh dari sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Perlu penguatan UMKM, akses pembiayaan yang adil, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penciptaan lapangan kerja produktif, dan perlindungan pekerja.

Zakat, infak, dan sedekah harus semakin diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan fungsi perlindungan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Keempat, membangun demokrasi yang beradab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perbedaan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Tetapi perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk merusak persaudaraan kebangsaan.

Para elite harus memberi teladan dengan menghindari politik kebencian, manipulasi informasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik politik yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Organisasi keagamaan perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis, independen, dan konstruktif, bukan sekadar menjadi pendukung atau penentang kekuasaan.

Kelima, mempersiapkan generasi masa depan yang menguasai teknologi sekaligus memiliki akhlak.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi kemajuan teknologi negara lain. Kita harus mempersiapkan generasi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, kecerdasan buatan, industri kreatif, dan inovasi ekonomi.

Namun, kemajuan teknologi harus disertai etika. Kecerdasan buatan tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral manusia. Teknologi harus digunakan untuk memperluas keadilan, meningkatkan produktivitas, dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan.

Inilah medan perjuangan baru yang membutuhkan pahlawan dengan kecerdasan intelektual, keteguhan moral, dan keberanian berinovasi.

Kembali kepada Al-Ma'un: Kepahlawanan yang Berpihak kepada Manusia

Seluruh agenda tersebut sesungguhnya memiliki akar kuat dalam ajaran Islam.

KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa memahami Al-Qur'an tidak cukup dengan membaca dan menghafalnya. Nilai-nilainya harus dihidupkan melalui tindakan nyata.

Surah Al-Ma'un memberikan kritik tajam terhadap kesalehan yang kehilangan kepedulian sosial:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma'un: 1–3).

Pesan ayat ini sangat mendasar: keberagamaan tidak boleh terpisah dari tanggung jawab kemanusiaan.

Demikian pula QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Inilah fondasi moral yang seharusnya mewarnai kepemimpinan, kehidupan organisasi, dan kebijakan publik.

Bagi Muhammadiyah, semangat Al-Ma'un bukan sekadar warisan sejarah atau identitas gerakan. Ia harus menjadi ukuran apakah dakwah benar-benar menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan terbesar bangsa ini bukan kekurangan slogan, peringatan, atau pidato tentang kepahlawanan. Persoalan kita adalah bagaimana mengubah nilai-nilai luhur itu menjadi kebijakan, budaya, dan tindakan yang konsisten.

Pemerintah harus memastikan kekuasaan menjadi instrumen pelayanan. Politisi harus mengembalikan politik kepada tujuan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dunia usaha harus bertumbuh bersama masyarakat. Organisasi keagamaan harus menjadi kekuatan moral dan sosial. Sementara setiap warga negara harus mengambil bagian sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya.

Bagi Muhammadiyah, momentum Hari Pahlawan harus menjadi kesempatan untuk mengukur kembali jarak antara kebesaran sejarah dengan kualitas pengabdian hari ini.

Kita tidak cukup hanya bangga pernah melahirkan Ahmad Dahlan, Soedirman, Ki Bagus Hadikusumo, Siti Walidah, dan para tokoh bangsa lainnya. Kita harus berani melahirkan generasi baru yang memiliki kualitas intelektual, integritas, keberanian moral, dan kepedulian sosial seperti mereka.

Jangan sampai kita mewarisi nama besar para pahlawan, tetapi kehilangan semangat perjuangannya. Jangan sampai organisasi semakin besar, tetapi keberpihakannya kepada masyarakat semakin kecil.

Pahlawan masa lalu berjuang agar Indonesia merdeka. Pahlawan masa kini harus berjuang agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Sebab, sejarah tidak akan bertanya seberapa sering kita memperingati para pahlawan. Sejarah akan mencatat apa yang telah kita lakukan untuk meneruskan cita-cita mereka.

Indonesia tidak kekurangan orang yang bangga menjadi pewaris kemerdekaan. Indonesia membutuhkan lebih banyak orang yang bersedia bekerja keras, berkorban, dan bertanggung jawab agar kemerdekaan tidak kehilangan maknanya.

Itulah kepahlawanan yang sesungguhnya. Dan itulah warisan yang seharusnya kita tinggalkan untuk generasi mendatang.