Memutus Rantai Riba, Merajut Ketentraman Hati
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Puput sempat ragu. Beberapa hari setelah pengajuan bantuan ke Lazismu BMT UMY, ia berniat mundur. Ada rasa sungkan yang menggelayut di hatinya untuk menerima bantuan dari lembaga di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah tersebut. Namun, takdir berkata lain. Kabar baik justru datang di mana utangnya di Bank telah dilunasi sepenuhnya.
"Kami ini sebenarnya pelaku, bukan sekadar korban riba, karena kami pernah menikmati (pinjaman) itu," kenang Puput dengan nada getir saat memberikan testimoni di Kantor Pusat BMT UMY, Yogyakarta, Sabtu, 18 April 2026. Baginya, surat pelunasan itu bukan sekadar kertas, melainkan tiket menuju ibadah yang lebih tenang tanpa bayang-bayang teror penagih utang.
Kisah Puput adalah satu dari 18 potret penerima manfaat program Pembebasan Hutang Riba (PHR) 2026. Memasuki tahun ke-9 pelaksanaannya sejak 2016, BMT UMY melalui Lazismu kembali mengucurkan dana sebesar Rp 225.330.153 untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan lintah darat maupun lembaga keuangan ribawi. Dana tersebut dialokasikan dalam dua skema yaitu dana hibah sebesar Rp 51,6 juta dan dana Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sebesar Rp 173,6 juta.
Jika tahun-tahun sebelumnya fokus pada pelaku UMKM dan tenaga pendidik, tahun ini BMT UMY membidik segmen yang sering terlupakan yaitu tenaga kebersihan dan petugas keamanan (security). Direktur Utama PT UMB, Uang Wari, SE, MEK, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah edukasi ideologis.
"Hutang riba itu bukan solusi, justru menjerumuskan. Kita harus berazam untuk tidak masuk ke jurang yang sama," ujar Uang Wari di depan para penerima manfaat yang hari itu menerima 'Kartu Lunas' sebagai simbol kemerdekaan finansial mereka.
Fenomena riba, baik melalui pinjaman online (pinjol) yang kini menghantui hingga ke layar ponsel mahasiswa maupun rentenir konvensional, memang menjadi momok menakutkan. Berdasarkan data dari Lazismu DIY, pada tahun 2021 saja terdapat lebih dari 1.000 orang di Yogyakarta yang terjerat utang riba. Dampaknya pun sistemik, mulai dari ketidakharmonisan keluarga hingga ancaman keselamatan jiwa.
Dakwah Bil Hal Menuju Skala Nasional
Program PHR ini merupakan manifestasi nyata dari Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang mengharamkan praktik pembungaan uang. Wakil Ketua Pengurus BMT UMY, Prof Halim Purnomo, menyampaikan bahwa ikhtiar ini adalah bentuk dakwah bil hal (dakwah dengan perbuatan nyata) di bidang ekonomi.
"Kami sedang berikhtiar agar wilayah kerja BMT UMY bisa merambah nasional, dari Sulawesi hingga Maluku Utara, sehingga manfaatnya bisa tersebar lebih luas," kata Prof. Halim dengan optimis.
Senada dengan itu, Sekretaris Lazismu PWM DIY, Eka Yuhendri, berharap program PHR ini dapat menjadi branding unggulan Muhammadiyah yang diorbitkan secara nasional. Baginya, membebaskan masyarakat dari utang riba berarti menghindarkan mereka dari laknat Allah sekaligus memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Acara yang juga diisi dengan tausyiah dari Ustadz Mukhlis Rahmanto ini ditutup dengan suasana haru. Bagi para penerima manfaat, sabtu siang itu adalah awal baru. Mereka kini mengemban misi sebagai agen dakwah anti-riba di lingkungan masing-masing, memastikan bahwa lubang hitam bernama riba tidak lagi menelan korban baru di sekitar mereka.
Sebagai penutup, BMT UMY menegaskan komitmennya bahwa bagi mereka yang sudah dibebaskan, komitmen untuk tidak kembali berutang riba adalah harga mati. Karena pada akhirnya, keberkahan hidup tidak diukur dari seberapa besar harta yang ditumpuk melalui riba, melainkan dari ketenangan hati yang jauh dari jeratan janji-janji palsu para pelaku riba. (rpd)
